Perseroan dan Ketenagakerjaan

Cut Loss dan Perlindungan Hukum Direksi BUMN

Cut Loss dan Perlindungan Hukum Organ BUMN Pasca Berlakunya PP 38/2026

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam kegiatan usaha, keputusan bisnis selalu mengandung risiko ketidakpastian. Penurunan nilai investasi, kredit macet, maupun penurunan valuasi portofolio entitas merupakan kondisi yang sangat mungkin dihadapi oleh Perseroan. Salah satu instrumen mitigasi ketika suatu posisi investasi mengalami penurunan nilai dapat dilakukan dengan pembatasan kerugian atau cut loss. Secara ekonomi, cut loss dilakukan dengan merealisasikan kerugian pada […]

Cut Loss dan Perlindungan Hukum Organ BUMN Pasca Berlakunya PP 38/2026 Read More »

Risiko Piercing the Corporate Veil

Risiko Hukum Pemegang Saham Tunggal Pada PT Skala Menengah dan Besar

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Konsep perlindungan aset pribadi dalam hukum Perseroan Terbatas (PT) terkadang sering disalah artikan sebagai perlindungan mutlak bagi pemegang saham selaku pemilik bisnis, bahkan ada pula yang beranggapan dengan mendirikan suatu entitas PT maka seluruh risiko finansial akan berhenti pada batas modal yang disetorkan dalam PT tersebut. Meski tidak terlalu keliru, namun anggapan tersebut tidak tepat,

Risiko Hukum Pemegang Saham Tunggal Pada PT Skala Menengah dan Besar Read More »

Pengalihan Pekerja Intra-Grup dan Tanggung Jawab Ketenagakerjaan jika Terjadi PHK

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam beberapa diskusi restrukturisasi, ada satu anggapan yang sering kali dipahami keliru oleh pimpinan perusahaan grup yang kami temui, mereka beranggapan rotasi dan transfer pekerja antar anak perusahaan yang status badan hukumnya terpisah (separate legal entity) secara otomatis menghapus masa kerja pekerja yang dipindahkan. Menurutnya, karena badan hukumnya berbeda maka masa kerja pekerja yang dipindahkan

Pengalihan Pekerja Intra-Grup dan Tanggung Jawab Ketenagakerjaan jika Terjadi PHK Read More »

Keputusan RUPS Perubahan Direksi dibatalkan Mahkamah Agung

Akibat RUPS Perubahan Direksi Tidak Di Notarilkan, Status Direksi Ilegal dan Keputusannya Melawan Hukum

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan menjadi satu aspek yang penting. Namun, seringkali, di tengah dinamika transaksi dan ekspansi bisnis, aspek fundamental terhadap kepatuhan hukum menjadi terabaikan. Salah satu aspek krusial yang sering menjadi permasalahan adalah legalitas perubahan pengurus perseroan (perubahan direksi dan komisaris). Apakah cukup dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja? Atau

Akibat RUPS Perubahan Direksi Tidak Di Notarilkan, Status Direksi Ilegal dan Keputusannya Melawan Hukum Read More »

Perjanjian Bersama Mengakhiri Sengketa PHK

Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Perundingan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sering kali menjadi momok yang menakutkan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Proses yang penuh ketidakpastian dan berpotensi sengketa tersebut biasanya mengupayakan mekanisme damai untuk disepakati bersama salah satunya melalui Perjanjian Bersama (PB). Ide dasar dari penyelesaian melalui PB sebenarnya sangat mulia, semata mata ingin mencapai mufakat untuk mengakhiri perselisihan secara

Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK Read More »

Sengketa PHK Direksi

Mengapa Gugatan PHK Direksi Selalu Kandas di Pengadilan Hubungan Industrial?

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Sebagai praktisi hukum yang telah berpraktik lebih dari 12 tahun di ruang sidang dan mendalami aspek hukum bisnis serta korporasi, saya sering menemukan kesalahan fatal yang sama terjadi berulang kali dalam beberapa kasus yang kami kumpulkan untuk menjadi bahan riset, tidak sedikit penyelesaian sengketa perusahaan dengan direksi yang diberhentikannya terjebak dalam labirin hukum yang keliru,

Mengapa Gugatan PHK Direksi Selalu Kandas di Pengadilan Hubungan Industrial? Read More »

Surat Kuasa dibatalkan RUPSLB Tidak Sah

Mengapa MA Batalkan Surat Kuasa dan RUPS-LB Pengalihan Saham? Simak Penjelasannya!

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Mengapa RUPS-LB Bisa Berujung Bencana Hukum? Dalam lanskap bisnis modern yang dinamis, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) merupakan instrumen vital mengakselerasi perubahan strategis, seperti restrukturisasi modal atau perubahan pengendali. Keputusan yang diambil dalam RUPS-LB dapat menentukan arah dan nasib suatu perusahaan atau korporasi (baca: perseroan terbatas). Namun, di balik formalitas dan keputusan yang

Mengapa MA Batalkan Surat Kuasa dan RUPS-LB Pengalihan Saham? Simak Penjelasannya! Read More »

Pemberhentian Direksi

Pemberhentian Direksi oleh RUPS Tanpa Pembelaan Diri

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Di ruang-ruang rapat perusahaan, keputusan strategis sering kali diambil secara cepat dan drastis. Namun ketika sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memberhentikan seorang Direktur Utama tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri, apakah tindakan tersebut sah? Atau justru bertentangan dengan prinsip dasar hukum perseroan? Inilah problematika yang dikupas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2096

Pemberhentian Direksi oleh RUPS Tanpa Pembelaan Diri Read More »

Direksi Boneka Korporasi, Dituntut setia tanpa di gaji

Direksi tidak digaji, MA: Perbuatan Melawan Hukum!

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Beberapa profesional terkadang bermimpi menduduki kursi direksi di suatu korporasi/perusahaan, keinginan tersebut di perjuangkan dengan mengorbankan waktu, energi, dan keahlian, memimpin perusahaan selama bertahun – tahun. Tetapi saatnya menuntut remunerasi, perusahaan justru bungkam seribu bahasa, menolak memberikan remunerasi, gaji dan/atau kompensasi. Satu kasus yang layak dipelajari adalah kasus yang menimpa seorang direktur sekaligus salah satu

Direksi tidak digaji, MA: Perbuatan Melawan Hukum! Read More »

Tanggung Gugat Majikan

Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kesalahan Pekerja Yang Merugikan Pihak Lain

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Sebagai pemilik bisnis, direktur perusahaan, atau manajer, terkadang memiliki kekhawatiran mengenai “Bagaimana jika salah satu karyawan melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain? Apakah perusahaan harus ikut bertanggung jawab?” Kekhawatiran tersebut sebenarnya merupakan hal yang rasional, karena dalam praktik bisnis modern di Indonesia, batas tanggung jawab antara perusahaan dan karyawan seringkali menjadi area abu-abu yang berpotensi

Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kesalahan Pekerja Yang Merugikan Pihak Lain Read More »