Bisnis Komersial

Bank Tidak Kembalikan Sertifikat Jaminan

Langkah Hukum Jika Bank Tidak Kembalikan Sertifikat Jaminan

Ketika seseorang atau perusahaan mengajukan pinjaman ke bank, biasanya bank meminta jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai suatu syarat yang umum. Namun, bagaimana jika setelah pelunasan pinjaman, bank lalai atau tidak mengembalikan sertifikat tersebut? Apakah tindakan tersebut bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum? Kasus semacam ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk pelanggaran hak […]

Langkah Hukum Jika Bank Tidak Kembalikan Sertifikat Jaminan Read More »

Pendebetan Rekening Perbuatan Melawan Hukum

Mengapa Pendebetan Rekening Untuk Pembayaran Premi, dianggap Perbuatan Melawan Hukum?

Bayangkan saldo rekening bank anda tiba-tiba berkurang setiap bulan untuk membayar premi asuransi yang Anda bahkan tidak tahu keberadaannya. Tanpa polis asuransi di tangan, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda mendapatkan manfaat perlindungan asuransi yang dijanjikan? Fenomena ini bukan sekadar cerita fiksi, tapi sudah menjadi kasus hukum yang sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah

Mengapa Pendebetan Rekening Untuk Pembayaran Premi, dianggap Perbuatan Melawan Hukum? Read More »

REPO saham berujung penggelapan dan pencucian uang

REPO Saham Berujung Penggelapan dan Pencucian Uang

Transaksi Repurchase Agreement (REPO) adalah instrumen keuangan yang sering digunakan dalam pasar modal. Namun, saat terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan perjanjiannya, transaksi yang seharusnya masuk ranah keperdataan bisa berubah menjadi tindak pidana, dan masuk dalam kualifikasi penggelapan dan pencucian uang. Putusan Mahkamah Agung No. 1491 K/Pid.Sus/2016 menyoroti bagaimana seorang direktur perusahaan yang terlibat dalam transaksi REPO

REPO Saham Berujung Penggelapan dan Pencucian Uang Read More »

Kontraktor Wanprestasi Somasi Dulu Jangan Asal Gugat

Kontraktor Wanprestasi? Hati Hati, Jangan Langsung Gugat!

Ketika proyek konstruksi berjalan tidak sesuai harapan, banyak pemilik proyek yang langsung menggugat kontraktor dengan dalih ingkar janji atau wanprestasi. Sayangnya, langkah tergesa-gesa sering kali menjadi bumerang dalam praktiknya. Fakta tersebut dapat dipelajari dari beberapa kasus termasuk dalam Putusan Nomor 1614 K/Pdt/2013, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa kontraktor yang terlambat atau gagal menyelesaikan

Kontraktor Wanprestasi? Hati Hati, Jangan Langsung Gugat! Read More »

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR Properti

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR

Proses pembelian rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering kali melibatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai langkah awal sebelum transaksi final dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB). Tapi dalam praktiknya, banyak pengembang atau pelaku usaha yang memaksakan konsumen untuk menandatangani PPJB sebelum ada kepastian KPR disetujui oleh bank. Hal ini sering menimbulkan masalah

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR Read More »

Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata?

Dalam praktik bisnis, pengelolaan keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Salah langkah dalam transaksi keuangan bisa berujung pada tuduhan pidana, Pertanyannya, apakah setiap kesalahan dalam transaksi keuangan di perseroan harus diselesaikan secara pidana?, Mari kita lihat analisis singkat satu putusan baru berikut ini. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi yang dikuatkan oleh Putusan

Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata? Read More »

Pengalihan Aset Oleh Direksi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana!

Dalam praktik pengelolaan perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), terkadang tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering kali menjadi sumber konflik internal. Sepanjangan pengetahuan kami, kasus terbaru terkait dengan permasalahan tersebut, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 310 K/Pid/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa, tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana! Read More »

praejudicial geschill

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata!

Bisnis dan investasi tidak lepas dari risiko sengketa. Namun, yang sering terjadi di Indonesia adalah kecenderungan membawa persoalan bisnis ke ranah pidana, padahal substansinya lebih tepat diselesaikan dalam koridor perdata. Akibatnya, kriminalisasi sengketa bisnis pun marak terjadi. Salah satu prinsip hukum yang dapat mencegah kriminalisasi semacam ini adalah praejudicieel geschil—konsep yang mengharuskan penyelesaian perkara perdata

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata! Read More »

Risiko Pemegang Saham

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal

Hak-hak pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering dianggap otomatis timbul keberadaannya seketika perseroan telah berdiri, tetapi tahukah Anda bahwa ada kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan haknya secara hukum? Salah satu faktor krusial adalah terkait penyetoran saham. Berdasarkan Pasal 48, 51, dan 52 UU 40/2007, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal Read More »

Menagih Janji Dengan Intimidasi PMH

Menagih Janji dengan Intimidasi Siap-Siap Dituntut Ganti Rugi!

Dalam dunia bisnis, praktik penagihan janji atau utang adalah hal yang lumrah. Namun, ada garis tegas yang membedakan penagihan yang sah dengan penagihan yang melanggar hukum. Sayangnya, masih banyak pihak yang mengira bahwa dengan menekan secara psikologis, mengintimidasi, atau bahkan mendatangi rumah dan kantor seseorang secara berulang kali adalah bagian dari strategi yang sah untuk

Menagih Janji dengan Intimidasi Siap-Siap Dituntut Ganti Rugi! Read More »