Ercolaw.com

Pinjam Bendera PT di Proyek Pemerintah

Sanksi Pidana “Pinjam Bendera PT” di Tender Pemerintah

Bisnis Komersial, Pidana /

Praktik “pinjam bendera” perusahaan dalam tender pemerintah selama ini dianggap sebagai strategi bisnis biasa oleh masyarakat awam hukum, seiring waktu telah berkembang menjadi jerat pidana yang mengancam kebebasan dan harta kekayaan para direksi perusahaan. Mahkamah Agung melalui dua putusan pentingnya yakni Putusan MA No. 58 PK/Pid.Sus/2017 dan Putusan MA No. 114 PK/Pid.Sus/2015 telah memberikan peringatan […]

Sanksi Pidana “Pinjam Bendera PT” di Tender Pemerintah Read More »

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II di tahan pemilik proyek

BAST II Ditahan, Wanprestasi atau Hak Pemilik Proyek?

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Permasalahan krusial dalam bisnis konstruksi seringkali berakar pada interpretasi yang keliru terhadap penyelesaian pekerjaan. Tidak sedikit kontraktor yang mengerjakan turn key project menganggap ketika pekerjaan fisik mencapai 100%, maka kewajiban kontraktual telah selesai. Pandangan tersebut nyatanya tidak dibenarkan saat berhadapan dengan realitas hukum. Dalam kasus yang di ulas pada artikel ini, kontraktor mengklaim telah menyelesaikan

BAST II Ditahan, Wanprestasi atau Hak Pemilik Proyek? Read More »

Pembeli Beritikad Baik

Mengupas Doktrin Pembeli Beritikad Baik dan Menyusun Protokol Akuisisi Aset dan Properti

Bisnis Komersial, Properti /

Akuisisi aset tanah strategis kerap kali menyimpan potensi bom waktu yang dapat menggagalkan seluruh rencana bisnis. Realitas pahit tersebut kadang baru diketahui saat adanya surat gugatan dari pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang baru saja diakuisisi. Seketika, sertifikat tanah yang digenggam terasa tak lebih dari selembar kertas biasa. Sertifikat yang awalnya terlihat

Mengupas Doktrin Pembeli Beritikad Baik dan Menyusun Protokol Akuisisi Aset dan Properti Read More »

Keputusan RUPS Perubahan Direksi dibatalkan Mahkamah Agung

Akibat RUPS Perubahan Direksi Tidak Di Notarilkan, Status Direksi Ilegal dan Keputusannya Melawan Hukum

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan menjadi satu aspek yang penting. Namun, seringkali, di tengah dinamika transaksi dan ekspansi bisnis, aspek fundamental terhadap kepatuhan hukum menjadi terabaikan. Salah satu aspek krusial yang sering menjadi permasalahan adalah legalitas perubahan pengurus perseroan (perubahan direksi dan komisaris). Apakah cukup dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja? Atau

Akibat RUPS Perubahan Direksi Tidak Di Notarilkan, Status Direksi Ilegal dan Keputusannya Melawan Hukum Read More »

Kontraktor Nakal digugat Perbuatan Melawan Hukum

Menjerat Kontraktor Nakal Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Sebuah tanda tangan di atas kontrak bernilai miliaran rupiah acapkali menjadi momen perayaan bagi korporasi. Namun, dalam senyapnya ruang direksi, tanda tangan tersebut juga juga mengandung awal dari sebuah risiko yang luar biasa dan harus dikelola. Tidak sedikit dari kita yang berasumsi bahwa risiko terbesar dari sebuah proyek konstruksi yang gagal hanyalah peristiwa wanprestasi atau

Menjerat Kontraktor Nakal Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Read More »

Kekuatan Hukum Purchase Order dan Proforma Invoice

Purchase Order dan Proforma Invoice Bukti Strategis Gugatan Wanprestasi

Bisnis Komersial /

Dalam transaksi komersial semua hal terkadang harus serba cepat, transaksi sering kali terjadi tanpa perjanjian formal yang ditandatangani di atas meterai. Sebuah Purchase Order (PO) dikirim, lalu dibalas dengan Proforma Invoice (PI). Selanjutnya barang dikirim dan pembayaran dilakukan. Meski demikian, apa yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan transaksi? Banyak pengusaha menganggap PO dan

Purchase Order dan Proforma Invoice Bukti Strategis Gugatan Wanprestasi Read More »

Perjanjian Bersama Mengakhiri Sengketa PHK

Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Perundingan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sering kali menjadi momok yang menakutkan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Proses yang penuh ketidakpastian dan berpotensi sengketa tersebut biasanya mengupayakan mekanisme damai untuk disepakati bersama salah satunya melalui Perjanjian Bersama (PB). Ide dasar dari penyelesaian melalui PB sebenarnya sangat mulia, semata mata ingin mencapai mufakat untuk mengakhiri perselisihan secara

Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK Read More »

Sengketa PHK Direksi

Mengapa Gugatan PHK Direksi Selalu Kandas di Pengadilan Hubungan Industrial?

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Sebagai praktisi hukum yang telah berpraktik lebih dari 12 tahun di ruang sidang dan mendalami aspek hukum bisnis serta korporasi, saya sering menemukan kesalahan fatal yang sama terjadi berulang kali dalam beberapa kasus yang kami kumpulkan untuk menjadi bahan riset, tidak sedikit penyelesaian sengketa perusahaan dengan direksi yang diberhentikannya terjebak dalam labirin hukum yang keliru,

Mengapa Gugatan PHK Direksi Selalu Kandas di Pengadilan Hubungan Industrial? Read More »

Owner wanprestasi pembayaran Kontraktor berhak tunda pekerjaan

Owner Telat Bayar, Kontraktor Berhak Tunda Pekerjaan

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Bisnis di bidang konstruksi adalah panggung pertaruhan tingkat tinggi. Modal besar, tenggat waktu ketat, dan kompleksitas teknis menjadi santapan sehari-hari. Meski demikian di tengah dinamika tersebut, satu momok yang sering menghantui para kontraktor adalah itikad buruk dari pihak pemberi kerja (owner), terutama saat pemenuhan kewajiban pembayaran. Beberapa permasalahan yang sering kali terjadi dan merugikan kontraktor

Owner Telat Bayar, Kontraktor Berhak Tunda Pekerjaan Read More »

Keterlambatan Pendaftaran Hak Tanggungan

APHT Telat didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Cacat Hukum

Bisnis Komersial, Properti /

Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, kepastian hukum atas jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan, adalah napas bagi para kreditur. Terkadang kita sebagai kreditur merasa aman kalau sudah pegang Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), tapi siapa sangka terkadang sebuah keterlambatan administratif bisa menghilangkan kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan. Ironisnya, “kesalahan kecil” itu bisa berakibat fatal mengubah SHT yang

APHT Telat didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Cacat Hukum Read More »