partner dan lawyer


Erlangga Kurniawan 

 

Erlangga merupakan partner sekaligus salah satu pendiri Erco Law firm. Erlangga telah berpraktik lebih dari 10 tahun mendampingi Korporasi di Indonesia baik swasta maupun lembaga publik, beberapa BUMN juga telah menjadi klien loyal hingga saat ini dibawah bendera firma hukum dengan nama lain. Beliau aktif menjadi key person memberikan pendapat dan rekomendasi terkait penerapan Good Corporate Procurement, Good Corporate Governance dan Business Judgment Rules pada pengelolaan internal BUMN maupun swasta, pelaksanaan pengadaan, maupun pelaksanaan proyek public–private partnership dengan atau tanpa jaminan pemerintah, termasuk pelaksanaan mega proyek ketenagalistrikan di Indonesia khususnya proyek 35.000 Watt sesuai Penugasan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, Erlangga selaku partner pada firma lain juga mengawal setiap kebijakan BOD untuk mengantisipasi fraud dan mencegah korupsi terhadap pengelolaan keuangan negara, tidak jarang bentuk proteksi yang diberikan melibatkan beliau untuk ikut aktif berperan dalam penyelesaian kasus/sengketa di Arbitrase maupun di beberapa Pengadilan di Indonesia.

 

Fokus Praktik

 

Lebih dari 5 tahun terakhir ini, Erlangga memiliki pengalaman terlibat aktif dalam penyelesaian sengketa komersial di bidang usaha umum, penambangan batubara dan sengketa konstruksi, sengketa yang telah diselesaikan meliputi banyak hal, mulai dari sengketa yang timbul diantara para anggota konsorsium, wanprestasi, sengketa operasional penambangan batubara sampai dengan permasalahan permasalahan spesifik dalam pelaksanaan konstruksi, tidak terbatas pada sengketa nilai tukar (kurs), Klaim Denda Keterlambatan (Liqudated Damages), Klaim kerja tambah (Variation Order), pencairan jaminan – jaminan, pergantian jenis jaminan, terminasi perjanjian EPC maupun take over proyek konstruksi terkendala. Ringkasan pengalaman layanan hukum antara lain:

 

Audit / Uji Tuntas Segi Hukum (Legal Due Diligence)

  • Uji Tuntas Segi Hukum terhadap PT Energy Management Indonesia (Persero), Tahun 2020;

  • Uji Tuntas Segi Hukum terhadap Transaksi Kerjasama Operasi (KSO) PT PLN Batubara, Tahun 2020;

  • Uji Tuntas Segi Hukum terhadap Transaksi Kerjasama Operasi (KSO) PT PLN (Persero) dalam rangka penyediaan sumber daya bagi Steam Coal Power Plants / Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara, Tahun 2019;

  • Uji Tuntas Segi Hukum terhadap beberapa Proyek Pengadaan Steam Coal Power Plants / Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara PT PLN (Persero) di atas 100 MW, Tahun 2019;

  • Uji Tuntas Segi Hukum terhadap proses Pengadaan Jasa Asuransi Aset Operasional PT PLN (Persero), PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali dan PT PLN Batam Periode 2018-2020;

  • Uji Tuntas Segi Hukum dan menyiapkan transaksi investasi antara Gamaland Corporation dan PT Cempaka Synergy Realty tahun 2015;

  • Uji Tuntas lainnya.

Pendapat dan Rekomendasi Hukum

  • Pendapat dan rekomendasi hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai proyek konstruksi Pembangkit dan Gardu Induk Terkendala, Tahun 2020/2021;

  • Pendapat hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui inbreng atas saham milik Negara pada BUMN lain, Tahun 2020;

  • Pendapat dan rekomendasi hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai Pengelolaan Likuiditas Group dengan sistem Notional Pooling, Tahun 2020;

  • Pendapat hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai Penugasan kepada PT Pembangkitan Jawa Bali dalam rangka penyediaan energi listrik kepada PT Aneka Tambang Tbk, Tahun 2020;

  • Pendapat dan rekomendasi hukum mengenai opsi buy back saham PT Citacontrac oleh YPK PLN, Tahun 2020;

  • Pendapat hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai Exclusive Commited Energy (ECE) Pembangkit Listrik Tenaga Air, Tahun 2020;

  • Pendapat hukum kepada PT PLN Batubara mengenai penarikan dana Kerjasama Operasi (KSO), Tahun 2020;

  • Pendapat Hukum PT PLN (Persero) mengenai Pemberian Bridging Loan atau Shareholder Loan dalam rangka penambahan Modal Disetor kepada Anak Perusahaan, Tahun 2019;

  • Pendapat dan rekomendasi hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai Keikutsertaan Dana Pensiun Perusahaan Listrik Negara dalam Proyek Pengembangan PLTU Tahun 2019;

  • Pendapat dan rekomendasi hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai terminasi proyek PLTU MT Riau-1 2×300 MW, Tahun 2018;

  • Pendapat dan rekomendasi hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai harga khusus batubara bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395K / 30 / MEM / 2018);

  • Pendapat dan rekomendasi hukum kepada PT PLN (Persero) mengenai pelaksanaan Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (second fast track program);

  • Memberikan beberapa pendapat hukum dan rekomendasi lainnya kepada PT PLN (Persero) terkait penyelesaian Sengketa Komersial, Konstruksi dan Kebijakan Operasional sejak 2015 sampai saat ini;

  • Memberikan beberapa pendapat dan rekomendasi hukum pada entitas lainnya.

Kebijakan Internal dan Operasional

  • Pendampingan penyusunan kebijakan internal PT PLN (Persero) terkait penggunaan rupiah terhadap kontrak dengan Valuta Asing, Tahun 2021;

  • Pendampingan penyusunan kebijakan internal PT PLN (Persero) terkait Kerjasama Penyediaan tenaga Listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (second fast track program);

  • Kebijakan operasional lainnya termasuk pada entitas lain.

Perwakilan dalam Perkara

  • Mewakili PT PLN (Persero) sebagai Tergugat dalam perkara perdata mengenai sengketa Klaim Jaminan dan pengakhiran Coal Shipping and Jetty Management Agreement melawan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tahun 2020;

  • Mewakili PT KAI (Persero) sebagai Tergugat II dalam sengketa kepemilikan Ruko Grand Boutique Center dengan nomor perkara 2.372 K / Pdt / 2014;

  • Mewakili PT Sarana Mandiri Utama dan PT Sarana Energy Resources dalam penyelesaian sengketa Klaim USD 1.756.979.65 pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor perkara Reg. 527 / VI / ARB-BANI / 2013.

  • Penyelesaian sengketa dalam perkara lainnya.

Organisasi dan Profesi

  • Kongres Advokat Indonesia Sejak 2010

  • Perhimpunan Advokat Indonesia Sejak 2013

  • Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia Sejak 2018

  • Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Sejak 2015

Pendidikan

  • Universitas Mpu Tantular (S.H. 2008)

  • Universitas Pancasila (M.H. 2017)

Bahasa

  • Indonesia

  • Inggris

Subscribe to our newsletter

Sign up for the Ercolaw newsletter to stay up to date with the latest legal developments in Indonesia, upcoming events you might be interested in and firm news

Chat via WA
Konsultasi via WA
Mohon perkenalkan diri dan jelaskan informasi apa yang anda butuhkan. lawyer kami segera merespon anda. Terima kasih.