Ercolaw.com

Gugatan Kontraktor Prematur

Gugatan Kontraktor Salah Strategi, Mau Untung Malah Rugi

Sengketa proyek konstruksi bukan hal yang baru, salah satu kasus yang menarik adalah gugatan yang diajukan oleh PT Cempaka Putih Mitra Karya terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, terkait proyek peningkatan jalan Karangjambu-Guci tahun 2013, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3567 K/Pdt/2016 tanggal 8 Februari 2017. Kasus ini melibatkan dua isu […]

Gugatan Kontraktor Salah Strategi, Mau Untung Malah Rugi Read More »

Gugatan Prematur

Legal Action Prematur, Untung Tak Di Dapat, Rugi Berkali Lipat

Pengambilan keputusan strategis di internal perseroan terbatas harus didasarkan pada ketentuan hukum dan mekanisme yang tepat. Salah satu aspek krusial dalam operasional perseroan adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum utama dalam mengambil keputusan penting, termasuk menentukan laba dan rugi perseroan. Meski demikian, terkadang dalam beberapa kasus, saat perseroan merasa di rugikan dan

Legal Action Prematur, Untung Tak Di Dapat, Rugi Berkali Lipat Read More »

Kesulitan Material Bukan Overmacht

Kesulitan Material Proyek Bukan Overmacht atau Force Majeure

Salah Perencanaan Berakhir Sengketa Dalam proyek konstruksi, keterlambatan sering kali menjadi pemicu utama perselisihan antara kontraktor dan pemilik proyek. Salah satu alasan yang sering diajukan kontraktor untuk membela diri adalah klaim force majeure atau overmacht, yang pada dasarnya berarti adanya kondisi di luar kendali yang menyebabkan kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Meski demikian, apakah semua

Kesulitan Material Proyek Bukan Overmacht atau Force Majeure Read More »

Retensi Harus di Bayar

Pekerjaan Sudah Diserahterimakan, Retensi Wajib Dibayar!

Dalam bisnis konstruksi, ada satu praktik yang sering kali merugikan kontraktor, yakni penahanan pembayaran retensi tanpa alasan yang sah. Banyak pemilik proyek dengan mudahnya menunda atau bahkan menolak membayar retensi dengan dalih yang mengada – ada, misalnya dengan meminta pemeriksaan tambahan atau pekerjaan baru yang tidak pernah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Padahal menurut hukum, retensi

Pekerjaan Sudah Diserahterimakan, Retensi Wajib Dibayar! Read More »

Dividen Interim

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan

Pembagian dividen selalu menjadi momen yang ditunggu oleh pemegang saham. Sebagai pemilik modal, mereka berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan perseroan terbatas (perseroan). Namun, bagaimana jika dividen dibagikan sebelum adanya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik? Apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban hukum direksi? Faktanya dalam praktik, tidak sedikit direksi

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan Read More »

Kontrak Lumpsum Bikin Kontraktor Bangkrut

Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut

Dalam bisnis konstruksi, kontrak lumpsum sering dipilih karena dianggap memberikan kepastian bagi para pihak, khususnya Pengguna Jasa Konstruksi (Owner/Pemilik proyek). Sistem ini menjanjikan transparansi anggaran serta membuat pemilik proyek terhindar dari risiko eskalasi biaya. Namun, di balik keuntungan tersebut, kontrak lumpsum menyimpan risiko besar bagi Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor), Terutama ketika terjadi eskalasi harga material

Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut Read More »

Mitigasi Risiko Konstruksi_New

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala

Ketika sebuah proyek konstruksi mengalami keterlambatan parah, owner (pemilik proyek) sering kali menghadapi pilihan sulit: apakah memberikan perpanjangan waktu atau justru melakukan terminasi kontrak? Dalam banyak kasus, keputusan mengakhiri kontrak dengan kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) diambil karena wanprestasi yang menyebabkan proyek macet/terkendala. Namun, keputusan tersebut sering kali membawa konsekuensi hukum yang sangat serius.

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala Read More »

Pinjam Meminjam Bersifat Riba_

Woeker Contract Perjanjian Pinjaman Bersifat Riba

Perjanjian pinjaman berbunga tinggi sering kali dianggap solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak. Meski demikian, bagaimana jika perjanjian tersebut justru mengandung unsur eksploitasi dan penyalahgunaan keadaan? Dalam beberapa kasus, pihak peminjam berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, sementara pemberi pinjaman memanfaatkan situasi tersebut untuk menetapkan bunga yang tidak wajar. Perjanjian semacam itu

Woeker Contract Perjanjian Pinjaman Bersifat Riba Read More »

Pengakhiran Perjanjian Sepihak_

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum

Dalam dunia bisnis, kontrak/perjanjian menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Meski demikian, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak merasa perlu mengakhiri perjanjian secara sepihak. Pertanyaannya, apakah setiap pemutusan kontrak secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Atau justru ada keadaan tertentu yang membenarkan tindakan tersebut? Putusan Mahkamah

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum Read More »

Post Bidding Persekongkolan Tender_

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tender dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan dan adil. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Salah satu bentuk pelanggaran serius adalah post bidding, yang telah dikategorikan sebagai persekongkolan tender dalam berbagai putusan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Pdt.Sus/2011. Kasus ini menegaskan bahwa

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa Read More »