News

Badan Tata Usaha Negara tidak dapat ajukan PK

Badan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Ajukan Peninjauan Kembali

Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi utama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan atau keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dianggap merugikan. Namun, polemik muncul ketika Badan atau Pejabat TUN yang telah dinyatakan kalah oleh pengadilan mencoba mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). […]

Badan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Ajukan Peninjauan Kembali Read More »

Pendapat Hukum

Peran Penting Legal Opinion Dalam Keputusan Bisnis

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, pengambilan keputusan strategis sering kali melibatkan risiko hukum yang signifikan. Keputusan bisnis yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dapat menimbulkan sengketa hukum, kerugian finansial, hingga ancaman terhadap kelangsungan perusahaan. Di sinilah pentingnya legal opinion, yaitu opini hukum tertulis yang disusun oleh penasihat hukum untuk memberikan panduan, analisis,

Peran Penting Legal Opinion Dalam Keputusan Bisnis Read More »

Konflik Kontrak Perusahaan Grup

Konflik Kontrak Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan

Konflik kontrak antara anak perusahaan dan induk perusahaan (perseroan terbatas) adalah permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan grup perusahaan. Meskipun anak perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah dari induknya, hubungan kepemilikan yang erat sering kali memunculkan benturan kepentingan. Konflik ini dapat berdampak serius pada kelangsungan usaha, reputasi, serta integritas grup perusahaan secara keseluruhan. Dalam artikel

Konflik Kontrak Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan Read More »

Perlindungan Hukum Direksi

Perlindungan Hukum Direksi dari Tanggung Jawab Pribadi

Direksi dan komisaris memiliki peran strategis dalam menjalankan dan mengawasi kegiatan perusahaan. Namun, tanggung jawab besar ini juga membawa risiko hukum, terutama dalam bentuk tuntutan tanggung jawab pribadi. Dalam beberapa kasus, direksi atau komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan atau pihak ketiga. Artikel ini akan mengupas dasar hukum, batas tanggung jawab,

Perlindungan Hukum Direksi dari Tanggung Jawab Pribadi Read More »

Restrukturisasi Perusahaan

Pengelolaan Risiko Hukum dalam Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi perusahaan sering kali menjadi pilihan langkah strategis menghadapi tantangan bisnis, seperti tekanan finansial, persaingan pasar, atau perubahan regulasi. Namun, proses tersebut juga membawa risiko hukum yang signifikan, termasuk potensi sengketa dengan kreditur, karyawan, atau pemegang saham. Artikel ini akan mengulas bagaimana risiko hukum dalam restrukturisasi perusahaan dapat dikelola secara efektif, dengan mengacu pada dasar

Pengelolaan Risiko Hukum dalam Restrukturisasi Perusahaan Read More »

shareholders agreement

Strategi Mencegah dan Mengatasi Konflik Pemegang Saham

Konflik antara pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah masalah yang sering terjadi dan dapat mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan. Sengketa ini biasanya muncul akibat perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, atau pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance – GCG). Dalam artikel ini, kita akan membahas strategi hukum mencegah dan mengatasi konflik pemegang saham, termasuk

Strategi Mencegah dan Mengatasi Konflik Pemegang Saham Read More »

Penyitaan Juru Sita

Menyelamatkan Aset dari Jerat Hukum

Penyitaan aset properti merupakan salah satu risiko hukum yang sering dihadapi oleh individu maupun entitas bisnis. Proses ini biasanya terjadi ketika properti dianggap menjadi bagian dari perkara hukum, baik karena sengketa perdata, kasus pidana, maupun masalah utang-piutang. Dalam artikel ini, kami akan membahas pendekatan hukum yang efektif untuk menyelamatkan aset properti dari jerat penyitaan, dengan

Menyelamatkan Aset dari Jerat Hukum Read More »

Legal Due Diligence

Pentingnya Legal Due Diligence dalam Transaksi Properti

Transaksi properti merupakan salah satu aktivitas bisnis yang melibatkan nilai investasi besar dan berisiko tinggi. Dalam proses tersebut, sering kali muncul sengketa hukum yang dapat merugikan pembeli maupun penjual jika dokumen dan status properti tidak diverifikasi secara menyeluruh. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan transaksi properti adalah legal due diligence (Uji Tuntas

Pentingnya Legal Due Diligence dalam Transaksi Properti Read More »

Penyelesaian Sertifikat Ganda

Langkah Hukum Penyelesaian Sertifikat Ganda

Sengketa terkait sertifikat ganda pada properti komersial menjadi ancaman serius bagi pengembang dan masyarakat di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menghambat investasi dan pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah hukum untuk menyelesaikan masalah sertifikat ganda, dengan mengacu pada kasus PT Hasana Damai Putra di Bekasi

Langkah Hukum Penyelesaian Sertifikat Ganda Read More »

Strategi hukum sengketa properti

Strategi Efektif Sengketa Properti di Indonesia

Sengketa kepemilikan properti sering kali menjadi masalah kompleks di Indonesia, beberapa faktor penyebab permasalahan diantaranya tumpang tindih sertifikat, batas properti tidak jelas, sampai pada sengketa warisan. Dalam artikel ini, kami akan sampaikan pembahasan singkat mengenai strategi efektif menyelesaikan sengketa kepemilikan properti berdasarkan beberapa pengalaman nyata dari berbagai kasus, termasuk skandal Jiwasraya yang memberikan pelajaran penting

Strategi Efektif Sengketa Properti di Indonesia Read More »