pengacara jakarta

Tanggung Jawab Kerugian Penumpang dan Muatan dalam Kecelakan Kapal Laut

Tanggung Jawab Kerugian Penumpang dan Muatan dalam Kecelakan Kapal Laut

Bisnis Komersial /

Kecelakaan laut yang menimpa Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuka wacana diskusi mengenai batas tanggung jawab operasional dan keperdataan para pelaku usaha angkutan perairan di Indonesia. Saat sebuah kapal niaga mengalami kemiringan hingga karam di tengah laut lepas, sering kali klaim keadaan memaksa (force majeure) akibat cuaca buruk diajukan

Tanggung Jawab Kerugian Penumpang dan Muatan dalam Kecelakan Kapal Laut Read More »

Sudah Sepakat Arbitrase, Kenapa Masih Digugat ke Pengadilan Negeri Ini Kata Mahkamah Agung

Sudah Sepakat Arbitrase, Kenapa Masih Digugat ke Pengadilan Negeri? Ini Kata Mahkamah Agung

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak konstruksi umumnya dipahami dan diyakini akan menutup opsi pemeriksaan sengketa di peradilan umum. Namun dalam praktiknya tidak selalu seperti yang di harapkan, kenyataan yang berbeda terjadi dalam suatu sengketa konstruksi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 B/Pdt.Sus-Arbt/2021 tanggal 8 Februari 2021 (Putusan MA 126B/Arb/21). Meski subkontrak pekerjaan konstruksi senilai lebih dari Rp11 miliar

Sudah Sepakat Arbitrase, Kenapa Masih Digugat ke Pengadilan Negeri? Ini Kata Mahkamah Agung Read More »

Cut loss Cara Baru BUMN Mitigasi Kerugian Lebih BesarBesar

Cut loss Cara Baru BUMN Mitigasi Kerugian Lebih Besar

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam kegiatan usaha, keputusan bisnis selalu mengandung risiko ketidakpastian. Penurunan nilai investasi, kredit macet, maupun penurunan valuasi portofolio entitas merupakan kondisi yang sangat mungkin dihadapi oleh Perseroan. Salah satu instrumen mitigasi ketika suatu posisi investasi mengalami penurunan nilai dapat dilakukan dengan pembatasan kerugian atau cut loss. Secara ekonomi, cut loss dilakukan dengan merealisasikan kerugian pada

Cut loss Cara Baru BUMN Mitigasi Kerugian Lebih Besar Read More »

Risiko Piercing the Corporate Veil

Risiko Hukum Pemegang Saham Tunggal Pada Perseroan Terbatas (Persekutan Modal)

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Konsep perlindungan aset pribadi dalam hukum Perseroan Terbatas (PT) terkadang sering disalahartikan sebagai suatu perlindungan hukum yang absolut bagi pemegang saham selaku pemilik bisnis. Bahkan, ada pula yang beranggapan dengan mendirikan suatu PT, seluruh risiko hukum dan finansial akan berhenti sebatas modal yang disetorkan dalam PT tersebut. Meski tidak sepenuhnya keliru, anggapan tersebut kurang tepat

Risiko Hukum Pemegang Saham Tunggal Pada Perseroan Terbatas (Persekutan Modal) Read More »

Potensi Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet

Risiko Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet

Bisnis Komersial, Pidana /

Dalam bisnis perbankan, kredit macet adalah bagian dari risiko yang inheren. Fluktuasi pasar, kegagalan bisnis debitur, atau faktor eksternal lainnya sangat mungkin menyebabkan pinjaman yang awalnya sehat berubah menjadi non-performing loan (NPL). Secara umum, kondisi tersebut menjadi permasalahan antara kreditur dan debitur yang diselesaikan secara perdata melalui restrukturisasi, eksekusi agunan, atau mekanisme PKPU dan kepailitan.

Risiko Pidana Korupsi di Balik Kredit Macet Read More »

Risiko Hukum Ketiadaan SOP pada Rumah Sakit: Analisis Malpraktik Medis

Bisnis Komersial, Pidana, Sengketa Medis /

Urgensi Kepatuhan Hukum Rumah Sakit Inovasi dalam industri layanan kesehatan sering kali dipandang sebagai langkah strategis untuk menarik segmen pasar layanan kesehatan bernilai tinggi, sebagai contoh inovasi penyediaan layanan kesehatan dengan metode persalinan alternatif. Meski demikian, inovasi layanan kesehatan yang tidak diimbangi dengan kepatuhan hukum serta standarisasi klinis justru menjadi bumerang bagi tenaga medis, pimpinan,

Risiko Hukum Ketiadaan SOP pada Rumah Sakit: Analisis Malpraktik Medis Read More »

Perjanjian Bersama Mengakhiri Sengketa PHK

Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Perundingan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sering kali menjadi momok yang menakutkan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Proses yang penuh ketidakpastian dan berpotensi sengketa tersebut biasanya mengupayakan mekanisme damai untuk disepakati bersama salah satunya melalui Perjanjian Bersama (PB). Ide dasar dari penyelesaian melalui PB sebenarnya sangat mulia, semata mata ingin mencapai mufakat untuk mengakhiri perselisihan secara

Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK Read More »

Pemberhentian Direksi

Pemberhentian Direksi oleh RUPS Tanpa Pembelaan Diri

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Di ruang-ruang rapat perusahaan, keputusan strategis sering kali diambil secara cepat dan drastis. Namun ketika sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memberhentikan seorang Direktur Utama tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri, apakah tindakan tersebut sah? Atau justru bertentangan dengan prinsip dasar hukum perseroan? Inilah problematika yang dikupas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2096

Pemberhentian Direksi oleh RUPS Tanpa Pembelaan Diri Read More »

Kelalaian Administratif Notaris

Kelalaian Administratif Notaris dan Ancaman Pidana

Pidana /

Dilema Notaris dalam Transaksi  Dalam beberapa perkara yang melibatkan profesi notaris, ada satu kasus yang cukup menyita perhatian. Kali ini menimpa seorang Notaris/PPAT Ketut Neli Asih, S.H., beliau nyaris menjalani hukuman pidana akibat kelalaian administratif dalam proses pembuatan kuasa jual beli tanah. Namun melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 20 PK/Pid/2020, kita menyaksikan bagaimana

Kelalaian Administratif Notaris dan Ancaman Pidana Read More »

Direksi Boneka Korporasi, Dituntut setia tanpa di gaji

Direksi tidak digaji, MA: Perbuatan Melawan Hukum!

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Beberapa profesional terkadang bermimpi menduduki kursi direksi di suatu korporasi/perusahaan, keinginan tersebut di perjuangkan dengan mengorbankan waktu, energi, dan keahlian, memimpin perusahaan selama bertahun – tahun. Tetapi saatnya menuntut remunerasi, perusahaan justru bungkam seribu bahasa, menolak memberikan remunerasi, gaji dan/atau kompensasi. Satu kasus yang layak dipelajari adalah kasus yang menimpa seorang direktur sekaligus salah satu

Direksi tidak digaji, MA: Perbuatan Melawan Hukum! Read More »