Bisnis Komersial

Pengalihan Pekerja Intra-Grup dan Tanggung Jawab Ketenagakerjaan jika Terjadi PHK

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam beberapa diskusi restrukturisasi, ada satu anggapan yang sering kali dipahami keliru oleh pimpinan perusahaan grup yang kami temui, mereka beranggapan rotasi dan transfer pekerja antar anak perusahaan yang status badan hukumnya terpisah (separate legal entity) secara otomatis menghapus masa kerja pekerja yang dipindahkan. Menurutnya, karena badan hukumnya berbeda maka masa kerja pekerja yang dipindahkan […]

Pengalihan Pekerja Intra-Grup dan Tanggung Jawab Ketenagakerjaan jika Terjadi PHK Read More »

Potensi Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet

Risiko Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet

Bisnis Komersial, Pidana /

Dalam bisnis perbankan, kredit macet adalah bagian dari risiko yang inheren. Fluktuasi pasar, kegagalan bisnis debitur, atau faktor eksternal lainnya sangat mungkin menyebabkan pinjaman yang awalnya sehat berubah menjadi non-performing loan (NPL). Secara umum, kondisi tersebut menjadi permasalahan antara kreditur dan debitur yang diselesaikan secara perdata melalui restrukturisasi, eksekusi agunan, atau mekanisme PKPU dan kepailitan.

Risiko Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet Read More »

Risiko Hukum Ketiadaan SOP pada Rumah Sakit: Analisis Malpraktik Medis

Bisnis Komersial, Pidana, Sengketa Medis /

Urgensi Kepatuhan Hukum Rumah Sakit Inovasi dalam industri layanan kesehatan sering kali dipandang sebagai langkah strategis untuk menarik segmen pasar layanan kesehatan bernilai tinggi, sebagai contoh inovasi penyediaan layanan kesehatan dengan metode persalinan alternatif. Meski demikian, inovasi layanan kesehatan yang tidak diimbangi dengan kepatuhan hukum serta standardisasi klinis justru menjadi bumerang bagi tenaga medis, pimpinan,

Risiko Hukum Ketiadaan SOP pada Rumah Sakit: Analisis Malpraktik Medis Read More »

Risiko Pidana Di Balik Jasa Instan Pengurusan Bank Garansi Tender Proyek

Risiko Pidana di Balik Jasa Instan Pengurusan Bank Garansi

Bisnis Komersial, Konstruksi, Pidana /

Jaminan Berubah Menjadi Jerat Pidana Di balik seksinya pengumuman tender proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bernilai triliunan Rupiah, Bank Garansi (BG) berdiri sebagai instrumen vital untuk memenuhi formalitas, sekaligus memberikan kepastian hukum dan finansial dari suatu pengadaan atau pekerjaan. Namun, di balik keyakinan terhadap BG yang disediakan para peserta tender atau pekerjaan, tersembunyi

Risiko Pidana di Balik Jasa Instan Pengurusan Bank Garansi Read More »

Saat Debitur KPR Meninggal Dunia Asuransi Wajib Lunasi Utang dan Bank Wajib Kembalikan Jaminan

Debitur KPR Wafat, Sertifikat Jaminan Wajib Kembali

Bisnis Komersial, Properti /

Saat Debitur KPR meninggal dunia dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nya telah diasuransikan serta dibayar lunas preminya, maka seharusnya secara hukum, utang Debitur KPR lunas dan Bank Wajib kembalikan Jaminan kepada Ahli Waris. Namun, dalam praktiknya, saat Debitur KPR meninggal dunia, ahli waris yang tengah berduka justru dihadapkan pada proses klaim yang berbelit belit dan

Debitur KPR Wafat, Sertifikat Jaminan Wajib Kembali Read More »

Jual Beli yang Terselubung Utang

PPJB dan AJB Sebagai Jaminan Utang

Bisnis Komersial, Properti /

Utang Piutang Dengan Jual Beli Terselubung Utang – piutang dengan jual beli terselubung sering kali dimanfaatkan perorangan maupun pebisnis untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak. Dalam praktiknya, transaksi tersebut dilakukan dengan skema: Perorangan maupun pebisnis (debitur) yang membutuhkan dana pinjaman dari kreditur, memberikan jaminannya kepada kreditur dengan cara menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

PPJB dan AJB Sebagai Jaminan Utang Read More »

Pinjam Bendera PT di Proyek Pemerintah

Sanksi Pidana “Pinjam Bendera PT” di Tender Pemerintah

Bisnis Komersial, Pidana /

Praktik “pinjam bendera” perusahaan dalam tender pemerintah selama ini dianggap sebagai strategi bisnis biasa oleh masyarakat awam hukum, seiring waktu telah berkembang menjadi jerat pidana yang mengancam kebebasan dan harta kekayaan para direksi perusahaan. Mahkamah Agung melalui dua putusan pentingnya yakni Putusan MA No. 58 PK/Pid.Sus/2017 dan Putusan MA No. 114 PK/Pid.Sus/2015 telah memberikan peringatan

Sanksi Pidana “Pinjam Bendera PT” di Tender Pemerintah Read More »

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II di tahan pemilik proyek

BAST II Ditahan, Wanprestasi atau Hak Pemilik Proyek?

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Permasalahan krusial dalam bisnis konstruksi seringkali berakar pada interpretasi yang keliru terhadap penyelesaian pekerjaan. Tidak sedikit kontraktor yang mengerjakan turn key project menganggap ketika pekerjaan fisik mencapai 100%, maka kewajiban kontraktual telah selesai. Pandangan tersebut nyatanya tidak dibenarkan saat berhadapan dengan realitas hukum. Dalam kasus yang di ulas pada artikel ini, kontraktor mengklaim telah menyelesaikan

BAST II Ditahan, Wanprestasi atau Hak Pemilik Proyek? Read More »

Pembeli Beritikad Baik

Mengupas Doktrin Pembeli Beritikad Baik dan Menyusun Protokol Akuisisi Aset dan Properti

Bisnis Komersial, Properti /

Akuisisi aset tanah strategis kerap kali menyimpan potensi bom waktu yang dapat menggagalkan seluruh rencana bisnis. Realitas pahit tersebut kadang baru diketahui saat adanya surat gugatan dari pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang baru saja diakuisisi. Seketika, sertifikat tanah yang digenggam terasa tak lebih dari selembar kertas biasa. Sertifikat yang awalnya terlihat

Mengupas Doktrin Pembeli Beritikad Baik dan Menyusun Protokol Akuisisi Aset dan Properti Read More »

Keputusan RUPS Perubahan Direksi dibatalkan Mahkamah Agung

Akibat RUPS Perubahan Direksi Tidak Di Notarilkan, Status Direksi Ilegal dan Keputusannya Melawan Hukum

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan menjadi satu aspek yang penting. Namun, seringkali, di tengah dinamika transaksi dan ekspansi bisnis, aspek fundamental terhadap kepatuhan hukum menjadi terabaikan. Salah satu aspek krusial yang sering menjadi permasalahan adalah legalitas perubahan pengurus perseroan (perubahan direksi dan komisaris). Apakah cukup dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja? Atau

Akibat RUPS Perubahan Direksi Tidak Di Notarilkan, Status Direksi Ilegal dan Keputusannya Melawan Hukum Read More »