Saat Debitur KPR meninggal dunia dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nya telah diasuransikan serta dibayar lunas preminya, maka seharusnya secara hukum, utang Debitur KPR lunas dan Bank Wajib kembalikan Jaminan kepada Ahli Waris. Namun, dalam praktiknya, saat Debitur KPR meninggal dunia, ahli waris yang tengah berduka justru dihadapkan pada proses klaim yang berbelit belit dan […]
Debitur KPR Wafat, Sertifikat Jaminan Wajib Kembali Read More »
Utang Piutang Dengan Jual Beli Terselubung Utang – piutang dengan jual beli terselubung sering kali dimanfaatkan perorangan maupun pebisnis untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak. Dalam praktiknya, transaksi tersebut dilakukan dengan skema: Perorangan maupun pebisnis (debitur) yang membutuhkan dana pinjaman dari kreditur, memberikan jaminannya kepada kreditur dengan cara menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
Akuisisi aset tanah strategis kerap kali menyimpan potensi bom waktu yang dapat menggagalkan seluruh rencana bisnis. Realitas pahit tersebut kadang baru diketahui saat adanya surat gugatan dari pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang baru saja diakuisisi. Seketika, sertifikat tanah yang digenggam terasa tak lebih dari selembar kertas biasa. Sertifikat yang awalnya terlihat
Mengupas Doktrin Pembeli Beritikad Baik dan Menyusun Protokol Akuisisi Aset dan Properti Read More »
Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, kepastian hukum atas jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan, adalah napas bagi para kreditur. Terkadang kita sebagai kreditur merasa aman kalau sudah pegang Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), tapi siapa sangka terkadang sebuah keterlambatan administratif bisa menghilangkan kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan. Ironisnya, “kesalahan kecil” itu bisa berakibat fatal mengubah SHT yang
APHT Telat didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan Cacat Hukum Read More »
Dilema Eksekusi Hak Tanggungan Dalam praktik pembiayaan usaha hari ini, tidak sedikit pemilik usaha yang mengambil fasilitas kredit untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagai jaminan, ia menyerahkan propertinya dan mengikatnya dengan Hak Tanggungan. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang kurang baik ataupun oprasional bisnis yang tidak efisien, usaha tersebut mengalami kesulitan dan gagal membayar cicilan kredit. Tak
Eksekusi Hak Tanggungan dan Risikonya Bagi Debitur Read More »
Bagi Anda yang berkecimpung dalam industri properti, mungkin pernah mendengar istilah “tanah bekas hak Barat” atau “eigendom verponding”? Jika belum, kini saatnya Anda memahami konsep krusial ini. Kesalahan memahami status hukum tanah bekas hak Barat bisa berujung pada hilangnya aset berharga senilai miliaran rupiah dan litigasi berkepanjangan yang menguras sumber daya perusahaan. Pada masa kolonial
Hapusnya Hak Tanah Barat Karena Tidak di Konversi Read More »
Di Indonesia, konsep daluwarsa pengajuan gugatan terhadap tanah bersertifikat bukan sekadar teori, tetapi sudah berkali-kali diuji dalam persidangan, termasuk dalam banyak putusan Mahkamah Agung. Banyak pemilik tanah kehilangan haknya karena tidak bertindak dalam waktu yang ditentukan menurut hukum. Bahkan, bisa saja terjadi (meski tidak selalu) sertifikat tanah yang diduga diterbitkan secara tidak sah, berpotensi menjadi
Daluarsa Pengajuan Gugatan Terhadap Tanah Bersertifikat Read More »
Proses pembelian rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering kali melibatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai langkah awal sebelum transaksi final dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB). Tapi dalam praktiknya, banyak pengembang atau pelaku usaha yang memaksakan konsumen untuk menandatangani PPJB sebelum ada kepastian KPR disetujui oleh bank. Hal ini sering menimbulkan masalah
Sengketa terkait sertifikat ganda pada properti komersial menjadi ancaman serius bagi pengembang dan masyarakat di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menghambat investasi dan pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah hukum untuk menyelesaikan masalah sertifikat ganda, dengan mengacu pada kasus PT Hasana Damai Putra di Bekasi
Sengketa kepemilikan properti sering kali menjadi masalah kompleks di Indonesia, beberapa faktor penyebab permasalahan diantaranya tumpang tindih sertifikat, batas properti tidak jelas, sampai pada sengketa warisan. Dalam artikel ini, kami akan sampaikan pembahasan singkat mengenai strategi efektif menyelesaikan sengketa kepemilikan properti berdasarkan beberapa pengalaman nyata dari berbagai kasus, termasuk skandal Jiwasraya yang memberikan pelajaran penting
