Utang Piutang Dengan Jual Beli Terselubung Utang – piutang dengan jual beli terselubung sering kali dimanfaatkan perorangan maupun pebisnis untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak. Dalam praktiknya, transaksi tersebut dilakukan dengan skema: Perorangan maupun pebisnis (debitur) yang membutuhkan dana pinjaman dari kreditur, memberikan jaminannya kepada kreditur dengan cara menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) […]
Sebuah tanda tangan di atas kontrak bernilai miliaran rupiah acapkali menjadi momen perayaan bagi korporasi. Namun, dalam senyapnya ruang direksi, tanda tangan tersebut juga juga mengandung awal dari sebuah risiko yang luar biasa dan harus dikelola. Tidak sedikit dari kita yang berasumsi bahwa risiko terbesar dari sebuah proyek konstruksi yang gagal hanyalah peristiwa wanprestasi atau
Menjerat Kontraktor Nakal Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Read More »
Dalam transaksi komersial semua hal terkadang harus serba cepat, transaksi sering kali terjadi tanpa perjanjian formal yang ditandatangani di atas meterai. Sebuah Purchase Order (PO) dikirim, lalu dibalas dengan Proforma Invoice (PI). Selanjutnya barang dikirim dan pembayaran dilakukan. Meski demikian, apa yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan transaksi? Banyak pengusaha menganggap PO dan
Purchase Order dan Proforma Invoice Bukti Strategis Gugatan Wanprestasi Read More »
Perundingan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sering kali menjadi momok yang menakutkan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Proses yang penuh ketidakpastian dan berpotensi sengketa tersebut biasanya mengupayakan mekanisme damai untuk disepakati bersama salah satunya melalui Perjanjian Bersama (PB). Ide dasar dari penyelesaian melalui PB sebenarnya sangat mulia, semata mata ingin mencapai mufakat untuk mengakhiri perselisihan secara
Dilema dan Efektivitas Perjanjian Bersama dalam penyelesaian sengketa PHK Read More »
Sebagai praktisi hukum yang telah berpraktik lebih dari 12 tahun di ruang sidang dan mendalami aspek hukum bisnis serta korporasi, saya sering menemukan kesalahan fatal yang sama terjadi berulang kali dalam beberapa kasus yang kami kumpulkan untuk menjadi bahan riset, tidak sedikit penyelesaian sengketa perusahaan dengan direksi yang diberhentikannya terjebak dalam labirin hukum yang keliru,
Mengapa Gugatan PHK Direksi Selalu Kandas di Pengadilan Hubungan Industrial? Read More »
Mengapa RUPS-LB Bisa Berujung Bencana Hukum? Dalam lanskap bisnis modern yang dinamis, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) merupakan instrumen vital mengakselerasi perubahan strategis, seperti restrukturisasi modal atau perubahan pengendali. Keputusan yang diambil dalam RUPS-LB dapat menentukan arah dan nasib suatu perusahaan atau korporasi (baca: perseroan terbatas). Namun, di balik formalitas dan keputusan yang
Mengapa MA Batalkan Surat Kuasa dan RUPS-LB Pengalihan Saham? Simak Penjelasannya! Read More »
Dalam bisnis konstruksi dengan segala kompleksitas dan dinamika multi-pihaknya, sering kali menyisakan cerita pilu bagi stakeholder yang berada di lapisan bawah rantai kontrak, terutama terhadap para subkontraktor. Ironi yang terlalu sering terjadi adalah, pekerjaan sudah selesai, bangunan sudah ditempati, tapi pembayarannya justru mangkrak. Subkontraktor sering kali terjebak dalam relasi kontraktual yang timpang, alih-alih memberikan fleksibilitas
Pemilik Proyek Ikut Tanggung Jawab Jika Subkontraktor Tidak Dibayar Read More »
Di ruang-ruang rapat perusahaan, keputusan strategis sering kali diambil secara cepat dan drastis. Namun ketika sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memberhentikan seorang Direktur Utama tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri, apakah tindakan tersebut sah? Atau justru bertentangan dengan prinsip dasar hukum perseroan? Inilah problematika yang dikupas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2096
Pemberhentian Direksi oleh RUPS Tanpa Pembelaan Diri Read More »
Tulisan kali ini mengangkat pemasalahan hukum dalam industri konstruksi, khususnya terkait proyek bernilai miliaran rupiah yang berhenti bukan karena kelalaian kontraktor, melainkan karena ketiadaan stock material dengan spesifikasi tertentu, akibat produsen tidak melanjutkan produksi karena material tersebut tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Terhadap kondisi tersebut, Kontraktor akhirnya mengajukan usulan negosiasi teknis, termasuk penggantian material
Owner Putus Kontrak Sepihak Dihukum Ganti Rugi Puluhan Miliar Read More »
Sebagai pemilik bisnis, direktur perusahaan, atau manajer, terkadang memiliki kekhawatiran mengenai “Bagaimana jika salah satu karyawan melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain? Apakah perusahaan harus ikut bertanggung jawab?” Kekhawatiran tersebut sebenarnya merupakan hal yang rasional, karena dalam praktik bisnis modern di Indonesia, batas tanggung jawab antara perusahaan dan karyawan seringkali menjadi area abu-abu yang berpotensi
Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kesalahan Pekerja Yang Merugikan Pihak Lain Read More »
