Hak-hak pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering dianggap otomatis timbul keberadaannya seketika perseroan telah berdiri, tetapi tahukah Anda bahwa ada kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan haknya secara hukum? Salah satu faktor krusial adalah terkait penyetoran saham. Berdasarkan Pasal 48, 51, dan 52 UU 40/2007, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. […]
Kontrak Diputus, Gugatan Miliaran Mengancam Pernahkah anda membayangkan bahwa Anda sebagai kontraktor telah mengerjakan proyek konstruksi dengan sebaik mungkin. Tiba-tiba, pemberi kerja secara sepihak memutus kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Lebih buruk lagi, Anda dimasukkan ke dalam daftar hitam, kehilangan proyek, dan harus menghadapi beban finansial yang besar. Permasalahan semacam itu bukan sekadar cerita
Kontrak Konstruksi di Putus Sepihak? Ini Risiko dan Akibat Hukumnya! Read More »
Dalam bisnis konstruksi, sengketa antara pemilik proyek (owner) dengan kontraktor adalah hal yang umum terjadi. Salah satu langkah ekstrem yang bisa diambil oleh owner ketika menghadapi kontraktor yang wanprestasi adalah Forfeiture, yaitu pengambilalihan pekerjaan yang belum selesai dan menyerahkannya kepada pihak ketiga dengan membebankan seluruh biaya kepada kontraktor, hal tersebut dapat dikakukan jika dalam kontrak
Kesalahan Fatal Gugatan Forfeiture Merugikan Owner Read More »
Transparansi Kewajiban yang Tidak Bisa Ditawar Salah satu tanggung jawab utama direksi dalam sebuah perseroan terbatas adalah memastikan laporan keuangan diaudit dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya untuk perseroan tertentu yang wajib melakukan Audit. Namun, dalam praktiknya, banyak direksi yang mengabaikan kewajiban ini, baik dengan sengaja maupun karena kurangnya pemahaman. Padahal, kelalaian dalam melakukan
Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007 Read More »
Banyak pekerja di Indonesia merasa dirugikan ketika pengusaha menolak membayar upah lembur yang telah mereka jalani. Sering kali, alasan yang digunakan adalah kurangnya bukti bahwa lembur tersebut merupakan perintah perusahaan. Di sisi lain, ada pula pengusaha yang tidak menyadari bahwa mempekerjakan karyawan di luar jam kerja normal tanpa prosedur yang benar dapat menimbulkan risiko hukum
Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah Read More »
Sebuah proyek konstruksi selesai dibangun, masyarakat telah menikmati manfaatnya, tetapi ketika kontraktor menagih pembayaran, pihak yang memberikan pekerjaan justru menolak membayar. Ini bukan sekadar cerita fiktif, tetapi realitas yang dialami CV. Jeri Prima selaku kontraktor dalam kasus Pembuatan Parit Pas Batu dan Jalan Tari Jepen di Bontang. Pada tahun 2007, CV. Jeri Prima ditunjuk sebagai
Menolak Klaim Pekerjaan Yang Sudah di Nikmati, Perbuatan Melawan Hukum Read More »
Saham dalam sebuah perseroan terbatas bukan sekadar angka di laporan keuangan; saham merupakan bukti atas hak dan kendali yang dapat menentukan nasib perusahaan. Namun, bagaimana jika pengalihan saham terjadi di bawah tekanan, intimidasi, atau bahkan penipuan? Apakah perjanjian semacam itu tetap sah atau batal demi hukum? Kasus Goenarni Goenawan vs. PT Pacific Royale Airways dapat
Sengketa proyek konstruksi bukan hal yang baru, salah satu kasus yang menarik adalah gugatan yang diajukan oleh PT Cempaka Putih Mitra Karya terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, terkait proyek peningkatan jalan Karangjambu-Guci tahun 2013, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3567 K/Pdt/2016 tanggal 8 Februari 2017. Kasus ini melibatkan dua isu
Gugatan Kontraktor Salah Strategi, Mau Untung Malah Rugi Read More »
Pengambilan keputusan strategis di internal perseroan terbatas harus didasarkan pada ketentuan hukum dan mekanisme yang tepat. Salah satu aspek krusial dalam operasional perseroan adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum utama dalam mengambil keputusan penting, termasuk menentukan laba dan rugi perseroan. Meski demikian, terkadang dalam beberapa kasus, saat perseroan merasa di rugikan dan
Legal Action Prematur, Untung Tak Di Dapat, Rugi Berkali Lipat Read More »
Salah Perencanaan Berakhir Sengketa Dalam proyek konstruksi, keterlambatan sering kali menjadi pemicu utama perselisihan antara kontraktor dan pemilik proyek. Salah satu alasan yang sering diajukan kontraktor untuk membela diri adalah klaim force majeure atau overmacht, yang pada dasarnya berarti adanya kondisi di luar kendali yang menyebabkan kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Meski demikian, apakah semua
Kesulitan Material Proyek Bukan Overmacht atau Force Majeure Read More »
