Dalam beberapa tahun terakhir, skandal keuangan besar seperti kasus Jiwasraya telah mengguncang kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Skandal ini tidak hanya menunjukkan kelemahan pengelolaan perusahaan tetapi juga mengungkap celah dalam sistem pengawasan keuangan yang ada. Pertanyaannya adalah: apakah hukum kita telah cukup kuat untuk mencegah kasus serupa, atau apakah perlu ada reformasi mendesak?
Celah Regulasi dan Pengawasan
Kasus Jiwasraya adalah cerminan dari lemahnya pengawasan terhadap praktik investasi yang berisiko tinggi. Perusahaan asuransi yang seharusnya menjalankan portofolio investasi secara konservatif justru terlibat dalam transaksi yang terlalu spekulatif. Di sisi lain, pengawasan dari otoritas terkait juga dipertanyakan. Mengapa tindakan preventif tidak dilakukan lebih awal?
UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU Pasar Modal seharusnya memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam kasus Jiwasraya, mekanisme pelaporan, pengawasan, dan sanksi belum dijalankan dengan maksimal. Ini membuka ruang untuk penyalahgunaan yang merugikan banyak pihak, termasuk nasabah kecil yang tidak memiliki kuasa untuk menuntut.
Dampak Hukum dan Sosial
Dari perspektif hukum, dampak dari skandal ini adalah munculnya banyak gugatan dari pihak nasabah dan pemegang polis. Namun, kendala utama adalah proses hukum yang sering kali berjalan lambat dan kurang transparan. Apakah ini semata karena kompleksitas kasus, atau ada faktor lain yang memperlambat penegakan hukum? Dalam hemat saya, proses hukum yang berlarut-larut hanya memperdalam luka kepercayaan publik terhadap sistem keuangan kita.
Tidak kalah penting adalah dampak sosial dari skandal seperti ini. Kepercayaan publik terhadap produk keuangan lokal tergerus, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas industri keuangan dalam jangka panjang. Hal ini menjadi pelajaran pahit bahwa hukum bukan hanya soal mengatur, tetapi juga soal melindungi kepentingan rakyat banyak.
Reformasi Sistemik
Untuk mencegah skandal serupa di masa depan, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Pertama, memperkuat peran pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan lebih banyak wewenang untuk bertindak tegas dalam situasi krisis. Kedua, memastikan transparansi dalam pengelolaan investasi melalui audit berkala yang diawasi oleh pihak independen. Ketiga, memberikan sanksi hukum yang lebih berat kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu.
Kesimpulan
Kasus Jiwasraya adalah pengingat bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan hukum yang ditegakkan dengan tegas, skandal keuangan akan terus terulang. Namun, lebih dari itu, ini adalah panggilan bagi kita semua untuk terlibat dalam membangun sistem hukum dan keuangan yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu membayar pengacara terbaik, tetapi milik setiap individu yang percaya pada integritas hukum (erlangga).