pengacara bisnis

Tanah Hak Barat Hapus Karena Tidak di Konversi

Hapusnya Hak Tanah Barat Karena Tidak di Konversi

Properti /

Bagi Anda yang berkecimpung dalam industri properti, mungkin pernah mendengar istilah “tanah bekas hak Barat” atau “eigendom verponding”? Jika belum, kini saatnya Anda memahami konsep krusial ini. Kesalahan memahami status hukum tanah bekas hak Barat bisa berujung pada hilangnya aset berharga senilai miliaran rupiah dan litigasi berkepanjangan yang menguras sumber daya perusahaan. Pada masa kolonial […]

Hapusnya Hak Tanah Barat Karena Tidak di Konversi Read More »

Daluarsa Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah

Daluarsa Pengajuan Gugatan Terhadap Tanah Bersertifikat

Properti /

Di Indonesia, konsep daluwarsa pengajuan gugatan terhadap tanah bersertifikat bukan sekadar teori, tetapi sudah berkali-kali diuji dalam persidangan, termasuk dalam banyak putusan Mahkamah Agung. Banyak pemilik tanah kehilangan haknya karena tidak bertindak dalam waktu yang ditentukan menurut hukum. Bahkan, bisa saja terjadi (meski tidak selalu) sertifikat tanah yang diduga diterbitkan secara tidak sah, berpotensi menjadi

Daluarsa Pengajuan Gugatan Terhadap Tanah Bersertifikat Read More »

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR Properti

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR

Bisnis Komersial, Properti /

Proses pembelian rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering kali melibatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai langkah awal sebelum transaksi final dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB). Tapi dalam praktiknya, banyak pengembang atau pelaku usaha yang memaksakan konsumen untuk menandatangani PPJB sebelum ada kepastian KPR disetujui oleh bank. Hal ini sering menimbulkan masalah

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR Read More »

praejudicial geschill

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata!

Bisnis Komersial, Pidana /

Bisnis dan investasi tidak lepas dari risiko sengketa. Namun, yang sering terjadi di Indonesia adalah kecenderungan membawa persoalan bisnis ke ranah pidana, padahal substansinya lebih tepat diselesaikan dalam koridor perdata. Akibatnya, kriminalisasi sengketa bisnis pun marak terjadi. Salah satu prinsip hukum yang dapat mencegah kriminalisasi semacam ini adalah praejudicieel geschil—konsep yang mengharuskan penyelesaian perkara perdata

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata! Read More »

Risiko Pemegang Saham

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Hak-hak pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering dianggap otomatis timbul keberadaannya seketika perseroan telah berdiri, tetapi tahukah Anda bahwa ada kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan haknya secara hukum? Salah satu faktor krusial adalah terkait penyetoran saham. Berdasarkan Pasal 48, 51, dan 52 UU 40/2007, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal Read More »

Melaporkan dugaan tindak pidana

Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara

Bisnis Komersial, Pidana /

Dalam dunia hukum dan bisnis yang kian hari makin kompleks, tidak sedikit kita menemukan sengketa perdata berujung pada laporan polisi. Bayangkan seorang pengusaha yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi bisnis mengajukan gugatan terhadap rekan bisnisnya atas dugaan wanprestasi. Namun disisi lain tidak sedikit dari pihak yang di gugat (tergugat), meresponsnya dengan menjawab gugatan dan melaporkan

Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara Read More »

Audit Laporan Keuangan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Transparansi Kewajiban yang Tidak Bisa Ditawar Salah satu tanggung jawab utama direksi dalam sebuah perseroan terbatas adalah memastikan laporan keuangan diaudit dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya untuk perseroan tertentu yang wajib melakukan Audit. Namun, dalam praktiknya, banyak direksi yang mengabaikan kewajiban ini, baik dengan sengaja maupun karena kurangnya pemahaman. Padahal, kelalaian dalam melakukan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007 Read More »

Pemalsuan Risalah RUPS_

Menambahkan Agenda Pada Risalah RUPS Berujung Pidana

Perseroan dan Ketenagakerjaan, Pidana /

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum strategis dalam menentukan arah kebijakan sebuah perseroan. Keputusan yang dihasilkan memiliki dampak hukum signifikan, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi para pemegang saham dan pengurus (Direksi dan Komisaris). Bagaimana jika risalah RUPS yang seharusnya menjadi penentu arah kebijakan perseroan justru dimanipulasi, dengan menambahkan agenda yang tidak pernah

Menambahkan Agenda Pada Risalah RUPS Berujung Pidana Read More »

Fraud dan Penggelapan_

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan

Pidana /

Standar Operasional Prosedur(SOP) sering kali dianggap sebagai formalitas belaka. meski demikian, ketika SOP diabaikan, risiko hukum yang mengintai bisa sangat merugikan perusahaan. Salah satu contoh nyata adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2013, di mana pelanggaran SOP dalam proses pembayaran berujung pada vonis penggelapan dalam jabatan. Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran administratif,

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan Read More »

RUPS Perseroan Terbatas_

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan, Pidana /

Bayangkan sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat, tetapi tiba-tiba salah satu pemegang saham atau pengurusnya melaporkan direktur utama ataupun komisaris atas dugaan penggelapan, tanpa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya, laporan tersebut langsung diajukan ke pihak kepolisian dan diproses secara pidana. Apakah laporan tersebut sah menurut hukum? Apakah tindakan tersebut tidak melangkahi prosedur yang

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur Read More »