Artikel

Fraud dan Penggelapan_

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan

Artikel, News /

Standar Operasional Prosedur(SOP) sering kali dianggap sebagai formalitas belaka. meski demikian, ketika SOP diabaikan, risiko hukum yang mengintai bisa sangat merugikan perusahaan. Salah satu contoh nyata adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2013, di mana pelanggaran SOP dalam proses pembayaran berujung pada vonis penggelapan dalam jabatan. Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran administratif, […]

Pembayaran Tidak Sesuai SOP Celah Penggelapan dalam Jabatan Read More »

Tidak Penuhi DMO Bisa di Pidana_

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana

Artikel, News /

Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang bergerak di sektor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang mengutamakan ekspor demi keuntungan lebih besar, sarayangnya tanpa memenuhi kewajiban DMO. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum? Jawabannya: Ya, dan sanksinya tidak main-main. Kasus

Tidak Penuhi DMO Bisa Dipidana Read More »

Purchase Order Adalah Perjanjian_

Purchase Order Mengikat Seperti Perjanjian, Jangan Sepelekan!

Artikel, News /

Dalam dunia usaha, dokumen yang sering dianggap hanya sebagai formalitas ternyata bisa menjadi pedang bermata dua. Purchase Order (PO) bukan sekadar kertas pemesanan barang, tetapi sebuah perjanjian yang sah dan mengikat sebagaimana kontrak tertulis lainnya. Sebuah kasus menarik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 mengingatkan kita bahwa mengabaikan ketentuan dalam PO bisa berujung pada

Purchase Order Mengikat Seperti Perjanjian, Jangan Sepelekan! Read More »

Korupsi Pengadaan Barang Jasa_

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa

Artikel, News /

Dalam dunia bisnis dan konstruksi, pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan proyek serta kepatuhan terhadap standar hukum. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran yang menimbulkan dampak hukum serius, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan spesifikasi teknis. Salah satu contoh yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2016, yang menegaskan pertanggungjawaban

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengadaan Barang Jasa Read More »

Hak Hadhanah Setelah Cerai_

Hak Hadhanah Setelah Perceraian

Artikel, News /

Ketika pasangan bercerai, salah satu pertanyaan paling kompleks dan emosional adalah: Siapa yang berhak mengasuh anak? Dalam hukum Islam di Indonesia, hak hadhanah (pemeliharaan anak) biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih di bawah usia dua belas tahun (masa mumayyiz). Namun, apakah aturan ini bersifat mutlak? Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 memberikan perspektif penting

Hak Hadhanah Setelah Perceraian Read More »

Hak Nafkah Setelah Cerai_

Nafkah Kepada Mantan Istri Selama Belum Menikah Lagi

Artikel, News /

Perceraian sering kali dianggap sebagai akhir dari segala kewajiban antara suami dan istri. Namun, benarkah demikian? Apakah seorang suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri setelah perceraian?, Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 441 K/AG/1996 memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa seorang suami tetap memiliki kewajiban

Nafkah Kepada Mantan Istri Selama Belum Menikah Lagi Read More »

RUPS Perseroan Terbatas_

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur

Artikel, News /

Bayangkan sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat, tetapi tiba-tiba salah satu pemegang saham atau pengurusnya melaporkan direktur utama ataupun komisaris atas dugaan penggelapan, tanpa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya, laporan tersebut langsung diajukan ke pihak kepolisian dan diproses secara pidana. Apakah laporan tersebut sah menurut hukum? Apakah tindakan tersebut tidak melangkahi prosedur yang

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur Read More »

Kredit Macet_

Kredit Macet Tidak Bisa Lagi Dikenakan Bunga

Artikel, News /

Apakah bank masih bisa mengenakan bunga pada kredit yang sudah dinyatakan macet? Banyak debitur yang merasa terbebani oleh bunga yang terus berjalan, meskipun mereka sudah gagal membayar kewajiban kreditnya. Sebaliknya, perbankan khawatir putusan berikut ini dapat merugikan stabilitas sistem keuangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 telah menetapkan preseden penting dalam sengketa kredit macet. Dalam

Kredit Macet Tidak Bisa Lagi Dikenakan Bunga Read More »

penggelapan_

Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit

Artikel, News /

Kasus dugaan penggelapan oleh direksi sering kali muncul dalam konflik bisnis, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan di perusahaan. Akan tetapi, bagaimana jika tuduhan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang tidak valid? Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pid/2013 memberikan pelajaran penting: tanpa audit yang sah dari akuntan publik, tuduhan penggelapan terhadap direksi bisa runtuh

Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit Read More »

Gugatan Tanpa Itikad Baik_

Fenomena Vexatious Litigation yang Meresahkan

Artikel, News /

Dalam sistem peradilan, gugatan yang diajukan seseorang seharusnya bertujuan untuk mencari keadilan dan penyelesaian sengketa secara adil. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan hak menggugat yang dikenal sebagai vexatious litigation, yaitu tindakan menggugat dengan niat jahat tanpa dasar hukum yang jelas, yang bertujuan untuk mengganggu, melemahkan, atau merugikan pihak lain. Fenomena ini tidak hanya merugikan

Fenomena Vexatious Litigation yang Meresahkan Read More »

[gtranslate]