pengacara jakarta

Tuntutan Upah Lembur Harus Ada Perintah Tertulis

Solusi Hukum Sengketa Konstruksi Bersama Pengacara Jakarta

Industri konstruksi merupakan sektor yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam setiap proyek. Mulai dari pemilik proyek, kontraktor utama, subkontraktor, konsultan perencana, pengawas, hingga penyedia bahan bangunan. Dengan tingginya jumlah keterlibatan serta nilai proyek yang besar, tidak mengherankan apabila sengketa dalam bidang konstruksi cukup sering terjadi. Baik itu terkait keterlambatan pekerjaan, pembengkakan biaya, cacat […]

Solusi Hukum Sengketa Konstruksi Bersama Pengacara Jakarta Read More »

Penyusunan Kontrak Bisnis dan Perusahaan

Pengacara Jakarta Terbaik untuk Penyelesaian Sengketa Komersial

Dalam dunia usaha yang kompetitif dan terus berubah, konflik atau sengketa bisnis hampir tidak bisa dihindari. Hubungan antar pelaku usaha, mitra dagang, hingga konsumen bisa menimbulkan ketegangan yang berujung pada sengketa hukum. Untuk menghadapi situasi tersebut, kehadiran pengacara yang berpengalaman di bidang hukum komersial menjadi kebutuhan penting, terutama di kota besar seperti Jakarta. Ercolaw hadir

Pengacara Jakarta Terbaik untuk Penyelesaian Sengketa Komersial Read More »

Blacklist Pengadaan BUMN

Jasa Pengacara Jakarta untuk Waralaba dan Perbankan Non-Bank

Dalam dunia bisnis yang dinamis, keberadaan jasa pengacara yang memahami seluk-beluk sektor waralaba dan perbankan non-bank menjadi kebutuhan penting. Tidak hanya untuk mengatasi persoalan hukum yang muncul, pengacara juga berperan dalam menjaga stabilitas bisnis melalui pendampingan hukum yang terstruktur dan preventif. Di Jakarta, salah satu kota pusat bisnis di Indonesia, kebutuhan ini semakin mendesak. Ercolaw

Jasa Pengacara Jakarta untuk Waralaba dan Perbankan Non-Bank Read More »

Kontraktor Wanprestasi Somasi Dulu Jangan Asal Gugat

Kontraktor Wanprestasi? Hati Hati, Jangan Langsung Gugat!

Ketika proyek konstruksi berjalan tidak sesuai harapan, banyak pemilik proyek yang langsung menggugat kontraktor dengan dalih ingkar janji atau wanprestasi. Sayangnya, langkah tergesa-gesa sering kali menjadi bumerang dalam praktiknya. Fakta tersebut dapat dipelajari dari beberapa kasus termasuk dalam Putusan Nomor 1614 K/Pdt/2013, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa kontraktor yang terlambat atau gagal menyelesaikan

Kontraktor Wanprestasi? Hati Hati, Jangan Langsung Gugat! Read More »

Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata?

Dalam praktik bisnis, pengelolaan keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Salah langkah dalam transaksi keuangan bisa berujung pada tuduhan pidana, Pertanyannya, apakah setiap kesalahan dalam transaksi keuangan di perseroan harus diselesaikan secara pidana?, Mari kita lihat analisis singkat satu putusan baru berikut ini. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi yang dikuatkan oleh Putusan

Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata? Read More »

Melaporkan dugaan tindak pidana

Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara

Dalam dunia hukum dan bisnis yang kian hari makin kompleks, tidak sedikit kita menemukan sengketa perdata berujung pada laporan polisi. Bayangkan seorang pengusaha yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi bisnis mengajukan gugatan terhadap rekan bisnisnya atas dugaan wanprestasi. Namun disisi lain tidak sedikit dari pihak yang di gugat (tergugat), meresponsnya dengan menjawab gugatan dan melaporkan

Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara Read More »

Dividen Interim

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan

Pembagian dividen selalu menjadi momen yang ditunggu oleh pemegang saham. Sebagai pemilik modal, mereka berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan perseroan terbatas (perseroan). Namun, bagaimana jika dividen dibagikan sebelum adanya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik? Apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban hukum direksi? Faktanya dalam praktik, tidak sedikit direksi

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan Read More »

Pemalsuan Risalah RUPS_

Menambahkan Agenda Pada Risalah RUPS Berujung Pidana

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum strategis dalam menentukan arah kebijakan sebuah perseroan. Keputusan yang dihasilkan memiliki dampak hukum signifikan, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi para pemegang saham dan pengurus (Direksi dan Komisaris). Bagaimana jika risalah RUPS yang seharusnya menjadi penentu arah kebijakan perseroan justru dimanipulasi, dengan menambahkan agenda yang tidak pernah

Menambahkan Agenda Pada Risalah RUPS Berujung Pidana Read More »

Fraud dan Penggelapan_

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan

Standar Operasional Prosedur(SOP) sering kali dianggap sebagai formalitas belaka. meski demikian, ketika SOP diabaikan, risiko hukum yang mengintai bisa sangat merugikan perusahaan. Salah satu contoh nyata adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2013, di mana pelanggaran SOP dalam proses pembayaran berujung pada vonis penggelapan dalam jabatan. Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran administratif,

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan Read More »

Tidak Penuhi DMO Bisa di Pidana_

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana

Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang bergerak di sektor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang mengutamakan ekspor demi keuntungan lebih besar, sarayangnya tanpa memenuhi kewajiban DMO. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum? Jawabannya: Ya, dan sanksinya tidak main-main. Kasus

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana Read More »