Ercolaw.com

Kontraktor Nakal digugat Perbuatan Melawan Hukum

Menjerat Kontraktor Nakal Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Sebuah tanda tangan di atas kontrak bernilai miliaran rupiah acapkali menjadi momen perayaan bagi korporasi. Namun, dalam senyapnya ruang direksi, tanda tangan tersebut juga juga mengandung awal dari sebuah risiko yang luar biasa dan harus dikelola. Tidak sedikit dari kita yang berasumsi bahwa risiko terbesar dari sebuah proyek konstruksi yang gagal hanyalah peristiwa wanprestasi atau […]

Menjerat Kontraktor Nakal Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Read More »

Kekuatan Hukum Purchase Order dan Proforma Invoice

Purchase Order dan Proforma Invoice Bukti Strategis Gugatan Wanprestasi

Bisnis Komersial /

Dalam transaksi komersial semua hal terkadang harus serba cepat, transaksi sering kali terjadi tanpa perjanjian formal yang ditandatangani di atas meterai. Sebuah Purchase Order (PO) dikirim, lalu dibalas dengan Proforma Invoice (PI). Selanjutnya barang dikirim dan pembayaran dilakukan. Meski demikian, apa yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan transaksi? Banyak pengusaha menganggap PO dan

Purchase Order dan Proforma Invoice Bukti Strategis Gugatan Wanprestasi Read More »

Perjanjian Bersama Mengakhiri Sengketa PHK

Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Perundingan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sering kali menjadi momok yang menakutkan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Proses yang penuh ketidakpastian dan berpotensi sengketa tersebut biasanya mengupayakan mekanisme damai untuk disepakati bersama salah satunya melalui Perjanjian Bersama (PB). Ide dasar dari penyelesaian melalui PB sebenarnya sangat mulia, semata mata ingin mencapai mufakat untuk mengakhiri perselisihan secara

Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK Read More »

Sengketa PHK Direksi

Mengapa Gugatan PHK Direksi Selalu Kandas di Pengadilan Hubungan Industrial?

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Sebagai praktisi hukum yang telah berpraktik lebih dari 12 tahun di ruang sidang dan mendalami aspek hukum bisnis serta korporasi, saya sering menemukan kesalahan fatal yang sama terjadi berulang kali dalam beberapa kasus yang kami kumpulkan untuk menjadi bahan riset, tidak sedikit penyelesaian sengketa perusahaan dengan direksi yang diberhentikannya terjebak dalam labirin hukum yang keliru,

Mengapa Gugatan PHK Direksi Selalu Kandas di Pengadilan Hubungan Industrial? Read More »

Owner wanprestasi pembayaran Kontraktor berhak tunda pekerjaan

Owner Telat Bayar, Kontraktor Berhak Tunda Pekerjaan

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Bisnis di bidang konstruksi adalah panggung pertaruhan tingkat tinggi. Modal besar, tenggat waktu ketat, dan kompleksitas teknis menjadi santapan sehari-hari. Meski demikian di tengah dinamika tersebut, satu momok yang sering menghantui para kontraktor adalah itikad buruk dari pihak pemberi kerja (owner), terutama saat pemenuhan kewajiban pembayaran. Beberapa permasalahan yang sering kali terjadi dan merugikan kontraktor

Owner Telat Bayar, Kontraktor Berhak Tunda Pekerjaan Read More »

Keterlambatan Pendaftaran Hak Tanggungan

APHT Telat didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Cacat Hukum

Bisnis Komersial, Properti /

Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, kepastian hukum atas jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan, adalah napas bagi para kreditur. Terkadang kita sebagai kreditur merasa aman kalau sudah pegang Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), tapi siapa sangka terkadang sebuah keterlambatan administratif bisa menghilangkan kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan. Ironisnya, “kesalahan kecil” itu bisa berakibat fatal mengubah SHT yang

APHT Telat didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Cacat Hukum Read More »

Surat Kuasa dibatalkan RUPSLB Tidak Sah

Mengapa MA Batalkan Surat Kuasa dan RUPS-LB Pengalihan Saham? Simak Penjelasannya!

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Mengapa RUPS-LB Bisa Berujung Bencana Hukum? Dalam lanskap bisnis modern yang dinamis, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) merupakan instrumen vital mengakselerasi perubahan strategis, seperti restrukturisasi modal atau perubahan pengendali. Keputusan yang diambil dalam RUPS-LB dapat menentukan arah dan nasib suatu perusahaan atau korporasi (baca: perseroan terbatas). Namun, di balik formalitas dan keputusan yang

Mengapa MA Batalkan Surat Kuasa dan RUPS-LB Pengalihan Saham? Simak Penjelasannya! Read More »

Proyek Selesai Subkontraktor Tidak dibayar

Pemilik Proyek Ikut Tanggung Jawab Jika Subkontraktor Tidak Dibayar

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Dalam bisnis konstruksi dengan segala kompleksitas dan dinamika multi-pihaknya, sering kali menyisakan cerita pilu bagi stakeholder yang berada di lapisan bawah rantai kontrak, terutama terhadap para subkontraktor. Ironi yang terlalu sering terjadi adalah, pekerjaan sudah selesai, bangunan sudah ditempati, tapi pembayarannya justru mangkrak. Subkontraktor sering kali terjebak dalam relasi kontraktual yang timpang, alih-alih memberikan fleksibilitas

Pemilik Proyek Ikut Tanggung Jawab Jika Subkontraktor Tidak Dibayar Read More »

Pemberhentian Direksi

Pemberhentian Direksi oleh RUPS Tanpa Pembelaan Diri

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Di ruang-ruang rapat perusahaan, keputusan strategis sering kali diambil secara cepat dan drastis. Namun ketika sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memberhentikan seorang Direktur Utama tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri, apakah tindakan tersebut sah? Atau justru bertentangan dengan prinsip dasar hukum perseroan? Inilah problematika yang dikupas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2096

Pemberhentian Direksi oleh RUPS Tanpa Pembelaan Diri Read More »

Kelalaian Administratif Notaris

Kelalaian Administratif Notaris dan Ancaman Pidana

Pidana /

Dilema Notaris dalam Transaksi  Dalam beberapa perkara yang melibatkan profesi notaris, ada satu kasus yang cukup menyita perhatian. Kali ini menimpa seorang Notaris/PPAT Ketut Neli Asih, S.H., beliau nyaris menjalani hukuman pidana akibat kelalaian administratif dalam proses pembuatan kuasa jual beli tanah. Namun melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 20 PK/Pid/2020, kita menyaksikan bagaimana

Kelalaian Administratif Notaris dan Ancaman Pidana Read More »