Proses pendirian perusahaan dan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi dan persyaratan hukum. Sebagai negara yang terus menarik investor asing dengan potensi pasar yang besar, Indonesia menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, prosedur legal yang kompleks sering menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Untuk itu, Ercolaw hadir memberikan solusi […]
Sengketa industrial dan tenaga kerja merupakan masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan maupun karyawan di berbagai sektor. Perselisihan ini dapat berdampak serius, mulai dari gangguan operasional perusahaan hingga kerugian finansial yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, memiliki pendampingan hukum dari pengacara profesional adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Ercolaw, sebagai firma
Pengacara Profesional untuk Sengketa Industrial dan Tenaga Kerja Read More »
Kasus kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering kali menjadi tantangan besar bagi perusahaan maupun individu yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam situasi ini, kehadiran pengacara ahli sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan hak-hak Anda tetap terlindungi. Ercolaw, sebagai firma hukum terpercaya, menawarkan layanan pendampingan hukum yang komprehensif untuk menangani kasus kepailitan
Ketika menghadapi sengketa hukum dalam dunia bisnis, salah satu persoalan yang sering muncul adalah klaim Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi. Dua hal ini dapat menjadi sumber konflik antara pihak-pihak yang terlibat, baik dalam kontrak bisnis, kerja sama usaha, maupun hubungan lainnya. Untungnya, ada solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa semacam ini yang lebih cepat, efisien,
Penyelesaian PMH dan Wanprestasi dengan Arbitrase dan Mediasi Read More »
Kontrak hukum adalah elemen penting dalam menjalankan bisnis. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kontrak tidak hanya menjadi alat untuk menuangkan kesepakatan, tetapi juga sebagai pelindung hukum bagi kepentingan bisnis dan perusahaan anda. Penyusunan kontrak yang baik membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum dan model bisnis. Artikel ini memberikan panduan cara menyusun kontrak hukum untuk bisnis
Memulai usaha baru adalah impian banyak orang. Namun, langkah awal yang seringkali menjadi tantangan adalah proses pembuatan izin usaha. Di Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu pusat bisnis terkemuka di Indonesia, mendapatkan izin usaha dengan benar dan sesuai peraturan sangatlah penting untuk menjamin kelancaran operasional usaha Anda. Menggunakan jasa lawyer profesional dapat menjadi solusi yang
Membuat Izin Usaha dengan Bantuan Lawyer Profesional Read More »
Dalam dunia bisnis, kontrak menjadi elemen penting yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Kondisi ini dikenal sebagai wanprestasi kontrak. Sebagai firma hukum terkemuka di Jakarta Selatan, Ercolaw hadir untuk membantu Anda menghadapi kasus wanprestasi kontrak
Sengketa komersial adalah salah satu tantangan besar yang dapat dihadapi oleh perusahaan di berbagai sektor. Konflik seperti wanprestasi kontrak, klaim pelanggaran hukum, atau perselisihan dalam proyek konstruksi sering kali memerlukan pendekatan hukum yang mendalam untuk mencapai solusi yang adil dan efektif. Di tengah kebutuhan ini, Ercolaw hadir sebagai salah satu firma hukum terbaik di Jakarta
Pengacara Perusahaan Terbaik di Jakarta Selatan untuk Penyelesaian Sengketa Komersial Read More »
Pendahuluan Ancaman pidana dalam UU 7/2014 sering kali menjadi momok bagi pengusaha di Indonesia. Terdapat 14 ancaman pidana yang dapat menjerat pelaku usaha, dengan hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 miliar. Dalam artikel ini, kami akan menguraikan ancaman-ancaman tersebut serta memberikan panduan praktis untuk mengelola risiko hukum. UU 7/2014, yang menggantikan peraturan
Ramai pemberitaan sejak awal Januari 2020 mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan beragam interpretasi. Putusan ini menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa melalui pengadilan, kecuali dalam kondisi tertentu. Keputusan ini berdampak signifikan pada perusahaan pembiayaan (leasing) dan konsumen. Mari kita pahami lebih jauh implikasi putusan tersebut
Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019: Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Read More »
