pengacara konstruksi

Gugatan Prematur

Legal Action Prematur, Untung Tak Di Dapat, Rugi Berkali Lipat

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Pengambilan keputusan strategis di internal perseroan terbatas harus didasarkan pada ketentuan hukum dan mekanisme yang tepat. Salah satu aspek krusial dalam operasional perseroan adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum utama dalam mengambil keputusan penting, termasuk menentukan laba dan rugi perseroan. Meski demikian, terkadang dalam beberapa kasus, saat perseroan merasa di rugikan dan […]

Legal Action Prematur, Untung Tak Di Dapat, Rugi Berkali Lipat Read More »

Kesulitan Material Bukan Overmacht

Kesulitan Material Proyek Bukan Overmacht atau Force Majeure

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Salah Perencanaan Berakhir Sengketa Dalam proyek konstruksi, keterlambatan sering kali menjadi pemicu utama perselisihan antara kontraktor dan pemilik proyek. Salah satu alasan yang sering diajukan kontraktor untuk membela diri adalah klaim force majeure atau overmacht, yang pada dasarnya berarti adanya kondisi di luar kendali yang menyebabkan kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Meski demikian, apakah semua

Kesulitan Material Proyek Bukan Overmacht atau Force Majeure Read More »

Retensi Harus di Bayar

Retensi Wajib Dibayar Setelah Pekerjaan Diserahkan

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Dalam bisnis konstruksi, ada satu praktik yang sering kali merugikan kontraktor, yakni penahanan pembayaran retensi tanpa alasan yang sah. Banyak pemilik proyek dengan mudahnya menunda atau bahkan menolak membayar retensi dengan dalih yang mengada – ada, misalnya dengan meminta pemeriksaan tambahan atau pekerjaan baru yang tidak pernah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Padahal menurut hukum, retensi

Retensi Wajib Dibayar Setelah Pekerjaan Diserahkan Read More »

Kontrak Lumpsum Bikin Kontraktor Bangkrut

Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Dalam bisnis konstruksi, kontrak lumpsum sering dipilih karena dianggap memberikan kepastian bagi para pihak, khususnya Pengguna Jasa Konstruksi (Owner/Pemilik proyek). Sistem ini menjanjikan transparansi anggaran serta membuat pemilik proyek terhindar dari risiko eskalasi biaya. Namun, di balik keuntungan tersebut, kontrak lumpsum menyimpan risiko besar bagi Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor), Terutama ketika terjadi eskalasi harga material

Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut Read More »

Mitigasi Risiko Konstruksi_New

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Ketika sebuah proyek konstruksi mengalami keterlambatan parah, owner (pemilik proyek) sering kali menghadapi pilihan sulit: apakah memberikan perpanjangan waktu atau justru melakukan terminasi kontrak? Dalam banyak kasus, keputusan mengakhiri kontrak dengan kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) diambil karena wanprestasi yang menyebabkan proyek macet/terkendala. Namun, keputusan tersebut sering kali membawa konsekuensi hukum yang sangat serius.

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala Read More »

Pengakhiran Perjanjian Sepihak_

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Dalam dunia bisnis, kontrak/perjanjian menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Meski demikian, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak merasa perlu mengakhiri perjanjian secara sepihak. Pertanyaannya, apakah setiap pemutusan kontrak secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Atau justru ada keadaan tertentu yang membenarkan tindakan tersebut? Putusan Mahkamah

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum Read More »

Post Bidding Persekongkolan Tender_

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Risiko Hukum dan Cara Menghindarinya

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Tender dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan dan adil. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Salah satu bentuk pelanggaran serius adalah post bidding, yang telah dikategorikan sebagai persekongkolan tender dalam berbagai putusan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Pdt.Sus/2011. Kasus ini menegaskan bahwa

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Risiko Hukum dan Cara Menghindarinya Read More »

Korupsi Pengadaan Barang Jasa_

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa

Bisnis Komersial, Konstruksi, Pidana /

Dalam dunia bisnis dan konstruksi, pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan proyek serta kepatuhan terhadap standar hukum. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran yang menimbulkan dampak hukum serius, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan spesifikasi teknis. Salah satu contoh yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2016, yang menegaskan pertanggungjawaban

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa Read More »

Tanggung Jawab Hukum Kegagalan Proyek

Tanggung Jawab Hukum Kegagalan Proyek Infrastruktur

Konstruksi /

Proyek infrastruktur memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi, tidak semua proyek berjalan sesuai rencana. Kegagalan proyek infrastruktur, baik karena faktor teknis, keuangan, maupun hukum, sering kali memunculkan kerugian besar dan sengketa yang melibatkan berbagai pihak. Artikel singkat ini akan membahas tanggung jawab hukum dalam kasus kegagalan proyek infrastruktur di Indonesia dan bagaimana sengketa

Tanggung Jawab Hukum Kegagalan Proyek Infrastruktur Read More »

Pengacara Sengketa Konstruksi

Tips Memilih Pengacara Terbaik untuk Kasus Konstruksi Anda

Bisnis Komersial, Konstruksi /

Kasus sengketa konstruksi sering kali melibatkan aspek hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan terbaru. Di Indonesia, hukum yang mengatur sektor jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Artikel ini memberikan panduan komprehensif untuk membantu Anda memilih pengacara

Tips Memilih Pengacara Terbaik untuk Kasus Konstruksi Anda Read More »