Dalam bisnis perbankan, kredit macet adalah bagian dari risiko yang inheren. Fluktuasi pasar, kegagalan bisnis debitur, atau faktor eksternal lainnya sangat mungkin menyebabkan pinjaman yang awalnya sehat berubah menjadi non-performing loan (NPL). Secara umum, kondisi tersebut menjadi permasalahan antara kreditur dan debitur yang diselesaikan secara perdata melalui restrukturisasi, eksekusi agunan, atau mekanisme PKPU dan kepailitan. […]
Jaminan Berubah Menjadi Jerat Pidana Di balik seksinya pengumuman tender proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bernilai triliunan Rupiah, Bank Garansi (BG) berdiri sebagai instrumen vital untuk memenuhi formalitas, sekaligus memberikan kepastian hukum dan finansial dari suatu pengadaan atau pekerjaan. Namun, di balik keyakinan terhadap BG yang disediakan para peserta tender atau pekerjaan, tersembunyi
Risiko Pidana di Balik Jasa Instan Pengurusan Bank Garansi Read More »
Praktik “pinjam bendera” perusahaan dalam tender pemerintah selama ini dianggap sebagai strategi bisnis biasa oleh masyarakat awam hukum, seiring waktu telah berkembang menjadi jerat pidana yang mengancam kebebasan dan harta kekayaan para direksi perusahaan. Mahkamah Agung melalui dua putusan pentingnya yakni Putusan MA No. 58 PK/Pid.Sus/2017 dan Putusan MA No. 114 PK/Pid.Sus/2015 telah memberikan peringatan
Sanksi Pidana “Pinjam Bendera PT” di Tender Pemerintah Read More »
Dilema Notaris dalam Transaksi Dalam beberapa perkara yang melibatkan profesi notaris, ada satu kasus yang cukup menyita perhatian. Kali ini menimpa seorang Notaris/PPAT Ketut Neli Asih, S.H., beliau nyaris menjalani hukuman pidana akibat kelalaian administratif dalam proses pembuatan kuasa jual beli tanah. Namun melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 20 PK/Pid/2020, kita menyaksikan bagaimana
Kelalaian Administratif Notaris dan Ancaman Pidana Read More »
Sempat lolos dengan skema PKPU dan Pailit, Mahkamah Agung Bongkar Kejahatan Finansial Triliunan Rupiah Saat ini, di tengah akselerasi ekonomi digital dan kemudahan akses terhadap produk keuangan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada paradoks: semakin banyak pilihan investasi, namun semakin besar pula risiko terperangkap dalam skema penipuan finansial. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang terbongkar melalui
Kejahatan Finansial Bertopeng Koperasi: Lindungi Investasi Anda! Read More »
Gugatan kelompok atau class action merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan sekelompok orang dengan kepentingan hukum yang sama untuk menggugat secara bersama-sama. Di Indonesia, mekanisme ini telah diakui dalam sistem hukum positif, dan menjadi salah satu sarana penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan secara kolektif. Di tengah kompleksitas hukum dan birokrasi, keberadaan
Ahli Hukum untuk Gugatan Kelompok di Jakarta – Ercolaw Siap Bantu Read More »
Dalam sistem hukum Indonesia, judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan merupakan mekanisme penting yang bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi dan asas hukum yang berlaku. Proses ini memungkinkan individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian suatu peraturan apabila dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan hak konstitusional mereka. Di Jakarta, sebagai
Judicial Review Peraturan oleh Pengacara Profesional di Jakarta Read More »
Dalam dunia hukum yang dinamis, pendampingan oleh pengacara yang berpengalaman sangat dibutuhkan, terutama dalam perkara yang menyangkut kasus pidana seperti tindak kriminal dan korupsi. Proses hukum pidana tidak hanya kompleks, tetapi juga sangat menentukan masa depan seseorang atau entitas yang terlibat. Maka dari itu, penting untuk memilih pengacara yang tidak hanya menguasai hukum secara teori,
Pendampingan Kasus Kriminal & Korupsi oleh Pengacara Jakarta Read More »
Transaksi Repurchase Agreement (REPO) adalah instrumen keuangan yang sering digunakan dalam pasar modal. Namun, saat terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan perjanjiannya, transaksi yang seharusnya masuk ranah keperdataan bisa berubah menjadi tindak pidana, dan masuk dalam kualifikasi penggelapan dan pencucian uang. Putusan Mahkamah Agung No. 1491 K/Pid.Sus/2016 menyoroti bagaimana seorang direktur perusahaan yang terlibat dalam transaksi REPO
REPO Saham Berujung Penggelapan dan Pencucian Uang Read More »
Dalam praktik bisnis, pengelolaan keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Salah langkah dalam transaksi keuangan bisa berujung pada tuduhan pidana, Pertanyannya, apakah setiap kesalahan dalam transaksi keuangan di perseroan harus diselesaikan secara pidana?, Mari kita lihat analisis singkat satu putusan baru berikut ini. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi yang dikuatkan oleh Putusan
Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata? Read More »
