pengacara perusahaan

Kesulitan Material Bukan Overmacht

Kesulitan Material Proyek Bukan Overmacht atau Force Majeure

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Salah Perencanaan Berakhir Sengketa Dalam proyek konstruksi, keterlambatan sering kali menjadi pemicu utama perselisihan antara kontraktor dan pemilik proyek. Salah satu alasan yang sering diajukan kontraktor untuk membela diri adalah klaim force majeure atau overmacht, yang pada dasarnya berarti adanya kondisi di luar kendali yang menyebabkan kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Meski demikian, apakah semua […]

Kesulitan Material Proyek Bukan Overmacht atau Force Majeure Read More »

Retensi Harus di Bayar

Retensi Wajib Dibayar Setelah Pekerjaan Diserahkan

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Dalam bisnis konstruksi, ada satu praktik yang sering kali merugikan kontraktor, yakni penahanan pembayaran retensi tanpa alasan yang sah. Banyak pemilik proyek dengan mudahnya menunda atau bahkan menolak membayar retensi dengan dalih yang mengada – ada, misalnya dengan meminta pemeriksaan tambahan atau pekerjaan baru yang tidak pernah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Padahal menurut hukum, retensi

Retensi Wajib Dibayar Setelah Pekerjaan Diserahkan Read More »

Dividen Interim

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Pembagian dividen selalu menjadi momen yang ditunggu oleh pemegang saham. Sebagai pemilik modal, mereka berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan perseroan terbatas (perseroan). Namun, bagaimana jika dividen dibagikan sebelum adanya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik? Apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban hukum direksi? Faktanya dalam praktik, tidak sedikit direksi

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan Read More »

Kontrak Lumpsum Bikin Kontraktor Bangkrut

Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Dalam bisnis konstruksi, kontrak lumpsum sering dipilih karena dianggap memberikan kepastian bagi para pihak, khususnya Pengguna Jasa Konstruksi (Owner/Pemilik proyek). Sistem ini menjanjikan transparansi anggaran serta membuat pemilik proyek terhindar dari risiko eskalasi biaya. Namun, di balik keuntungan tersebut, kontrak lumpsum menyimpan risiko besar bagi Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor), Terutama ketika terjadi eskalasi harga material

Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut Read More »

Mitigasi Risiko Konstruksi_New

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Ketika sebuah proyek konstruksi mengalami keterlambatan parah, owner (pemilik proyek) sering kali menghadapi pilihan sulit: apakah memberikan perpanjangan waktu atau justru melakukan terminasi kontrak? Dalam banyak kasus, keputusan mengakhiri kontrak dengan kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) diambil karena wanprestasi yang menyebabkan proyek macet/terkendala. Namun, keputusan tersebut sering kali membawa konsekuensi hukum yang sangat serius.

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala Read More »

Pengakhiran Perjanjian Sepihak_

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Dalam dunia bisnis, kontrak/perjanjian menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Meski demikian, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak merasa perlu mengakhiri perjanjian secara sepihak. Pertanyaannya, apakah setiap pemutusan kontrak secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Atau justru ada keadaan tertentu yang membenarkan tindakan tersebut? Putusan Mahkamah

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum Read More »

Post Bidding Persekongkolan Tender_

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Risiko Hukum dan Cara Menghindarinya

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Tender dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan dan adil. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Salah satu bentuk pelanggaran serius adalah post bidding, yang telah dikategorikan sebagai persekongkolan tender dalam berbagai putusan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Pdt.Sus/2011. Kasus ini menegaskan bahwa

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Risiko Hukum dan Cara Menghindarinya Read More »

Tenaga Kerja Asing_

Status Tenaga Kerja Asing Sebagai Pekerja Kontrak

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia usaha, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi hal yang lumrah, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan keahlian khusus yang belum tersedia di dalam negeri. Satu pertanyaan hukum yang sering muncul adalah: apakah seorang TKA dapat menjadi pekerja tetap (PKWTT) di Indonesia? Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2019 memberikan jawaban yang tegas atas persoalan

Status Tenaga Kerja Asing Sebagai Pekerja Kontrak Read More »

Pemalsuan Risalah RUPS_

Menambahkan Agenda Pada Risalah RUPS Berujung Pidana

Perseroan dan Ketenagakerjaan, Pidana /

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum strategis dalam menentukan arah kebijakan sebuah perseroan. Keputusan yang dihasilkan memiliki dampak hukum signifikan, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi para pemegang saham dan pengurus (Direksi dan Komisaris). Bagaimana jika risalah RUPS yang seharusnya menjadi penentu arah kebijakan perseroan justru dimanipulasi, dengan menambahkan agenda yang tidak pernah

Menambahkan Agenda Pada Risalah RUPS Berujung Pidana Read More »

Tidak Penuhi DMO Bisa di Pidana_

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana

Bisnis Komersial, Pidana /

Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang bergerak di sektor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang mengutamakan ekspor demi keuntungan lebih besar, sarayangnya tanpa memenuhi kewajiban DMO. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum? Jawabannya: Ya, dan sanksinya tidak main-main. Kasus

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana Read More »