Dampak Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 terhadap Konsil, Kolegium, MDP & Dokter

Bagikan :

Berakhirnya Kewenangan Kemenkes terhadap Konsil, Kolegium, dan MDP

Pengaturan hukum kesehatan dan tata kelola layanan kesehatan di Indonesia kembali mengalami perubahan yang cukup mendasar. Melalui Putusan Uji Materiil, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 tanggal 1 September 2026. Dalam Putusan tesebut, Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum puluhan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 (Permenkes 12/2024), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 (Permenkes 3/2025), serta secara keseluruhan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025 (Kepmenkes 775/2025) tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Putusan Uji Materiil tersebut merupakan konsekuensi logis dan yuridis atas dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024 tanggal 30 Januari 2026. Inti dari rangkaian putusan MK tersebut adalah koreksi terhadap sentralisasi kekuasaan eksekutif Menteri Kesehatan.

Setelah adanya Putusan MA dan MK tersebut, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dikembalikan pada khitahnya sebagai organ yang independen, bebas dari subordinasi birokrasi kementerian. Sedangkan terhadap Direksi Rumah Sakit, Komite Medik, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, hingga pasien pencari keadilan, adanya Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 menciptakan masa transisi regulasi yang krusial mulai dari keabsahan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR), mekanisme penyusunan standar profesi, hingga keabsahan hukum acara pemeriksaan disiplin dan rekomendasi MDP dalam sengketa medis yang berkaitan dengan pidana maupun tuntutan ganti rugi perdata. Sehubungan dengan itu, untuk memberikan informasi awal mengenai dampak hukum yang terjadi, penulis mencoba memberikan beberapa informasi relevan melalui artikel ini termasuk menjelaskan beberapa pasal yang dinyatakan tidak sah dan status keberlakuannya, hingga bebeapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam tata kelola layanan kesehatan.

Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 Menjadi Titik Balik Tata Kelola Layanan Kesehatan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), tata kelola layanan kesehatan menghadapi perubahan paradigma yang ekstrem. Melalui PP 28/2024 dan peraturan turunannya, Pemerintah menarik hampir seluruh kewenangan regulasi keprofesian mulai dari seleksi anggota Konsil, pengesahan dan penyesuaian kebijakan Kolegium, hingga pembentukan dan pengendalian Majelis Disiplin Profesi (MDP) ke dalam satu tangan Menteri Kesehatan. Dalam praktiknya, sentralisasi kewenangan tersebut memicu pertentangan aturan teknis dan ketidakpastian antara lain:

  1. Ancaman Terhadap Independensi Keilmuan, Kolegium yang sejatinya merupakan pengampu cabang disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan ditempatkan sebagai “alat kelengkapan Konsil” dan diwajibkan menyelaraskan pelaksanaan tugasnya dengan kebijakan Menteri Kesehatan, bahkan Menteri diberi wewenang melakukan “penyesuaian” atas hasil kerja Kolegium (Pasal 707 ayat (2) PP 28/2024).
  2. Subordinasi Lembaga Penegak Disiplin (MDP), MDP yang memegang fungsi quasi-judicial untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penerbitan rekomendasi penyidikan pidana/gugatan perdata (Pasal 308 UU 17/2023) justru dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada, serta dievaluasi kinerjanya oleh Menteri Kesehatan, serta putusannya dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Menteri Kesehatan.
  3. Kegamangan Manajemen Rumah Sakit dan Pencari Keadilan, Ketidakjelasan batas wewenang administratif pemerintah dengan otonomi profesi mengakibatkan kebingungan dalam pemberian kredensial bagi tenaga medis, disharmoni standar kompetensi, hingga terhambatnya akses keadilan bagi pasien maupun tenaga medis yang bersengketa di pengadilan.

Merespons kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 182/PUU-XXII/2024 (diucapkan tanggal 30 Januari 2026) memangkas permasalahan sentralisasi pada level undang-undang. Namun, karena pasal-pasal pelaksana dalam PP 28/2024, Permenkes 12/2024, Permenkes 3/2025, dan Kepmenkes 775/2025 masih eksis, sepuluh pemohon yang terdiri dari akademisi hukum kesehatan, guru besar kedokteran, dokter, dan perawat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2026. Menariknya, dalam persidangan di MA, Pemerintah (Termohon I) sempat mengajukan eksepsi bahwa permohonan tersebut prematur dengan dua alasan. Pertama, UU 17/2023 sedang diuji kembali di MK dalam Perkara Nomor 143/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 110/PUU-XXIV/2026 (mengacu Pasal 55 UU MK). Kedua, Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan atas PP 28/2024 berdasarkan Surat Menkes Nomor HK.01.03/Menkes/121/2026 tanggal 26 Maret 2026. Pemerintah juga berargumen bahwa Kepmenkes 775/2025 tidak dapat diuji oleh MA karena berbentuk Keputusan (beschikking) bukan peraturan.

Mahkamah Agung di bawah pimpinan Ketua Majelis Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., bersama Hakim Anggota Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., menolak dalil tersebut. MA menegaskan bahwa meskipun Kepmenkes 775/2025 menggunakan nomenklatur “Keputusan Menteri”, namun karena substansinya bersifat mengatur dan mengikat umum (regeling) sebagai pelaksanaan Pasal 4 Permenkes 3/2025, maka dapat menjadi objek untuk diuji oleh MA. Selanjutnya, berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan sifat erga omnes dari Putusan MK, MA menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum seluruh norma turunan yang bertentangan tanpa menunggu selesainya revisi PP oleh eksekutif.

Dampak Putusan MA terhadap Tata Kelola Layanan Kesehatan di Indonesia

Sinergi Putusan MK (111/2024 dan 182/2024) dengan Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 telah merombak struktur aturan hukum kesehatan secara fundamental, baik pada aspek makro (regulasi & kelembagaan) maupun dalam aspek mikro (manajemen operasional Rumah Sakit dan praktik profesi).

Implikasi Terhadap Regulasi dan Kelembagaan

  1. Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) Kembali Menjadi Lembaga Independen di Bawah Presiden
    Berdasarkan Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024 atas Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023, frasa “melalui Menteri” telah dinyatakan inkonstitusional. KKI saat ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Menindaklanjuti hal itu, Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum Pasal 594 ayat (1), Pasal 678 ayat (2), Pasal 694 ayat (1), Pasal 696, Pasal 700 ayat (1), Pasal 702, dan Pasal 703 PP 28/2024. Dampak Hukumnya, Menteri Kesehatan tidak lagi berwenang menyeleksi pimpinan KKI, mengusulkan pengangkatan/pemberhentian pimpinan KKI kepada Presiden, mengintervensi/menyesuaikan kebijakan KKI, dan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil tidak lagi dilakukan “atas nama Menteri”. Selain itu, unsur Pemerintah Pusat di dalam KKI dipertegas harus berasal dari dua kementerian, yakni kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi (Pasal 270 huruf a UU 17/2023 pasca-MK 182/2024).
  2. Independensi Kolegium sebagai Kumpulan Ahli Disiplin Ilmu
    Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 menyatakan tidak mengikat frasa kedudukan Kolegium sebagai “alat kelengkapan Konsil” dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (2) UU 17/2023, serta mengubahnya menjadi “unsur keanggotaan Konsil” yang menjalankan tugas dan fungsinya secara independen. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa Kolegium bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Negara melalui Konsil, dan pemerintah tidak boleh mengintervensi ranah pengembangan disiplin keilmuan. Dampak hukumnya, dengan adanya Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 yang mencabut seluruh instrumen kendali Menteri Kesehatan atas Kolegium dengan menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum Pasal 704 ayat (3) (pengesahan Kolegium oleh Menteri), Pasal 707 ayat (2) (kewenangan Menteri menyesuaikan tugas dan fungsi Kolegium), Pasal 710 ayat (1) (seleksi anggota Kolegium oleh Menteri), dan Pasal 711 PP 28/2024 (pengaturan Kolegium melalui Permenkes), maka pemilihan Kolegium oleh birokrasi kementerian tidak lagi dapat dilakukan.
  3. Kewajiban Membentuk “Rumah Besar” Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Profesi & Penyusunan Standar Profesi
    Melalui Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024, Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 yang semula menganut rezim multiorganisasi (“dapat membentuk organisasi profesi”) dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi sebagai “rumah besar” (satu wadah tunggal untuk Tenaga Medis dan satu wadah tunggal untuk Tenaga Kesehatan), yang pembentukannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dengan melibatkan kementerian terkait paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan diucapkan (yakni paling lambat 30 Januari 2027). Lebih lanjut, terkait Standar Profesi (Pasal 291 ayat (2) UU 17/2023), MK dan MA menegaskan bahwa standar profesi disusun oleh Konsil serta Kolegium dengan melibatkan organisasi profesi, sedangkan penetapan oleh Menteri Kesehatan hanya bersifat administratif (pencatatan/pengumuman untuk memberlakukan secara nasional) tanpa wewenang untuk menilai atau mengubah substansi standar yang telah disusun oleh Konsil, Kolegium, dan Organisasi Profesi.
  4. Penataan Kembali Pengawasan Etika dan Disiplin Profesi
    Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 menghapus frasa “serta etika dan disiplin profesi” dari lingkup pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023. Pengawasan etika dan disiplin profesi tidak boleh dilakukan oleh eksekutif (Kemenkes/Dinas Kesehatan), melainkan dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan Indonesia yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar.

Implikasi Terhadap Rumah Sakit, Komite Medik, dan Praktisi

Terhadap Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, perubahan kelembagaan sebagaimana dijelaskan di atas berdampak langsung pada manajemen risiko klinis dan rumah sakit sebagai korporasi:

  • Verifikasi Kompetensi dan Perizinan (STR & SIP)
    Rumah Sakit perlu mencermati bahwa Pasal 442 UU 17/2023 (ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 bagi setiap orang yang mempekerjakan Tenaga Medis/Kesehatan tanpa SIP) dan Pasal 264 UU 17/2023 tetap berlaku karena permohonan pengujian atas pasal-pasal tersebut ditolak oleh MK dalam Putusan Nomor 182/PUU-XXII/2024. Namun, dengan dinyatakannya tidak sah dan tidak berlaku umum Pasal 594 ayat (1) dan Pasal 678 ayat (2) PP 28/2024 oleh MA, tata cara penerbitan STR ke depan murni menjadi otoritas independen KKI tanpa mengatasnamakan Menteri Kesehatan.
  • Pergeseran Beban Pembuktian ke SPO Rumah Sakit
    Dalam setiap sengketa medis, batu uji pemeriksaan tetap bertumpu pada 3 (tiga) standar utama yakni, Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional (SPO) (Pasal 291 dan Pasal 308 ayat (5) dan (6) UU 17/2023). Dengan dinyatakannya tidak sah dan tidak berlaku umum regulasi menteri mengenai uraian pelanggaran disiplin (Kepmenkes 775/2025) oleh MA, maka dalam persidangan perdata maupun pemeriksaan disiplin, dokumen SPO yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit (Pasal 291 ayat (4) UU 17/2023) serta Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) akan menjadi rujukan yang menentukan apakah Rumah Sakit dan dokter terbukti melakukan kelalaian (culpa) atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
  • Independensi Komite Medik dan Tinjauan Ahli Rekan Sejawat
    Dengan dihapuskannya wewenang Dinas Kesehatan dan Kemenkes dalam mengawasi etika dan disiplin profesi (Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023), maka Komite Medik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik profesi akan bertindak sebagai sebagai penjaga mutu klinis secara internal tanpa intervensi birokrasi daerah.
BACA:  Akibat RUPS Perubahan Direksi Tidak Di Notarilkan, Status Direksi Ilegal dan Keputusannya Melawan Hukum

Status Putusan Majelis Disiplin Profesi (MDP) Pasca Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026

Salah satu pertanyaan krusial di kalangan praktisi hukum kesehatan dan manajemen Rumah Sakit saat ini adalah Bagaimana status hukum Majelis Disiplin Profesi (MDP) beserta putusan dan rekomendasinya, pasca adanya Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026?. Untuk menjawabnya kita perlu melakukan tinjauan terhadap tiga putusan yang menjadi parameter utama  yakni, Putusan MK 111/PUU-XXII/2024, Putusan MK 156/PUU-XXII/2024, dan Putusan MA 19 P/HUM/2026. Uraian sebagai berikut:

  1. Status Kelembagaan dan Kedudukan MDP
    Secara normatif, eksistensi lembaga penegak disiplin profesi tetap diamanatkan oleh Pasal 304 UU 17/2023. Namun, terjadi perubahan mengenai siapa yang membentuk, mengangkat, dan membawahi MDP. Dalam masa awal keberlakuan PP 28/2024 dan Permenkes 12/2024, MDP dibentuk oleh Menteri, bertanggung jawab kepada Menteri melalui KKI, anggotanya diseleksi dan diangkat oleh Menteri, terdapat 3 orang perwakilan Kemenkes yang ditunjuk Menteri, serta pelaksanaan tugasnya dapat disesuaikan oleh Menteri (Pasal 712 s.d. 718 PP 28/2024 jo. Pasal 24 s.d. 30 Permenkes 12/2024). Melalui Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026, Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan menyatakan secara eksplisit dalam halaman 102 bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Disiplin Profesi tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri, melainkan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan Indonesia;” Atas dasar itu, MA menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum Pasal 712 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 713 ayat (1), Pasal 714 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 716 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 717 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 718 PP 28/2024, berikut seluruh aturan turunannya dalam Permenkes 12/2024 dan Permenkes 3/2025.
  2. Celah Hukum dan pengujian proporsionalitas
    Sebagai Advokat dan penasihat hukum kita perlu tunduk pada fakta dan norma, dalam hal ini perlu mencermati adanya pertentangan norma dalam UU 17/2023 yang masih eksis saat ini, yakni Pasal 304 ayat (2) (“Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi”) dan Pasal 307 (“Putusan dari majelis… dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri…”) karena tidak menjadi objek yang diuji dalam amar Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 maupun Nomor 182/PUU-XXII/2024. Meski demikian, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 19 P/HUM/2026 telah menggunakan ratio decidendi Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 atas Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum seluruh norma peraturan pelaksana yang memberikan wewenang pembentukan, pengangkatan, penentuan jenis pelanggaran disiplin, hingga pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) kepada Menteri Kesehatan (yakni tidak sahnya Pasal 712-718 PP 28/2024, Pasal 24-32 Permenkes 12/2024, dan Pasal 23-25 Permenkes 3/2025).

Berkaitan dengan itu, timbul pertanyaan bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan di tengah adanya celah hukum sebagaimana dijelaskan di atas. pembahasan sebagai berikut:

  1. Hilangnya Kewenangan Menteri atas pengendalian MDP
    Meskipun Pasal 304 ayat (2) dan Pasal 307 UU 17/2023 masih tertulis dalam teks undang-undang, namun norma undang-undang tersebut bersifat umum dan mendelegasikan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah (Pasal 304 ayat (5) dan Pasal 309 UU 17/2023). Ketika pasal-pasal delegasi kewenangan dalam PP 28/2024, Permenkes 12/2024, dan Permenkes 3/2025 telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku oleh MA, maka Menteri Kesehatan telah kehilangan wewenang dan pijakan hukumnya untuk membentuk MDP, menetapkan Tim Pemeriksa ad hoc provinsi, maupun membentuk Tim Pemeriksa PK dari unsur ASN Kemenkes.
  2. Kewenangan MDP Tetap Berlaku
    Kewenangan MDP untuk memeriksa pengaduan disiplin dan mengeluarkan rekomendasi atas dugaan tindak pidana maupun gugatan perdata (Pasal 308 UU 17/2023) tetap sah dan konstitusional, sebagaimana Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024 yang telah memposisikan rekomendasi MDP sebagai mekanisme scientific-professional gatekeeping. Namun, penyelenggaraan kewenangan tersebut harus segera ditransisikan di bawah naungan Konsil Kesehatan Indonesia yang independen tanpa campur tangan Menteri Kesehatan.

Status Putusan dan Rekomendasi yang Telah dan Akan dijatuhkan MDP

  1. Putusan & Rekomendasi MDP Sebelum 1 September 2026 (Sebelum tanggal 31 Agustus 2026)
    Berdasarkan asas Presumptio Iustae Causae (setiap keputusan tata usaha negara dianggap sah sampai dibatalkan) dan asas non-retroaktif dalam pengujian peraturan perundang-undangan, putusan disiplin maupun rekomendasi penyidikan/perdata yang telah diterbitkan oleh MDP (yang diangkat melalui Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024 tanggal 11 Oktober 2024) sebelum tanggal 1 September 2026 tetap sah dan mengikat, kecuali dibatalkan melalui putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
  2. Putusan & Rekomendasi MDP Pasca-1 September 2026 (Setelah Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026)
    Sejak diucapkannya Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 pada 1 September 2026, setiap pembentukan Tim Pemeriksa Provinsi yang bersifat ad hoc atas nama Menteri (Pasal 32 ayat (1) Permenkes 12/2024 jo. Pasal 11 Permenkes 3/2025), setiap penjatuhan sanksi disiplin yang didasarkan pada Kepmenkes 775/2025, serta setiap proses Peninjauan Kembali (PK) kepada Menteri Kesehatan melalui Tim PK ASN Kemenkes (Pasal 23-25 Permenkes 3/2025) kehilangan landasan hukumnya. Apabila MDP atau Kementerian Kesehatan masih menerbitkan keputusan berdasarkan pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum tersebut, maka keputusan tersebut mengandung cacat wewenang dan cacat substansi, sehingga dapat diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau harus dikesampingkan nilai pembuktiannya oleh hakim perdata/pidana.
  3. Kedudukan Putusan/Rekomendasi MDP sebagai Alat Bukti di Pengadilan
    Merujuk Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024, putusan dan rekomendasi majelis disiplin merupakan alat bukti surat/tertulis yang sah untuk perkara pidana dan perdata. Namun, rekomendasi MDP yang menyatakan praktik telah “sesuai standar” tidak dapat dianggap sebagai putusan pengadilan yang secara otomatis membatalkan gugatan, melainkan hanya sebatas bukti ilmiah keprofesian yang akan dinilai oleh Majelis Hakim bersama alat bukti lainnya dalam suatu persidangan yang independen.

Pasal yang Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Berlaku Umum oleh Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 dan Status Keberlakuannya

Tabel berikut merangkum perbandingan norma dalam empat regulasi yang menjadi objek Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 sebagai panduan bagi anda yang sedang melakukan audit kepatuhan regulasi tata kelola layanan kesehatan:

Regulasi & Pasal

Norma Lama (Sebelum Putusan MA 19 P/HUM/2026)Status & Kaidah Baru (Pasca-Putusan MK & MA 19 P/HUM/2026)Dasar Pengujian
(Batu Uji)

Status
Saat Ini

PP 28/2024 Pasal 594 ayat (1) & Pasal 678 ayat (2)STR atau pembaruan STR diberikan/diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri.Penerbitan STR merupakan wewenang Konsil (KKI) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tanpa mengatasnamakan Menteri Kesehatan.Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023 jo. Putusan MK 182/PUU-XXII/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku (Diperintahkan Dicabut).

PP 28/2024 Pasal 694 ayat (1) & Pasal 696 ayat (1)-(2)Konsil bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri; wajib berkoordinasi dan Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil.Konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara; Menteri tidak berwenang menyesuaikan tugas/kebijakan Konsil.Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023 jo. Putusan MK 182/PUU-XXII/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku (Diperintahkan Dicabut).

PP 28/2024 Pasal 700 ayat (1), Pasal 702 ayat (1)-(3) & Pasal 703Pimpinan KKI diseleksi oleh Menteri, diusulkan Menteri kepada Presiden, serta mekanisme seleksi & tata kerja KKI diatur dengan Peraturan Menteri.Seleksi, pengusulan, dan pengaturan tata kerja KKI dilepaskan dari subordinasi Peraturan Menteri Kesehatan guna menjamin independensi KKI di bawah Presiden.Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023 jo. Putusan MK 182/PUU-XXII/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku (Diperintahkan Dicabut).

PP 28/2024 Pasal 705 ayat (4) huruf d & fFungsi Kolegium menyusun standar profesi dan kajian jenis/kelompok Named-Nakes bersama Konsil untuk ditetapkan oleh Menteri.Penyusunan standar profesi oleh Konsil dan Kolegium wajib melibatkan organisasi profesi, dan penetapan oleh Menteri hanya bersifat administratif tanpa wewenang menilai substansi.Pasal 268 ayat (2) & Pasal 291 ayat (2) UU 17/2023 jo. Putusan MK 182/PUU-XXII/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku (Diperintahkan Dicabut).

PP 28/2024 Pasal 704 ayat (3), Pasal 707 ayat (2), Pasal 710 ayat (1) & Pasal 711Kolegium disahkan oleh Menteri; Menteri dapat melakukan penyesuaian tugas/fungsi Kolegium; Menteri menyeleksi anggota Kolegium Kesehatan Indonesia; dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.Kolegium adalah pengampu cabang disiplin ilmu yang independen dan merupakan unsur keanggotaan Konsil (bukan alat kelengkapan Konsil); tidak disahkan, tidak diseleksi, dan tidak disesuaikan oleh Menteri Kesehatan.Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2) & (5) UU 17/2023 jo. Putusan MK 111/PUU-XXII/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku (Diperintahkan Dicabut).

PP 28/2024 Pasal 712 ayat (1) & (3), Pasal 713 ayat (1), Pasal 714 ayat (1) huruf a & (2), Pasal 716, Pasal 717 & Pasal 718Menteri membentuk MDP; MDP bertanggung jawab kepada Menteri; anggota MDP memuat unsur perwakilan Kemenkes, diseleksi, diangkat, diberhentikan, dan disesuaikan tugasnya oleh Menteri; serta diatur dengan Peraturan Menteri.Pengawasan dan penegakan etika/disiplin profesi tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah; MDP tidak dibentuk oleh dan tidak bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan oleh organ khusus yang dibentuk oleh KKI.Pasal 421 ayat (2) huruf b & ayat (3) UU 17/2023 jo. Putusan MK 111/PUU-XXII/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku (Diperintahkan Dicabut).

Permenkes 12/2024 Pasal 4 ayat (1) huruf b & (4), Pasal 5, 12, 13, 19, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 43, 45 & 48Mengatur pembentukan Pansel oleh Menteri, penetapan, pengangkatan, evaluasi kinerja, pemberhentian, PAW, serta pembinaan dan pengawasan KKI, Kolegium, dan MDP oleh Menteri Kesehatan.Kehilangan dasar delegasi hukumnya (Pasal 703, 711, dan 718 PP 28/2024 telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum); Menteri tidak berwenang menyeleksi, mengangkat, mengevaluasi kinerja, atau membina/mengawasi ketiga organ independen tersebut.Pasal 268 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b & (3) UU 17/2023 jo. Putusan MK 111 & 182/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku (Diperintahkan Dicabut).

Permenkes 3/2025 Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2)-(3), Pasal 11 ayat (1), (2) huruf a, (3) & (5), Pasal 23, 24 ayat (1), 25 ayat (1)-(2) & Pasal 32 ayat (1)Menteri menetapkan jenis pelanggaran disiplin; Ketua MDP atas nama Menteri menetapkan Tim Pemeriksa Provinsi ad hoc (dengan usulan Kadinkes & unsur Dinkes); PK putusan MDP diajukan ke Menteri dan diperiksa Tim PK ASN Kemenkes.Menteri dan Dinas Kesehatan tidak lagi berwenang menetapkan jenis pelanggaran disiplin, tidak berwenang mengusulkan/menetapkan Tim Pemeriksa Provinsi ad hoc, serta mekanisme PK kepada Menteri melalui Tim ASN Kemenkes telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.Pasal 268 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b & (3) UU 17/2023 jo. Putusan MK 111 & 182/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku (Diperintahkan Dicabut).

Kepmenkes 775/2025 (Seluruh Keputusan)Mengatur rincian Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pelaksanaan Pasal 4 Permenkes 3/2025.Telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum secara keseluruhan karena kehilangan dasar kewenangan delegatifnya dari Pasal 4 Permenkes 3/2025 jo. Pasal 713 PP 28/2024.Pasal 421 ayat (2) huruf b & (3) UU 17/2023 jo. Putusan MK 111/PUU-XXII/2024.

Tidak Sah & Tidak Berlaku Seluruhnya (Diperintahkan Dicabut).

BACA:  Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur

Upaya Hukum dan Mitigasi Risiko bagi Pihak yang Dirugikan

Perubahan pada aturan atau hukum acara penegakan disiplin sebagaimana dijelaskan di atas pada akhirnya menuntut penyesuaian strategi litigasi dan non-litigasi yang presisi, baik bagi pasien/keluarga pasien yang menjadi korban dugaan malapraktik maupun bagi Tenaga Medis/Kesehatan yang mengalami kriminalisasi atau cacat prosedural (due process of law). 

Bagi Pasien dan Keluarga Pasien Korban Dugaan Malapraktik

Pasca-berlakunya Pasal 308 UU 17/2023, beberapa pasien menghadapi hambatan serius saat menempuh upaya hukum. Dalam perkara perdata, terdapat preseden Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1221/Pdt/2024/PT.DKI (yang membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel) di mana gugatan pasien dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO) dengan alasan Penggugat belum meminta rekomendasi dari majelis disiplin. Padahal, menurut Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023, pihak yang harus mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis dalam perkara perdata adalah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau kuasanya (Tergugat) setelah adanya gugatan pasien, bukan pihak pasien (Penggugat). Akibatnya, muncul moral hazard di mana pihak Tergugat sengaja bersikap pasif tidak memohonkan rekomendasi MDP agar gugatan pasien diputus NO. Untuk memitigasi risiko tersebut, pasien dan kuasa hukumnya dapat menempuh langkah hukum berikut:

  1. Strategi Gugatan Perdata Antisipasi Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard
    Dalam surat gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 1365 & 1367 KUHPerdata jo. Pasal 193 UU 17/2023), konstruksikan secara tegas bahwa berdasarkan Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4) UU 17/2023 serta Keterangan Resmi Pemerintah dalam Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024 (halaman 117 & 132), dalam Pasal 308 ayat (2) tidak terdapat frasa “terlebih dahulu”, sehingga pengajuan gugatan perdata oleh pasien tidak mensyaratkan rekomendasi MDP sebagai syarat formil pendahuluan, melainkan dapat berjalan secara paralel dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri. Kemudian, Tegaskan bahwa permohonan rekomendasi MDP dalam perkara perdata adalah hak membela diri yang bersifat pasif pada diri Tenaga Medis/Tergugat (Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023). Apabila Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memohonkan rekomendasi kepada MDP, kelalaian Tergugat tidak boleh merugikan hak konstitusional Penggugat (Nullus commodum capere potest de injuria sua propria). Lebih lanjut, kuatkan dalil pertanggungjawaban Rumah Sakit (vicarious liability / corporate negligence) dengan merujuk pada Beberapa Putusan Mahkamah Agung, antara lain Putusan MA Nomor 3695 K/Pdt/2016 (kasus persalinan waterbirth tanpa kesiapan fasilitas & SPO), Putusan MA Nomor 42 K/Pdt/2018 jo. Putusan PK Nomor 57 PK/Pdt/2021, Putusan MA Nomor 1001 K/Pdt/2017, serta Putusan MA Nomor 3214 K/Pdt/2023 jo. Putusan PK Nomor 147 PK/Pdt/2025 (kelalaian fatal pemasangan tabung oksigen kosong di RSUD).
  2. Strategi Laporan Pidana (Pastikan Tenggat Waktu 14 Hari Kerja)
    Dalam perkara dugaan tindak pidana medis (Pasal 440 UU 17/2023), Pasal 308 ayat (1) dan ayat (3) UU 17/2023 mewajibkan Penyidik Polri/PPNS meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada MDP. Apabila proses di MDP macet akibat kekosongan aturan acara pasca-Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026, kuasa hukum pasien perlu mengawal dan mendesak Penyidik untuk menerapkan ketentuan Pasal 308 ayat (7) dan ayat (8) UU 17/2023. Apabila MDP tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima, maka secara hukum MDP dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (Yang dituduh Malapraktik atau Melanggar Prosedur Disiplin)

Sebaliknya, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan SPO tekankan kembali bahwa perikatan pasien dan Named adalah inspanningsverbintenis / perikatan upaya maksimal, bukan menjanjikan hasil akhir / resultaatsverbintenis, terkait dengan itu, berikut langkah perlindungan hukum yang dapat ditempuh :

  1. Gunakan Rekomendasi MDP Sebagai Scientific-Professional Gatekeeping (Pasal 308 jo. Pasal 273 ayat (1) huruf a UU 17/2023)
    Apabila dilaporkan secara pidana, segera pastikan Penyidik mengajukan permohonan rekomendasi kepada MDP dan tidak melakukan tindakan upaya paksa (penetapan tersangka/penahanan) sebelum terbitnya rekomendasi MDP. Data empiris dalam persidangan MK menunjukkan efektivitas mekanisme tersebut (misalnya pada kasus pencabutan gigi impaksi di Polres Ngawi, di mana rekomendasi MDP membuktikan tindakan dokter gigi telah sesuai PNPK Impaksi Gigi Kepmenkes 777/2022 sehingga penyelidikan dihentikan melalui SP2Lid). Lebih lanjut apabila digugat secara perdata, segera ajukan permohonan tertulis kepada MDP (Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023) untuk memperoleh rekomendasi bahwa tindakan medis telah sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan SPO, lalu ajukan rekomendasi tersebut sebagai alat bukti surat autentik di Pengadilan Negeri.
  2. Perlawanan Hukum atas Cacat Wewenang Pemeriksaan Disiplin Pasca-1 September 2026
    Apabila seorang dokter atau tenaga kesehatan diperiksa atau dijatuhi sanksi disiplin pasca-1 September 2026 oleh Tim Pemeriksa Provinsi ad hoc yang dibentuk atas nama Menteri Kesehatan (berdasarkan Pasal 11 Permenkes 3/2025) atau didakwa melanggar butir pelanggaran dalam Kepmenkes 775/2025, kuasa hukum tenaga medis dapat mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan administratif dan/atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dasar gugatan salah satunya dapat mengacu pada Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026, yang menegaskan bahwa Pasal 11 ayat (1) Permenkes 3/2025, Pasal 32 ayat (1) Permenkes 12/2024, dan seluruh Kepmenkes 775/2025 telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, sehingga setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lahir dari instrumen hukum yang tidak sah adalah batal demi hukum (nietig van rechtswege) karena cacat wewenang.
BACA:  Perlindungan Hukum Direksi dari Tanggung Jawab Pribadi

Rekomendasi dan Solusi Negosiasi Win-Win

Menghadapi masa transisi regulasi pasca-Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026, Ercolaw merekomendasikan langkah-langkah berikut khususnya bagi empat pemangku kepentingan utama:

Bagi Manajemen dan Direksi Rumah Sakit (Fasyankes)

  • Audit & Pemutakhiran SPO Klinis
    Mengingat Kepmenkes 775/2025 telah batal, pastikan seluruh Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan Direktur Rumah Sakit (Pasal 291 ayat (4) UU 17/2023) telah sejalan sepenuhnya dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) terbaru dan kondisi riil fasilitas Rumah Sakit. Jangan biarkan terdapat SPO “di atas kertas” yang tidak didukung ketersediaan alat/SDM (seperti pelajaran dari kasus waterbirth pada Putusan MA Nomor 3695 K/Pdt/2016).
  • Restrukturisasi Unit Penanganan Keluhan & Mediasi Restoratif
    Sesuai amanat Pasal 306 ayat (3) dan Pasal 310 UU 17/2023, apabila timbul dugaan kesalahan medis yang merugikan pasien, utamakan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan keadilan restoratif di luar pengadilan.
  • Pendekatan Solusi Win-Win Dalam Negosiasi
    Alih-alih bersikap defensif-konfrontatif yang memicu pasien melapor ke kepolisian atau memviralkan kasus di media sosial, Rumah Sakit dapat menawarkan skema penyelesaian yang menggabungkan: (a) layanan medical rehabilitation/corrective care lanjutan secara gratis di Fasyankes atau rumah sakit jejaring; (b) keterbukaan informasi medis melalui family conference yang difasilitasi mediator bersertifikat; dan (c) skema kompensasi finansial yang ditanggung bersama melalui polis Asuransi Tanggung Gugat Profesi (Medical Malpractice Indemnity Insurance) tanpa klausul pengakuan kesalahan pidana (non-admission of criminal liability). Pendekatan win-win ini memulihkan hak kesehatan pasien secara cepat sekaligus melindungi reputasi Rumah Sakit dan karier tenaga medis.
  • Kepatuhan Terhadap Perizinan SIP & Perlindungan Dokter Pendidik
    Pastikan tidak ada satu pun Tenaga Medis/Kesehatan (termasuk peserta PPDS/Fellowship) yang berpraktik tanpa STR dan SIP yang aktif guna menghindari jerat pidana korporasi Pasal 442 UU 17/2023. Selain itu, bagi RS Pendidikan/Vertikal, hindari tindakan pemutusan kemitraan atau mutasi sepihak terhadap dokter pendidik klinis tanpa prosedur yang sah agar tidak melanggar hak pelayanan pasien.

Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

  • Disiplin Dokumentasi Rekam Medis & Informed Consent
    Dalam perikatan terapeutik (inspanningsverbintenis), perisai hukum terkuat Anda adalah dokumentasi rekam medis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta penjelasan persetujuan tindakan medis (informed consent – Pasal 274 huruf b & d jo. Pasal 293 UU 17/2023) yang ditandatangani sebelum tindakan dilakukan (bukan dimintakan setelah operasi berjalan).
  • Partisipasi Aktif dalam Transisi “Rumah Besar” Organisasi Profesi
    Kawal proses integrasi wadah tunggal organisasi profesi (tenggat 1 tahun Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024) dan pastikan Kolegium cabang disiplin ilmu Anda segera berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia untuk memvalidasi standar profesi dan standar kompetensi.

Bagi Pasien dan Keluarga Pasien

  • Optimalkan Saluran Mediasi Terlebih Dahulu
    Apabila mengalami hasil medis yang tidak diharapkan, mintalah rekam medis dan penjelasan resmi kepada Manajemen Rumah Sakit dan Komite Medik melalui mekanisme mediasi (Pasal 310 UU 17/2023) untuk dapat membedakan secara objektif antara risiko medis yang inheren dengan kelalaian medis (malpractice).
  • Cermat Memilih Upaya Hukum Litigasi di Masa Transisi
    Jika mediasi buntu dan terdapat bukti kuat adanya kelalaian nyata, ajukan gugatan perdata secara simultan terhadap Tenaga Medis dan Rumah Sakit (Pasal 193 UU 17/2023) dengan konstruksi posita yang mengantisipasi eksepsi rekomendasi MDP, serta awasi batas waktu 14 hari kerja rekomendasi MDP pada laporan pidana.

Isu Strategis dan Relevan Untuk di Bahas Manajemen Rumah Sakit

Sebagai panduan tata kelola bagi Direksi dan Legal Counsel Rumah Sakit, berikut pertanyaan yang perlu di bahas dan dijawab dalam rapat yang berkaitan dengan isu di atas:

  1. Kepatuhan Klinis (SPO)
    “Dengan dinyatakan tidak sah dan tidak berlakunya Kepmenkes 775/2025 oleh MA, apakah seluruh SPO klinis di Rumah Sakit sudah diperbarui sesuai PNPK terbaru dan realistis dengan kapasitas fasyankes?, ataukah masih ada kesenjangan yang dapat memicu risiko terjadinya gugatan Perbuatan Melawan Hukum di pengadilan?”
  2. Mitigasi Sengketa Medikolegal
    “Apakah protokol penanganan komplain pasien di Rumah Sakit sudah mengintegrasikan mekanisme mediasi restoratif (win-win solution) sesuai Pasal 310 UU 17/2023, sehingga sengketa dapat diselesaikan sebelum masuk ke ranah MDP atau litigasi?”
  3. Audit Perizinan & Pemberian kredensial
    “Bagaimana sistem pengawasan internal HRD dan Komite Medik dalam memantau masa berlaku STR dan SIP seluruh dokter, dokter tamu, residen, dan perawat agar Direksi terbebas dari eksposur pidana Pasal 442 UU 17/2023?”
  4. Kesiapan Kontrak & Asuransi (Risk Transfer)
    “Apakah polis asuransi tanggung gugat profesi dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dokter mitra di Rumah Sakit telah mencakup perlindungan biaya hukum dan ganti rugi untuk skema penyelesaian mediasi di luar pengadilan?”
  5. Respons Regulasi Transisional
    “Bagaimana sikap Rumah Sakit apabila dalam masa transisi saat ini, terdapat dokter yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa Provinsi ad hoc yang dasar hukum pembentukannya (Permenkes 3/2025) telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum oleh Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026?”

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

  1. Apakah MDP bubar setelah Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026?
    Tidak bubar, mandat keberadaan majelis penegak disiplin masih tercantum dalam Pasal 304 dan Pasal 308 UU 17/2023. Namun, berdasarkan Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 jo. Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024, MDP tidak lagi dibentuk oleh dan tidak bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, melainkan harus diselenggarkan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) secara independen. Seluruh pasal dalam PP 28/2024, Permenkes 12/2024, dan Permenkes 3/2025 yang menempatkan MDP di bawah kendali Menteri Kesehatan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.
  2. Apakah pasien wajib meminta rekomendasi MDP sebelum menggugat dokter atau Rumah Sakit?
    Berdasarkan Pasal 308 ayat (2) dan ayat (4) UU 17/2023 serta penegasan dalam Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024, pihak yang mengajukan permohonan tertulis rekomendasi MDP dalam perkara perdata adalah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau kuasanya (pihak yang digugat) setelah gugatan diajukan oleh pasien, dan prosesnya dapat berjalan paralel tanpa menghentikan jalannya persidangan perdata di Pengadilan Negeri.
  3. Bagaimana status Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PDGI, PPNI, dan organisasi profesi lainnya saat ini?
    Berdasarkan Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024 atas Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023, Mahkamah Konstitusi mengembalikan prinsip wadah tunggal organisasi profesi sebagai “rumah besar” untuk berhimpunnya profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang pembentukannya/integrasinya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator bersama kementerian terkait paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan diucapkan (30 Januari 2026). Selain itu, organisasi profesi wajib dilibatkan oleh Konsil dan Kolegium dalam penyusunan Standar Profesi (Pasal 291 ayat (2) UU 17/2023).

Kepastian Hukum di Masa Transisi Regulasi Kesehatan

Dinamika pasca-Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 serta Putusan MK Nomor 111, 156, dan 182/PUU-XXII/2024 menuntut langkah hukum yang cepat dan presisi untuk adaptasi. Kesalahan menafsirkan wewenang kelembagaan atau prosedur sengketa medis dapat berujung pada pembatalan keputusan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), hingga kerugian finansial dan reputasi. Tim Pengacara Perusahaan Spesialis Litigasi Medikolegal siap mendampingi Rumah Sakit, Institusi Pendidikan Kedokteran, Organisasi Profesi/Kolegium, Tenaga Medis, maupun Pasien dalam Audit Kepatuhan Regulasi Rumah Sakit pasca pasal-pasal PP 28/2024 dan Permenkes dinyatakan tidak sah, Pendampingan Sengketa Medikolegal & Mediasi serta Pendampingan dan atau Representasi Litigasi Pidana, Perdata, dan PTUN di seluruh Indonesia. Hubungi Kami melalui www.ercolaw.com/contact untuk menjadwalkan sesi konsultasi bersama Senior Legal Counsel kami.


Disclaimer: Artikel dan analisis hukum ini disusun sebagai informasi umum, edukasi hukum, dan pemetaan strategis manajemen risiko berdasarkan dokumen putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang tersedia pada saat publikasi. Konten ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum (legal opinion) yang mengikat. Mengingat sedang berlangsungnya proses penyesuaian peraturan pelaksana di tingkat pemerintah pasca-Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026, pembaca sangat disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan konsultan hukum profesional sebelum mengambil keputusan bisnis atau tindakan hukum.


Artikel di tulis oleh Erlangga Kurniawan, Managing Partner Ercolaw


Bagikan :