Bisnis Komersial

Sudah Sepakat Arbitrase, Kenapa Masih Digugat ke Pengadilan Negeri Ini Kata Mahkamah Agung

Sudah Sepakat Arbitrase, Kenapa Masih Digugat ke Pengadilan Negeri? Ini Kata Mahkamah Agung

Keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak konstruksi umumnya dipahami dan diyakini akan menutup opsi pemeriksaan sengketa di peradilan umum. Namun dalam praktiknya tidak selalu seperti yang di harapkan, kenyataan yang berbeda terjadi dalam suatu sengketa konstruksi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 B/Pdt.Sus-Arbt/2021 tanggal 8 Februari 2021 (Putusan MA 126B/Arb/21). Meski subkontrak pekerjaan konstruksi senilai lebih dari Rp11 miliar […]

Sudah Sepakat Arbitrase, Kenapa Masih Digugat ke Pengadilan Negeri? Ini Kata Mahkamah Agung Read More »

Cut loss Cara Baru BUMN Mitigasi Kerugian Lebih BesarBesar

Cut loss Cara Baru BUMN Mitigasi Kerugian Lebih Besar

Dalam kegiatan usaha, keputusan bisnis selalu mengandung risiko ketidakpastian. Penurunan nilai investasi, kredit macet, maupun penurunan valuasi portofolio entitas merupakan kondisi yang sangat mungkin dihadapi oleh Perseroan. Salah satu instrumen mitigasi ketika suatu posisi investasi mengalami penurunan nilai dapat dilakukan dengan pembatasan kerugian atau cut loss. Secara ekonomi, cut loss dilakukan dengan merealisasikan kerugian pada

Cut loss Cara Baru BUMN Mitigasi Kerugian Lebih Besar Read More »

Risiko Piercing the Corporate Veil

Risiko Hukum Pemegang Saham Tunggal Pada PT Skala Menengah dan Besar

Konsep perlindungan aset pribadi dalam hukum Perseroan Terbatas (PT) terkadang sering disalah artikan sebagai perlindungan mutlak bagi pemegang saham selaku pemilik bisnis, bahkan ada pula yang beranggapan dengan mendirikan suatu entitas PT maka seluruh risiko finansial akan berhenti pada batas modal yang disetorkan dalam PT tersebut. Meski tidak terlalu keliru, namun anggapan tersebut tidak tepat,

Risiko Hukum Pemegang Saham Tunggal Pada PT Skala Menengah dan Besar Read More »

Pengalihan Pekerja Intra-Grup dan Tanggung Jawab Ketenagakerjaan jika Terjadi PHK

Dalam beberapa diskusi restrukturisasi, ada satu anggapan yang sering kali dipahami keliru oleh pimpinan perusahaan grup yang kami temui, mereka beranggapan rotasi dan transfer pekerja antar anak perusahaan yang status badan hukumnya terpisah (separate legal entity) secara otomatis menghapus masa kerja pekerja yang dipindahkan. Menurutnya, karena badan hukumnya berbeda maka masa kerja pekerja yang dipindahkan

Pengalihan Pekerja Intra-Grup dan Tanggung Jawab Ketenagakerjaan jika Terjadi PHK Read More »

Potensi Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet

Risiko Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet

Dalam bisnis perbankan, kredit macet adalah bagian dari risiko yang inheren. Fluktuasi pasar, kegagalan bisnis debitur, atau faktor eksternal lainnya sangat mungkin menyebabkan pinjaman yang awalnya sehat berubah menjadi non-performing loan (NPL). Secara umum, kondisi tersebut menjadi permasalahan antara kreditur dan debitur yang diselesaikan secara perdata melalui restrukturisasi, eksekusi agunan, atau mekanisme PKPU dan kepailitan.

Risiko Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet Read More »

Risiko Hukum Ketiadaan SOP pada Rumah Sakit: Analisis Malpraktik Medis

Urgensi Kepatuhan Hukum Rumah Sakit Inovasi dalam industri layanan kesehatan sering kali dipandang sebagai langkah strategis untuk menarik segmen pasar layanan kesehatan bernilai tinggi, sebagai contoh inovasi penyediaan layanan kesehatan dengan metode persalinan alternatif. Meski demikian, inovasi layanan kesehatan yang tidak diimbangi dengan kepatuhan hukum serta standardisasi klinis justru menjadi bumerang bagi tenaga medis, pimpinan,

Risiko Hukum Ketiadaan SOP pada Rumah Sakit: Analisis Malpraktik Medis Read More »

Risiko Pidana Di Balik Jasa Instan Pengurusan Bank Garansi Tender Proyek

Risiko Pidana di Balik Jasa Instan Pengurusan Bank Garansi

Jaminan Berubah Menjadi Jerat Pidana Di balik seksinya pengumuman tender proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bernilai triliunan Rupiah, Bank Garansi (BG) berdiri sebagai instrumen vital untuk memenuhi formalitas, sekaligus memberikan kepastian hukum dan finansial dari suatu pengadaan atau pekerjaan. Namun, di balik keyakinan terhadap BG yang disediakan para peserta tender atau pekerjaan, tersembunyi

Risiko Pidana di Balik Jasa Instan Pengurusan Bank Garansi Read More »

Saat Debitur KPR Meninggal Dunia Asuransi Wajib Lunasi Utang dan Bank Wajib Kembalikan Jaminan

Debitur KPR Wafat, Sertifikat Jaminan Wajib Kembali

Saat Debitur KPR meninggal dunia dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nya telah diasuransikan serta dibayar lunas preminya, maka seharusnya secara hukum, utang Debitur KPR lunas dan Bank Wajib kembalikan Jaminan kepada Ahli Waris. Namun, dalam praktiknya, saat Debitur KPR meninggal dunia, ahli waris yang tengah berduka justru dihadapkan pada proses klaim yang berbelit belit dan

Debitur KPR Wafat, Sertifikat Jaminan Wajib Kembali Read More »

Jual Beli yang Terselubung Utang

PPJB dan AJB Sebagai Jaminan Utang

Utang Piutang Dengan Jual Beli Terselubung Utang – piutang dengan jual beli terselubung sering kali dimanfaatkan perorangan maupun pebisnis untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak. Dalam praktiknya, transaksi tersebut dilakukan dengan skema: Perorangan maupun pebisnis (debitur) yang membutuhkan dana pinjaman dari kreditur, memberikan jaminannya kepada kreditur dengan cara menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

PPJB dan AJB Sebagai Jaminan Utang Read More »

Pinjam Bendera PT di Proyek Pemerintah

Sanksi Pidana “Pinjam Bendera PT” di Tender Pemerintah

Praktik “pinjam bendera” perusahaan dalam tender pemerintah selama ini dianggap sebagai strategi bisnis biasa oleh masyarakat awam hukum, seiring waktu telah berkembang menjadi jerat pidana yang mengancam kebebasan dan harta kekayaan para direksi perusahaan. Mahkamah Agung melalui dua putusan pentingnya yakni Putusan MA No. 58 PK/Pid.Sus/2017 dan Putusan MA No. 114 PK/Pid.Sus/2015 telah memberikan peringatan

Sanksi Pidana “Pinjam Bendera PT” di Tender Pemerintah Read More »