Artikel

Mitigasi Risiko Konstruksi_New

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala

Artikel, News /

Ketika sebuah proyek konstruksi mengalami keterlambatan parah, owner (pemilik proyek) sering kali menghadapi pilihan sulit: apakah memberikan perpanjangan waktu atau justru melakukan terminasi kontrak? Dalam banyak kasus, keputusan mengakhiri kontrak dengan kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) diambil karena wanprestasi yang menyebabkan proyek macet/terkendala. Namun, keputusan tersebut sering kali membawa konsekuensi hukum yang sangat serius. […]

Mitigasi Risiko Hukum Proyek Konstruksi Terkendala Read More »

Pinjam Meminjam Bersifat Riba_

Woeker Contract Perjanjian Pinjaman Bersifat Riba

Artikel, News /

Perjanjian pinjaman berbunga tinggi sering kali dianggap solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak. Meski demikian, bagaimana jika perjanjian tersebut justru mengandung unsur eksploitasi dan penyalahgunaan keadaan? Dalam beberapa kasus, pihak peminjam berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, sementara pemberi pinjaman memanfaatkan situasi tersebut untuk menetapkan bunga yang tidak wajar. Perjanjian semacam itu

Woeker Contract Perjanjian Pinjaman Bersifat Riba Read More »

Pengakhiran Perjanjian Sepihak_

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum

Artikel, News /

Dalam dunia bisnis, kontrak/perjanjian menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Meski demikian, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak merasa perlu mengakhiri perjanjian secara sepihak. Pertanyaannya, apakah setiap pemutusan kontrak secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Atau justru ada keadaan tertentu yang membenarkan tindakan tersebut? Putusan Mahkamah

Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum Read More »

Post Bidding Persekongkolan Tender_

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Artikel, News /

Tender dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan dan adil. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Salah satu bentuk pelanggaran serius adalah post bidding, yang telah dikategorikan sebagai persekongkolan tender dalam berbagai putusan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Pdt.Sus/2011. Kasus ini menegaskan bahwa

Post Bidding dalam Pengadaan Barang dan Jasa Read More »

Tenaga Kerja Asing_

Status Tenaga Kerja Asing Sebagai Pekerja Kontrak

Artikel, News /

Dalam dunia usaha, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi hal yang lumrah, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan keahlian khusus yang belum tersedia di dalam negeri. Satu pertanyaan hukum yang sering muncul adalah: apakah seorang TKA dapat menjadi pekerja tetap (PKWTT) di Indonesia? Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2019 memberikan jawaban yang tegas atas persoalan

Status Tenaga Kerja Asing Sebagai Pekerja Kontrak Read More »

Bentuk Persekongkolan Tender

Artikel, News /

Memenangkan tender adalah kunci untuk mendapatkan proyek-proyek strategis, tetapi di balik upaya meraih kemenangan tersebut, ada batasan yang membedakan strategi bisnis yang sah dengan praktik usaha yang melanggar hukum, seperti persekongkolan tender. Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Pdt.Sus/2010, yang mengubah cara pandang pelaku usaha terhadap

Bentuk Persekongkolan Tender Read More »

Pemalsuan Risalah RUPS_

Menambahkan Agenda Pada Risalah RUPS Berujung Pidana

Artikel, News /

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum strategis dalam menentukan arah kebijakan sebuah perseroan. Keputusan yang dihasilkan memiliki dampak hukum signifikan, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi para pemegang saham dan pengurus (Direksi dan Komisaris). Bagaimana jika risalah RUPS yang seharusnya menjadi penentu arah kebijakan perseroan justru dimanipulasi, dengan menambahkan agenda yang tidak pernah

Menambahkan Agenda Pada Risalah RUPS Berujung Pidana Read More »

Fraud dan Penggelapan_

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan

Artikel, News /

Standar Operasional Prosedur(SOP) sering kali dianggap sebagai formalitas belaka. meski demikian, ketika SOP diabaikan, risiko hukum yang mengintai bisa sangat merugikan perusahaan. Salah satu contoh nyata adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2013, di mana pelanggaran SOP dalam proses pembayaran berujung pada vonis penggelapan dalam jabatan. Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran administratif,

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan Read More »

Tidak Penuhi DMO Bisa di Pidana_

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana

Artikel, News /

Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang bergerak di sektor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang mengutamakan ekspor demi keuntungan lebih besar, sarayangnya tanpa memenuhi kewajiban DMO. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum? Jawabannya: Ya, dan sanksinya tidak main-main. Kasus

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana Read More »

Purchase Order Adalah Perjanjian_

Purchase Order Mengikat Seperti Perjanjian, Jangan Sepelekan!

Artikel, News /

Dalam dunia usaha, dokumen yang sering dianggap hanya sebagai formalitas ternyata bisa menjadi pedang bermata dua. Purchase Order (PO) bukan sekadar kertas pemesanan barang, tetapi sebuah perjanjian yang sah dan mengikat sebagaimana kontrak tertulis lainnya. Sebuah kasus menarik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 mengingatkan kita bahwa mengabaikan ketentuan dalam PO bisa berujung pada

Purchase Order Mengikat Seperti Perjanjian, Jangan Sepelekan! Read More »