Konstruksi

Kontrak Lumpsum Bikin Kontraktor Bangkrut

Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut

Dalam bisnis konstruksi, kontrak lumpsum sering dipilih karena dianggap memberikan kepastian bagi para pihak, khususnya Pengguna Jasa Konstruksi (Owner/Pemilik proyek). Sistem ini menjanjikan transparansi anggaran serta membuat pemilik proyek terhindar dari risiko eskalasi biaya. Namun, di balik keuntungan tersebut, kontrak lumpsum menyimpan risiko besar bagi Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor), Terutama ketika terjadi eskalasi harga material […]

Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut Read More »

Mitigasi Risiko Konstruksi_New

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala

Ketika sebuah proyek konstruksi mengalami keterlambatan parah, owner (pemilik proyek) sering kali menghadapi pilihan sulit: apakah memberikan perpanjangan waktu atau justru melakukan terminasi kontrak? Dalam banyak kasus, keputusan mengakhiri kontrak dengan kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) diambil karena wanprestasi yang menyebabkan proyek macet/terkendala. Namun, keputusan tersebut sering kali membawa konsekuensi hukum yang sangat serius.

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala Read More »

Pengakhiran Perjanjian Sepihak_

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum

Dalam dunia bisnis, kontrak/perjanjian menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Meski demikian, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak merasa perlu mengakhiri perjanjian secara sepihak. Pertanyaannya, apakah setiap pemutusan kontrak secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Atau justru ada keadaan tertentu yang membenarkan tindakan tersebut? Putusan Mahkamah

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum Read More »

Post Bidding Persekongkolan Tender_

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tender dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan dan adil. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Salah satu bentuk pelanggaran serius adalah post bidding, yang telah dikategorikan sebagai persekongkolan tender dalam berbagai putusan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Pdt.Sus/2011. Kasus ini menegaskan bahwa

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa Read More »

Korupsi Pengadaan Barang Jasa_

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa

Dalam dunia bisnis dan konstruksi, pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan proyek serta kepatuhan terhadap standar hukum. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran yang menimbulkan dampak hukum serius, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan spesifikasi teknis. Salah satu contoh yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2016, yang menegaskan pertanggungjawaban

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa Read More »

Tanggung Jawab Hukum Kegagalan Proyek

Tanggung Jawab Hukum Kegagalan Proyek Infrastruktur

Proyek infrastruktur memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi, tidak semua proyek berjalan sesuai rencana. Kegagalan proyek infrastruktur, baik karena faktor teknis, keuangan, maupun hukum, sering kali memunculkan kerugian besar dan sengketa yang melibatkan berbagai pihak. Artikel singkat ini akan membahas tanggung jawab hukum dalam kasus kegagalan proyek infrastruktur di Indonesia dan bagaimana sengketa

Tanggung Jawab Hukum Kegagalan Proyek Infrastruktur Read More »

Pengacara Sengketa Konstruksi

Tips Memilih Pengacara Terbaik untuk Kasus Konstruksi Anda

Kasus sengketa konstruksi sering kali melibatkan aspek hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan terbaru. Di Indonesia, hukum yang mengatur sektor jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Artikel ini memberikan panduan komprehensif untuk membantu Anda memilih pengacara

Tips Memilih Pengacara Terbaik untuk Kasus Konstruksi Anda Read More »

Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Panduan Singkat Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia

Penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia memerlukan pendekatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan berbagai regulasi turunannya. Artikel ini membahas langkah-langkah penyelesaian sengketa konstruksi secara singkat dengan argumentasi berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku saat ini. Pentingnya Penyelesaian Sengketa yang Efisien Frasa kunci utama: solusi

Panduan Singkat Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia Read More »

Lembur Tanpa Upah Risiko yang Harus Dihindari

Solusi Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase: Pendekatan Efisien dan Profesional

Sengketa dalam proyek konstruksi sering kali menjadi tantangan besar bagi para pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor, pengembang, hingga pemilik proyek. Proyek konstruksi, yang biasanya melibatkan banyak pihak dan sejumlah besar sumber daya, rawan terhadap berbagai bentuk perselisihan. Mulai dari keterlambatan, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai, masalah pembayaran, hingga interpretasi klausul dalam kontrak. Jika tidak

Solusi Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase: Pendekatan Efisien dan Profesional Read More »

Perjanjian Joint Venture

Mengamankan Perjanjian Usaha Patungan

Dalam dunia bisnis, usaha patungan (joint venture) menjadi salah satu pilihan strategis bagi banyak perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, atau berbagi risiko. Usaha patungan memungkinkan dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam satu proyek atau usaha, dengan berbagi sumber daya dan keuntungan. Namun, seperti halnya hubungan bisnis lainnya, usaha patungan juga memiliki

Mengamankan Perjanjian Usaha Patungan Read More »