DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

INTERNATIONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF
Written by adminerco   

Oleh: Indra Rahmatullah

Pada tanggal 14 Mei 2012, Negara-negara Asean bersepakat untuk menerapkan sejumlah jaminan dalam rangka proteksi investasi intra kawasan ini seiring penerapan Asean Economic Community (AEC) tahun 2015. Direktur Kerjasama Regional Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rizar Indomo Nazaroedin mengungkapkan liberalisasi investasi dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, akan diiringi oleh penerapan proteksi investasi bagi investor yang berasal dari Asia Tenggara. "Proteksi terhadap liberalisasi, misalnya berupa jaminan penyelesaian sengketa antara investor dengan negara melalui arbitrase," ujarnya dalam seminar Investment Grade Rating & AEC 2012: Peluang dan Tantangan Perbankan dalam Peningkatan Perekonomian Indonesia.

Secara umum, kata Rizar, ada 6 poin proteksi yang disepakati negara-negara Asean. Elemen proteksi itu mencakup jaminan perlakuan yang adil dan wajar, serta keamanan dan perlindungan yang maksimal bagi investor asing. Jaminan juga diberikan bagi investor asing yang melakukan transfer profit/capital, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Selain itu, proteksi yang dijanjikan juga berupa jaminan ganti rugi kepada investor asing apabila terjadi kerusuhan. Jaminan juga diberikan kepada pihak ketiga untuk menangani klaim investor yang kemudian akan ditagih oleh pihak ketiga kepada pemerintah dengan jumlah tidak melebihi yang diklaim.

Upaya proteksi di atas merupakan hal yang wajar dilakukan oleh negara penerima investor apalagi status negara tersebut masih tahap negara berkembang (termasuk Indonesia) untuk dimasuki oleh investor-investor asing dari negara-negara maju. Selain faktor politik (non-comercial risk) yang masih menjadi pertimbangan serius dari para calon investor faktor kepastian hukum penyelesaian sengketa masih menjadi hantu bagi investor asing untuk berinvestasi khususnya di Indonesia.

Proteksi berupa jaminan penyelesaian sengketa antara investor dengan negara melalui arbitrase dalam praktiknya sangat sulit untuk diterapkan. Untuk memperkuat lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa khususnya di bidang investasi, maka dibentuklah lembaga penyelesaian sengketa antara penanam modal (investor) dengan negara penerima modal (Host Country) yaitu International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berkedudukan di Washington DC USA sejak 18 Maret 1965.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Convention on The Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Beberapa ketentuan penting yang harus diketauhi untuk berperkara di ICSID ini adalah:

1. Kompetensi absolut sengketa yang dapat diajukan ke ICSID adalah sengketa dalam bidang penanaman modal asing (investasi) sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States yang menyatakan The Jurisdicion of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment...

2. Kedudukan hukum (Legal Standing) para pihak yang dapat melakukan due process of law ke ICSID adalah antara negara peserta dengan warga negara dari negara peserta konvensi tersebut. Kedua subyek yang bersengketa tersebut harus telah meratifikasi konvensi ini sebagai keanggotaan dari International Bank for Reconstruction and Development (World Bank). Sehingga pihak yang dapat berkara di ICSID adalah negara penerima investasi (Host State) dengan investor asing sesuai pasal 25 ayat 1 Konvensi ICSID yang yang menyatakan

The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre.When the parties have given their consent, no party may withdrawits consent unilaterally

Dan atau Negara penerima investasi (host state) dengan badan hukum asing berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia, di mana badan hukum tersebut sahamnya sebagian besar dimiliki pihak asing atau pihak asing yang mengontrol badan hukum tersebut (pasal 25 ayat 2 huruf b) konvensi ICSID yang menyatakan:

any juridical person which had tha nationalitiy of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the party have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purpose of this convention.

3. Perkara tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari negara penerima investasi (host state) sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 yang menyatakan:

Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan bahwa sesuatu persilihan tentang penanman modal antara Republik Indonesia dan warga Negara asing diputuskan menurut konvensi termaksud dan untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dan hak subtitusi.

4. Terdapat adanya Choice of Law and Choice of Forum di dalam kontrak investasi tersebut supaya diselesaikan di ICSID apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak sesuai pasal 42 Konvensi ICSID yang berbunyi The tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. Pasal tersebut menjelaskan bahwa majelis akan memutus suatu sengketa arbitrase berdasarkan hukum yang telah dipilih para pihak.

Dalam data record website resmi ICSID (http://icsid.worldbank.org), Indonesia termasuk Negara yang jarang untuk berperkara di hadapan forum ICSID. Semenjak tahun 1966 Indonesia baru berperkara di hadapan ICSID sebanyak 4 kasus . Diantaranya yaitu:

1. Indonesia melawan Amco Asia Corporation, dimana posisi Indonesia menjadi tergugat dan Amco Asia Corporation menjadi penggugat. Kasus tersebut mulai disidangkan pada tahun 19801 dan diputuskan pada tahun 5 September 1983 melalui putusan ICSID Case No. ARB/81/1. Indonesia dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut dan berkewajiban membayar kerugian yang ditimbulkan kepada pihak investor yaitu sebesar US $ 3.200.000 pada tingkat pertama dan hasilnya selalu kalah di setiap fase Revision dan Annulment sebanyak 4 tingkatan.

2. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur melawan PT Kaltim Prima Coal Rio Tinto Plc, BP P.L.C., Pacific Resources Investments Limited, BP International Limited, Sangatta Holdings Limited dan Kalimantan Coal Limited. Kasus ini cukup menarik, karena ditolaknya permohonan dari setiap tingkatan Pengadilan di Indonesia sampai maju ke hadapan ICSID di Washington. Parahnya lagi penolakan oleh setiap tahap due process of law tersebut belum masuk kepada pokok perkara tetapi baru sampai Legal Standing pihak Penggugat. Hasilnya, Penggugat (Pemda Kalimantan Timur harus menerima pil pahit karena gugatannya ditolak oleh forum ICSID.

3. PT. Semen Gresik melawan Cemex Meksiko (ICSID Case No. ARB/04/3 ).

4. Dan terakhir Kasus Mega Skandal Century. Perkara yang diajukan oleh Ravat Ali ke ICSID Case No. ARB/11/13 . Perkara ini diterima oleh Sekretariat ICSID pada tanggal 21 September 2011. Saat ini perkara sedang terhenti sementara sampai dengan tanggal 8 Juni 2012.