Pidana

Fraud dan Penggelapan_

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan

Standar Operasional Prosedur(SOP) sering kali dianggap sebagai formalitas belaka. meski demikian, ketika SOP diabaikan, risiko hukum yang mengintai bisa sangat merugikan perusahaan. Salah satu contoh nyata adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2013, di mana pelanggaran SOP dalam proses pembayaran berujung pada vonis penggelapan dalam jabatan. Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran administratif, […]

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan Read More »

Tidak Penuhi DMO Bisa di Pidana_

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana

Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang bergerak di sektor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang mengutamakan ekspor demi keuntungan lebih besar, sarayangnya tanpa memenuhi kewajiban DMO. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum? Jawabannya: Ya, dan sanksinya tidak main-main. Kasus

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana Read More »

Korupsi Pengadaan Barang Jasa_

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa

Dalam dunia bisnis dan konstruksi, pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan proyek serta kepatuhan terhadap standar hukum. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran yang menimbulkan dampak hukum serius, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan spesifikasi teknis. Salah satu contoh yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2016, yang menegaskan pertanggungjawaban

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa Read More »

RUPS Perseroan Terbatas_

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur

Bayangkan sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat, tetapi tiba-tiba salah satu pemegang saham atau pengurusnya melaporkan direktur utama ataupun komisaris atas dugaan penggelapan, tanpa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya, laporan tersebut langsung diajukan ke pihak kepolisian dan diproses secara pidana. Apakah laporan tersebut sah menurut hukum? Apakah tindakan tersebut tidak melangkahi prosedur yang

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur Read More »

penggelapan_

Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit

Kasus dugaan penggelapan oleh direksi sering kali muncul dalam konflik bisnis, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan di perusahaan. Akan tetapi, bagaimana jika tuduhan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang tidak valid? Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pid/2013 memberikan pelajaran penting: tanpa audit yang sah dari akuntan publik, tuduhan penggelapan terhadap direksi bisa runtuh

Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit Read More »

Penipuan atau Wanprestasi_

Kerjasama Investasi Gagal: Penipuan atau Wanprestasi?

Kerjasama investasi memang menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi risiko kegagalan juga tak bisa dihindari. Ketika hal tersebut terjadi, tak sedikit pihak yang merasa dirugikan melaporkan kasusnya ke polisi dengan tuduhan penipuan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua kasus kegagalan investasi dapat diselesaikan melalui jalur pidana? Artikel ini akan membahas secara komparatif bagaimana hukum membedakan penipuan

Kerjasama Investasi Gagal: Penipuan atau Wanprestasi? Read More »

Jerat Pidana bagi Pengusaha Indonesia

Pendahuluan Ancaman pidana dalam UU 7/2014 sering kali menjadi momok bagi pengusaha di Indonesia. Terdapat 14 ancaman pidana yang dapat menjerat pelaku usaha, dengan hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 miliar. Dalam artikel ini, kami akan menguraikan ancaman-ancaman tersebut serta memberikan panduan praktis untuk mengelola risiko hukum. UU 7/2014, yang menggantikan peraturan

Jerat Pidana bagi Pengusaha Indonesia Read More »

The Use of Gold Dinar and Silver Dirham Coins in Indonesian Criminal Law

ABSTRACT The use of dinar dirham coins as a means of exchange and payment was used before Indonesia was colonized by the foreign nations that entered Indonesia. This coin was very effective and became a trusted means of exchange. Likewise, when entering the colonial era, dinar and dirham coins were also used as means of

The Use of Gold Dinar and Silver Dirham Coins in Indonesian Criminal Law Read More »

JIWASRAYA MERUGI, MANTAN DIREKSI MASUK BUI?

Sejak Desember 2019 sampai dengan saat ini, berita dugaan kasus korupsi yang terjadi di PT ASURANSI JIWASYARA (Persero) (Jiwasraya) cukup menyita perhatian publik, meski pemberitaannya saat ini tidak seheboh pada awal minggu di januari, namun berita tersebut sempat menjadi tranding topik di beberapa televisi nasional maupun sosial media. Seperti diketahui, banyak hal yang menyebabkan Jiwasraya

JIWASRAYA MERUGI, MANTAN DIREKSI MASUK BUI? Read More »