Dalam dunia kerja, promosi jabatan sering kali dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kinerja seorang pegawai atau pekerja. Namun, ketika seorang pekerja tetap diangkat menjadi Direksi di perusahaan yang sama, muncul pertanyaan hukum apakah hubungan kerja berakhir, dan jika iya, apakah pekerja tersebut masih berhak atas pesangon dan hak normatif lainnya?. Pertanyaan tersebut telah menjadi […]
Seperti apa jadinya jika perusahaan Anda tiba tiba saja di-blacklist oleh salah satu BUMN terbesar di Indonesia tanpa alasan yang jelas. Investasi besar yang telah Anda tanamkan, reputasi yang telah Anda bangun bertahun-tahun, dan prospek kerja sama di masa depan, semuanya terancam lenyap hanya dengan satu surat keputusan daftar hitam (blacklist). Kemana Anda harus mencari
Sengketa Blacklist Pengadaan BUMN Kemana Harus di Selesaikan? Read More »
Sampai hari ini ternyata tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang masih melakukan kesalahan dalam menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kesalahan tersebut biasanya terjadi karena beberapa perusahaan sering kali menggunakan template perjanjian kerja yang tersedia di internet secara gratis, tanpa dilakukan analisa hukum secara memadai. Beberapa kesalahan dalam penyusunan klausul PKWT sering kali tidak disadari
Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap Read More »
Di Indonesia, konsep daluwarsa pengajuan gugatan terhadap tanah bersertifikat bukan sekadar teori, tetapi sudah berkali-kali diuji dalam persidangan, termasuk dalam banyak putusan Mahkamah Agung. Banyak pemilik tanah kehilangan haknya karena tidak bertindak dalam waktu yang ditentukan menurut hukum. Bahkan, bisa saja terjadi (meski tidak selalu) sertifikat tanah yang diduga diterbitkan secara tidak sah, berpotensi menjadi
Daluarsa Pengajuan Gugatan Terhadap Tanah Bersertifikat Read More »
Ketika seseorang atau perusahaan mengajukan pinjaman ke bank, biasanya bank meminta jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai suatu syarat yang umum. Namun, bagaimana jika setelah pelunasan pinjaman, bank lalai atau tidak mengembalikan sertifikat tersebut? Apakah tindakan tersebut bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum? Kasus semacam ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk pelanggaran hak
Langkah Hukum Jika Bank Tidak Kembalikan Sertifikat Jaminan Read More »
Bayangkan saldo rekening bank anda tiba-tiba berkurang setiap bulan untuk membayar premi asuransi yang Anda bahkan tidak tahu keberadaannya. Tanpa polis asuransi di tangan, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda mendapatkan manfaat perlindungan yang dijanjikan? Fenomena ini bukan sekadar dugaan, tetapi sudah menjadi kasus hukum yang sampai di tingkat Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor
Mengapa Pendebetan Rekening Untuk Pembayaran Premi, dianggap Perbuatan Melawan Hukum? Read More »
Transaksi Repurchase Agreement (REPO) adalah instrumen keuangan yang sering digunakan dalam pasar modal. Namun, saat terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan perjanjiannya, transaksi yang seharusnya masuk ranah keperdataan bisa berubah menjadi tindak pidana, dan masuk dalam kualifikasi penggelapan dan pencucian uang. Putusan Mahkamah Agung No. 1491 K/Pid.Sus/2016 menyoroti bagaimana seorang direktur perusahaan yang terlibat dalam transaksi REPO
REPO Saham Berujung Penggelapan dan Pencucian Uang Read More »
Ketika proyek konstruksi berjalan tidak sesuai harapan, banyak pemilik proyek yang langsung menggugat kontraktor dengan dalih ingkar janji atau wanprestasi. Sayangnya, langkah tergesa-gesa ini sering kali justru menjadi bumerang dalam praktiknya. Fakta tersebut dapat dipelajari dari beberapa kasus termasuk dalam Putusan Nomor 1614 K/Pdt/2013, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa kontraktor yang terlambat atau
Kontraktor Wanprestasi? Hati Hati, Jangan Langsung Gugat! Read More »
Proses pembelian rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering kali melibatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai langkah awal sebelum transaksi final dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB). Namun, dalam praktiknya, banyak pengembang atau pelaku usaha yang memaksakan konsumen untuk menandatangani PPJB sebelum ada kepastian KPR disetujui oleh bank. Hal ini sering menimbulkan masalah
Dalam dunia bisnis, pengelolaan keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Salah langkah dalam transaksi keuangan bisa berujung pada tuduhan pidana, bahkan ketika niat jahat sebenarnya tidak ada. Namun, apakah setiap dugaan penggelapan memang harus diselesaikan secara pidana? Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450 K/Pid/2024 memberikan
Mengapa Dugaan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata Read More »
