Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang bergerak di sektor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang mengutamakan ekspor demi keuntungan lebih besar, sarayangnya tanpa memenuhi kewajiban DMO. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum? Jawabannya: Ya, dan sanksinya tidak main-main. Kasus […]
Dalam dunia usaha, dokumen yang sering dianggap hanya sebagai formalitas ternyata bisa menjadi pedang bermata dua. Purchase Order (PO) bukan sekadar kertas pemesanan barang, tetapi sebuah perjanjian yang sah dan mengikat sebagaimana kontrak tertulis lainnya. Sebuah kasus menarik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 mengingatkan kita bahwa mengabaikan ketentuan dalam PO bisa berujung pada
Purchase Order Mengikat Seperti Perjanjian, Jangan Sepelekan! Read More »
Dalam dunia bisnis dan konstruksi, pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan proyek serta kepatuhan terhadap standar hukum. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran yang menimbulkan dampak hukum serius, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan spesifikasi teknis. Salah satu contoh yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2016, yang menegaskan pertanggungjawaban
Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa Read More »
Bayangkan sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat, tetapi tiba-tiba salah satu pemegang saham atau pengurusnya melaporkan direktur utama ataupun komisaris atas dugaan penggelapan, tanpa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya, laporan tersebut langsung diajukan ke pihak kepolisian dan diproses secara pidana. Apakah laporan tersebut sah menurut hukum? Apakah tindakan tersebut tidak melangkahi prosedur yang
Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur Read More »
Apakah bank masih bisa mengenakan bunga pada kredit yang sudah dinyatakan macet? Banyak debitur yang merasa terbebani oleh bunga yang terus berjalan, meskipun mereka sudah gagal membayar kewajiban kreditnya. Sebaliknya, perbankan khawatir putusan berikut ini dapat merugikan stabilitas sistem keuangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 telah menetapkan preseden penting dalam sengketa kredit macet. Dalam
Kasus dugaan penggelapan oleh direksi sering kali muncul dalam konflik bisnis, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan di perusahaan. Akan tetapi, bagaimana jika tuduhan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang tidak valid? Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pid/2013 memberikan pelajaran penting: tanpa audit yang sah dari akuntan publik, tuduhan penggelapan terhadap direksi bisa runtuh
Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit Read More »
Dalam sistem peradilan, gugatan yang diajukan seseorang seharusnya bertujuan untuk mencari keadilan dan penyelesaian sengketa secara adil. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan hak menggugat yang dikenal sebagai vexatious litigation, yaitu tindakan menggugat dengan niat jahat tanpa dasar hukum yang jelas, yang bertujuan untuk mengganggu, melemahkan, atau merugikan pihak lain. Fenomena ini tidak hanya merugikan
Kerjasama investasi memang menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi risiko kegagalan juga tak bisa dihindari. Ketika hal tersebut terjadi, tak sedikit pihak yang merasa dirugikan melaporkan kasusnya ke polisi dengan tuduhan penipuan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua kasus kegagalan investasi dapat diselesaikan melalui jalur pidana? Artikel ini akan membahas secara komparatif bagaimana hukum membedakan penipuan
Kerjasama Investasi Gagal: Penipuan atau Wanprestasi? Read More »
Dalam pendirian perseroan terbatas (PT), penyetoran modal oleh para pemegang saham bukan hanya formalitas, tetapi merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memastikan perseroan memiliki modal awal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Meski demikian, tidak sedikit kenyataan bahwa pemegang saham gagal memenuhi kewajiban tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi PT dan pemegang
Wanprestasi Pemegang Saham yang Tidak Menyetorkan Modal Perseroan Read More »
Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, pengambilan keputusan strategis sering kali melibatkan risiko hukum yang signifikan. Keputusan bisnis yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dapat menimbulkan sengketa hukum, kerugian finansial, hingga ancaman terhadap kelangsungan perusahaan. Di sinilah pentingnya legal opinion, yaitu opini hukum tertulis yang disusun oleh penasihat hukum untuk memberikan panduan, analisis,
Peran Penting Legal Opinion Dalam Keputusan Bisnis Read More »
