#pengacarajakartaselatan

Pengalihan Aset Oleh Direksi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana!

Dalam praktik pengelolaan perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), terkadang tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering kali menjadi sumber konflik internal. Sepanjangan pengetahuan kami, kasus terbaru terkait dengan permasalahan tersebut, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 310 K/Pid/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa, tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan […]

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana! Read More »

praejudicial geschill

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata!

Bisnis dan investasi tidak lepas dari risiko sengketa. Namun, yang sering terjadi di Indonesia adalah kecenderungan membawa persoalan bisnis ke ranah pidana, padahal substansinya lebih tepat diselesaikan dalam koridor perdata. Akibatnya, kriminalisasi sengketa bisnis pun marak terjadi. Salah satu prinsip hukum yang dapat mencegah kriminalisasi semacam ini adalah praejudicieel geschil—konsep yang mengharuskan penyelesaian perkara perdata

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata! Read More »

Bentuk Persekongkolan Tender

Memenangkan tender adalah kunci untuk mendapatkan proyek-proyek strategis, tetapi di balik upaya meraih kemenangan tersebut, ada batasan yang membedakan strategi bisnis yang sah dengan praktik usaha yang melanggar hukum, seperti persekongkolan tender. Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Pdt.Sus/2010, yang mengubah cara pandang pelaku usaha terhadap

Bentuk Persekongkolan Tender Read More »

Korupsi Pengadaan Barang Jasa_

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa

Dalam dunia bisnis dan konstruksi, pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan proyek serta kepatuhan terhadap standar hukum. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran yang menimbulkan dampak hukum serius, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan spesifikasi teknis. Salah satu contoh yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2016, yang menegaskan pertanggungjawaban

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa Read More »

Hak Nafkah Setelah Cerai_

Nafkah Kepada Mantan Istri Selama Belum Menikah Lagi

Perceraian sering kali dianggap sebagai akhir dari segala kewajiban antara suami dan istri. Namun, benarkah demikian? Apakah seorang suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri setelah perceraian?, Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 441 K/AG/1996 memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa seorang suami tetap memiliki kewajiban

Nafkah Kepada Mantan Istri Selama Belum Menikah Lagi Read More »

RUPS Perseroan Terbatas_

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur

Bayangkan sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat, tetapi tiba-tiba salah satu pemegang saham atau pengurusnya melaporkan direktur utama ataupun komisaris atas dugaan penggelapan, tanpa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya, laporan tersebut langsung diajukan ke pihak kepolisian dan diproses secara pidana. Apakah laporan tersebut sah menurut hukum? Apakah tindakan tersebut tidak melangkahi prosedur yang

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur Read More »

penggelapan_

Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit

Kasus dugaan penggelapan oleh direksi sering kali muncul dalam konflik bisnis, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan di perusahaan. Akan tetapi, bagaimana jika tuduhan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang tidak valid? Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pid/2013 memberikan pelajaran penting: tanpa audit yang sah dari akuntan publik, tuduhan penggelapan terhadap direksi bisa runtuh

Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit Read More »

Skandal Keuangan

Implikasi Hukum Skandal Keuangan Kasus Jiwasraya

Dalam beberapa tahun terakhir, skandal keuangan besar seperti kasus Jiwasraya telah mengguncang kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Skandal ini tidak hanya menunjukkan kelemahan pengelolaan perusahaan tetapi juga mengungkap celah dalam sistem pengawasan keuangan yang ada. Pertanyaannya adalah: apakah hukum kita telah cukup kuat untuk mencegah kasus serupa, atau apakah perlu ada reformasi

Implikasi Hukum Skandal Keuangan Kasus Jiwasraya Read More »

Pengacara Sengketa Konstruksi

Tips Memilih Pengacara Terbaik untuk Kasus Konstruksi Anda

Kasus sengketa konstruksi sering kali melibatkan aspek hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan terbaru. Di Indonesia, hukum yang mengatur sektor jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Artikel ini memberikan panduan komprehensif untuk membantu Anda memilih pengacara

Tips Memilih Pengacara Terbaik untuk Kasus Konstruksi Anda Read More »

Lembur Tanpa Upah Risiko yang Harus Dihindari

Solusi Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase: Pendekatan Efisien dan Profesional

Sengketa dalam proyek konstruksi sering kali menjadi tantangan besar bagi para pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor, pengembang, hingga pemilik proyek. Proyek konstruksi, yang biasanya melibatkan banyak pihak dan sejumlah besar sumber daya, rawan terhadap berbagai bentuk perselisihan. Mulai dari keterlambatan, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai, masalah pembayaran, hingga interpretasi klausul dalam kontrak. Jika tidak

Solusi Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase: Pendekatan Efisien dan Profesional Read More »