pengacara perusahaan

Kesalahan Fatal Gugatan Forfeiture

Pengacara Khusus PMH dan Hak Intelektual di Jakarta

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, perbuatan melawan hukum (PMH) dan pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi dua topik yang terus berkembang dan memerlukan perhatian khusus, terutama bagi para pelaku usaha dan pemilik karya. Ketika reputasi bisnis, hasil karya, atau kepentingan hukum Anda terancam, langkah terbaik adalah mendapatkan bantuan dari pengacara yang memiliki pemahaman mendalam serta […]

Pengacara Khusus PMH dan Hak Intelektual di Jakarta Read More »

Kontraktor Wanprestasi Somasi Dulu Jangan Asal Gugat

Pengacara Bisnis dan Perusahaan di Jakarta – Spesialis Gugatan Wanprestasi Kontrak

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia bisnis, wanprestasi kontrak dapat merugikan perusahaan secara signifikan. Kami, sebagai pengacara bisnis dan perusahaan di Jakarta, siap membantu Anda menyelesaikan sengketa kontrak dengan solusi hukum yang tepat. Kontrak dalam bisnis adalah fondasi seluruh bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban, serta menjadi alat

Pengacara Bisnis dan Perusahaan di Jakarta – Spesialis Gugatan Wanprestasi Kontrak Read More »

Tuntutan Upah Lembur Harus Ada Perintah Tertulis

Solusi Hukum Sengketa Konstruksi Bersama Pengacara Jakarta

Konstruksi /

Industri konstruksi merupakan sektor yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam setiap proyek. Mulai dari pemilik proyek, kontraktor utama, subkontraktor, konsultan perencana, pengawas, hingga penyedia bahan bangunan. Dengan tingginya jumlah keterlibatan serta nilai proyek yang besar, tidak mengherankan apabila sengketa dalam bidang konstruksi cukup sering terjadi. Baik itu terkait keterlambatan pekerjaan, pembengkakan biaya, cacat

Solusi Hukum Sengketa Konstruksi Bersama Pengacara Jakarta Read More »

Hak Pekerja Tetap Yang Diangkat Sebagai Direksi

Hak Pekerja Yang Diangkat Sebagai Direksi

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia kerja, promosi jabatan sering kali dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kinerja seorang pegawai atau pekerja. Namun, ketika seorang pekerja tetap diangkat menjadi Direksi di perusahaan yang sama, muncul pertanyaan hukum apakah hubungan kerja berakhir, dan jika iya, apakah pekerja tersebut masih berhak atas pesangon dan hak normatif lainnya?. Pertanyaan tersebut telah menjadi

Hak Pekerja Yang Diangkat Sebagai Direksi Read More »

Kesalahan Penyusunan Perjanjian Kerja

Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Sampai hari ini ternyata tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang masih melakukan kesalahan dalam menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kesalahan tersebut biasanya terjadi karena beberapa perusahaan sering kali menggunakan template perjanjian kerja yang tersedia di internet secara gratis, tanpa dilakukan analisa hukum secara memadai. Beberapa kesalahan dalam penyusunan klausul PKWT sering kali tidak disadari

Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap Read More »

REPO saham berujung penggelapan dan pencucian uang

REPO Saham Berujung Penggelapan dan Pencucian Uang

Bisnis Komersial, Pidana /

Transaksi Repurchase Agreement (REPO) adalah instrumen keuangan yang sering digunakan dalam pasar modal. Namun, saat terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan perjanjiannya, transaksi yang seharusnya masuk ranah keperdataan bisa berubah menjadi tindak pidana, dan masuk dalam kualifikasi penggelapan dan pencucian uang. Putusan Mahkamah Agung No. 1491 K/Pid.Sus/2016 menyoroti bagaimana seorang direktur perusahaan yang terlibat dalam transaksi REPO

REPO Saham Berujung Penggelapan dan Pencucian Uang Read More »

Kontraktor Wanprestasi Somasi Dulu Jangan Asal Gugat

Kontraktor Wanprestasi? Hati Hati, Jangan Langsung Gugat!

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Ketika proyek konstruksi berjalan tidak sesuai harapan, banyak pemilik proyek yang langsung menggugat kontraktor dengan dalih ingkar janji atau wanprestasi. Sayangnya, langkah tergesa-gesa sering kali menjadi bumerang dalam praktiknya. Fakta tersebut dapat dipelajari dari beberapa kasus termasuk dalam Putusan Nomor 1614 K/Pdt/2013, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa kontraktor yang terlambat atau gagal menyelesaikan

Kontraktor Wanprestasi? Hati Hati, Jangan Langsung Gugat! Read More »

Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata?

Bisnis Komersial, Pidana /

Dalam praktik bisnis, pengelolaan keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Salah langkah dalam transaksi keuangan bisa berujung pada tuduhan pidana, Pertanyannya, apakah setiap kesalahan dalam transaksi keuangan di perseroan harus diselesaikan secara pidana?, Mari kita lihat analisis singkat satu putusan baru berikut ini. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi yang dikuatkan oleh Putusan

Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata? Read More »

Pengalihan Aset Oleh Direksi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana!

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan, Pidana /

Dalam praktik pengelolaan perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), terkadang tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering kali menjadi sumber konflik internal. Sepanjangan pengetahuan kami, kasus terbaru terkait dengan permasalahan tersebut, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 310 K/Pid/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa, tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana! Read More »

praejudicial geschill

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata!

Bisnis Komersial, Pidana /

Bisnis dan investasi tidak lepas dari risiko sengketa. Namun, yang sering terjadi di Indonesia adalah kecenderungan membawa persoalan bisnis ke ranah pidana, padahal substansinya lebih tepat diselesaikan dalam koridor perdata. Akibatnya, kriminalisasi sengketa bisnis pun marak terjadi. Salah satu prinsip hukum yang dapat mencegah kriminalisasi semacam ini adalah praejudicieel geschil—konsep yang mengharuskan penyelesaian perkara perdata

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata! Read More »