Ercolaw.com merupakan situs firma hukum Erco yang menyajikan informasi mengenai profile advokat – advokat pada Kantor Hukum Erco dan beberapa informasi hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain menyajikan informasi, situs ini ditujukan untuk memperkenalkan kantor hukum erco kepada Pengunjung Situs (“Pengguna”). berkaitan dengan itu, Ercolaw menetapkan Kebijakan Privasi ini sebagai suatu ketentuan dan prosedur dalam …

Kebijakan Privasi Selengkapnya »

Memilih Advokat/Pengacara/Lawyer yang tepat merupakan proses yang memakan waktu, tetapi hal ini penting untuk dilakukan. Sebab, kesalahan Anda memilih Lawyer berpotensi menimbulkan kerugian luar biasa, bukan saja hak hukum Anda yang bisa saja hilang, tetapi juga waktu, uang, saham dan/atau mungkin properti yang Anda miliki saat ini. Karena itu, beberapa petunjuk berikut patut untuk dipertimbangkan, …

Memilih Advokat/Lawyer Yang Tepat Selengkapnya »

ABSTRACT The use of dinar dirham coins as a means of exchange and payment was used before Indonesia was colonized by the foreign nations that entered Indonesia. This coin was very effective and became a trusted means of exchange. Likewise, when entering the colonial era, dinar and dirham coins were also used as means of …

The Use of Gold Dinar and Silver Dirham Coins in Indonesian Criminal Law Selengkapnya »

Sejak Desember 2019 sampai dengan saat ini, berita dugaan kasus korupsi yang terjadi di PT ASURANSI JIWASYARA (Persero) (Jiwasraya) cukup menyita perhatian publik, meski pemberitaannya saat ini tidak seheboh pada awal minggu di januari, namun berita tersebut sempat menjadi tranding topik di beberapa televisi nasional maupun sosial media. Seperti diketahui, banyak hal yang menyebabkan Jiwasraya …

JIWASRAYA MERUGI, MANTAN DIREKSI MASUK BUI? Selengkapnya »

Ramai publikasi berita media online sejak awal Januari 2020, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Fidusia (Putusan 18/PUU-XVII/2019) yang di ucapkan pada sidang pleno MK tanggal 6 Januari 2020, membuat sebagian perusahaan pembiayaan (“Leasing”/Lessor/Kreditur) resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) terhadap barang Aset/Jaminan Fidusia, sedang di lain pihak seolah …

“LEASING” MASIH BISA TARIK ASET, ANOTASI PUTUSAN MK TENTANG FIDUSIA NO. 18/PUU-XVII/2019 Selengkapnya »

Pendahuluan Banjir yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat beberapa hari terakhir menimbulkan sejumlah masalah. Tidak hanya menimbulkan kehilangan harta benda, menurut data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan ditambah wilayah Lebak, 53 orang meninggal dunia akibat kejadian ini (data terakhir pada Sabtu 4 Januari 2020, pukul 10.00 WIB). Selain itu, …

PENGGANTIAN BIAYA, RUGI DAN BUNGA AKIBAT “BENCANA” BANJIR Selengkapnya »

Pendahuluan Sejauh penelusuran singkat yang dilakukan, tidak banyak artikel yang mengulas mengenai ancaman pidana yang diatur dalam UU 7/2014, padahal ada 14 Ancaman Pidana bagi Pengusaha di Indonesia dalam UU ini. Terlepas dari perbedaan pendapat dan diskusi panjang yang tidak lagi relevan mengenai perlu tidaknya ancaman pidana dimuat dalam UU ini, setidaknya saat ini UU …

JERAT PIDANA BAGI PENGUSAHA DI INDONESIA (SERI 1 : PERDAGANGAN BARANG/JASA) Selengkapnya »

Pada umumnya proses produksi yang dilakukan oleh Perusahaan besar dalam menghasilkan barang/jasa kepada konsumen/publik dihasilkan dari serangkaian proses bisnis yang sangat panjang dan kompleks melibatkan banyak kepentingan, seperti halnya kepentingan investor, permodalan, tenaga kerja (operation & maintenance, dan lain sebagainya). Hal tersebut terkadang menemui hambatan atau kendala jika berhadapan dengan regulasi internal yang ketat, sedangkan …

PRAKTEK RATIFIKASI DALAM PERSEROAN TERBATAS Selengkapnya »

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Berbagai upaya Pemerintah telah dilakukan dalam mendorong kebijakan Perdagangan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU 7/2014 tentang Perdagangan. Pada sisi lain, Pemerintah …

REGULASI BARU PEBISNIS ONLINE Selengkapnya »

PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebenarnya telah berlaku efektif pada 21 Juni 2018, namun sampai dengan saat ini, PP ini masih menjadi salah satu pertanyaan favorit yang diajukan oleh Mitra kepada kami, melalui artikel ini disampaikan Ringkasan Proses Izin Usaha dan Izin Komersial Melalui Online Single Submission (OSS) sebagai gambaran umum …

PROSES PERIZINAN USAHA MELALUI OSS Selengkapnya »

oleh : Erlangga Kurniawan Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu Korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahami bahwa sesungguhnya Korporasi …

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Selengkapnya »

Detik.com Kamis, 30/08/2012. Medan, Puluhan calon penumpang maskapai Batavia Air marah karena pesawat molor berangkat hampir 4 jam dari Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Calon penumpang tidak mendapat keterangan jelas dari pihak Batavia terkait tertundanya waktu keberangkatan. Sedianya, Batavia Air dengan nomor penerbangan Y6-596 tujuan Jakarta berangkat dari Bandara Polonia Medan, Rabu (29/8/2012) pukul …

DELAY PESAWAT DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL Selengkapnya »

Pertimbangan Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “UU Pengadaan Tanah”), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Pengadaan Tanah Pengertian Pengadaan Tanah dalam UU Pengadaan Tanah …

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PROSES KONSINYASI Selengkapnya »