Properti

Keterlambatan Pendaftaran Hak Tanggungan

APHT Telat didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Cacat Hukum

Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, kepastian hukum atas jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan, adalah napas bagi para kreditur. Terkadang kita sebagai kreditur merasa aman kalau sudah pegang Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), tapi siapa sangka terkadang sebuah keterlambatan administratif bisa menghilangkan kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan. Ironisnya, “kesalahan kecil” itu bisa berakibat fatal mengubah SHT yang […]

APHT Telat didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Cacat Hukum Read More »

Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditor

Eksekusi Hak Tanggungan dan Risikonya Bagi Debitur

Dilema Eksekusi Hak Tanggungan Dalam praktik pembiayaan usaha hari ini, tidak sedikit pemilik usaha yang mengambil fasilitas kredit untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagai jaminan, ia menyerahkan propertinya dan mengikatnya dengan Hak Tanggungan. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang kurang baik ataupun oprasional bisnis yang tidak efisien, usaha tersebut mengalami kesulitan dan gagal membayar cicilan kredit. Tak

Eksekusi Hak Tanggungan dan Risikonya Bagi Debitur Read More »

Tanah Hak Barat Hapus Karena Tidak di Konversi

Hapusnya Hak Tanah Barat Karena Tidak di Konversi

Bagi Anda yang berkecimpung dalam industri properti, mungkin pernah mendengar istilah “tanah bekas hak Barat” atau “eigendom verponding”? Jika belum, kini saatnya Anda memahami konsep krusial ini. Kesalahan memahami status hukum tanah bekas hak Barat bisa berujung pada hilangnya aset berharga senilai miliaran rupiah dan litigasi berkepanjangan yang menguras sumber daya perusahaan. Pada masa kolonial

Hapusnya Hak Tanah Barat Karena Tidak di Konversi Read More »

Daluarsa Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah

Daluarsa Pengajuan Gugatan Terhadap Tanah Bersertifikat

Di Indonesia, konsep daluwarsa pengajuan gugatan terhadap tanah bersertifikat bukan sekadar teori, tetapi sudah berkali-kali diuji dalam persidangan, termasuk dalam banyak putusan Mahkamah Agung. Banyak pemilik tanah kehilangan haknya karena tidak bertindak dalam waktu yang ditentukan menurut hukum. Bahkan, bisa saja terjadi (meski tidak selalu) sertifikat tanah yang diduga diterbitkan secara tidak sah, berpotensi menjadi

Daluarsa Pengajuan Gugatan Terhadap Tanah Bersertifikat Read More »

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR Properti

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR

Proses pembelian rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering kali melibatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai langkah awal sebelum transaksi final dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB). Tapi dalam praktiknya, banyak pengembang atau pelaku usaha yang memaksakan konsumen untuk menandatangani PPJB sebelum ada kepastian KPR disetujui oleh bank. Hal ini sering menimbulkan masalah

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Proses KPR Read More »

Penyelesaian Sertifikat Ganda

Langkah Hukum Penyelesaian Sertifikat Ganda

Sengketa terkait sertifikat ganda pada properti komersial menjadi ancaman serius bagi pengembang dan masyarakat di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menghambat investasi dan pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah hukum untuk menyelesaikan masalah sertifikat ganda, dengan mengacu pada kasus PT Hasana Damai Putra di Bekasi

Langkah Hukum Penyelesaian Sertifikat Ganda Read More »

Strategi hukum sengketa properti

Strategi Efektif Sengketa Properti di Indonesia

Sengketa kepemilikan properti sering kali menjadi masalah kompleks di Indonesia, beberapa faktor penyebab permasalahan diantaranya tumpang tindih sertifikat, batas properti tidak jelas, sampai pada sengketa warisan. Dalam artikel ini, kami akan sampaikan pembahasan singkat mengenai strategi efektif menyelesaikan sengketa kepemilikan properti berdasarkan beberapa pengalaman nyata dari berbagai kasus, termasuk skandal Jiwasraya yang memberikan pelajaran penting

Strategi Efektif Sengketa Properti di Indonesia Read More »