hukum bisnis

Dugaan Penggelapan Harus Diselesaikan Perdata

Ketika Dugaan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata

Artikel, News /

Dalam dunia bisnis, pengelolaan keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Salah langkah dalam transaksi keuangan bisa berujung pada tuduhan pidana, bahkan ketika niat jahat sebenarnya tidak ada. Namun, apakah setiap dugaan penggelapan memang harus diselesaikan secara pidana? Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450 K/Pid/2024 memberikan […]

Ketika Dugaan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata Read More »

Menagih Janji Dengan Intimidasi PMH

Menagih Janji dengan Intimidasi Siap-Siap Dituntut Ganti Rugi!

Artikel, News /

Dalam dunia bisnis, praktik penagihan janji atau utang adalah hal yang lumrah. Namun, ada garis tegas yang membedakan penagihan yang sah dengan penagihan yang melanggar hukum. Sayangnya, masih banyak pihak yang mengira bahwa dengan menekan secara psikologis, mengintimidasi, atau bahkan mendatangi rumah dan kantor seseorang secara berulang kali adalah bagian dari strategi yang sah untuk

Menagih Janji dengan Intimidasi Siap-Siap Dituntut Ganti Rugi! Read More »

Pengakhiran Perjanjian Sepihak_

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum

Artikel, News /

Dalam dunia bisnis, kontrak/perjanjian menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Meski demikian, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak merasa perlu mengakhiri perjanjian secara sepihak. Pertanyaannya, apakah setiap pemutusan kontrak secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Atau justru ada keadaan tertentu yang membenarkan tindakan tersebut? Putusan Mahkamah

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum Read More »

Korupsi Pengadaan Barang Jasa_

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa

Artikel, News /

Dalam dunia bisnis dan konstruksi, pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan proyek serta kepatuhan terhadap standar hukum. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran yang menimbulkan dampak hukum serius, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan spesifikasi teknis. Salah satu contoh yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2016, yang menegaskan pertanggungjawaban

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa Read More »