Pidana

Kejahatan Finansial Berkedok Koperasi

Kejahatan Finansial Bertopeng Koperasi: Lindungi Investasi Anda!

Bisnis Komersial, Pidana /

Sempat lolos dengan skema PKPU dan Pailit, Mahkamah Agung Bongkar Kejahatan Finansial Triliunan Rupiah Saat ini, di tengah akselerasi ekonomi digital dan kemudahan akses terhadap produk keuangan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada paradoks: semakin banyak pilihan investasi, namun semakin besar pula risiko terperangkap dalam skema penipuan finansial. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang terbongkar melalui […]

Kejahatan Finansial Bertopeng Koperasi: Lindungi Investasi Anda! Read More »

Bank Tidak Kembalikan Sertifikat Jaminan

Arbitrase dan Mediasi Sengketa Komersial bersama Pengacara Jakarta

Perseroan dan Ketenagakerjaan, Pidana /

Dalam dunia usaha yang kompetitif, sengketa bisnis atau komersial bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Meski setiap pelaku usaha menginginkan hubungan bisnis yang lancar dan berkelanjutan, faktanya perselisihan kerap muncul, baik karena perbedaan penafsiran kontrak, wanprestasi, persaingan usaha tidak sehat, maupun karena dinamika internal perusahaan. Di tengah kompleksitas tersebut, penyelesaian sengketa secara damai seperti arbitrase dan

Arbitrase dan Mediasi Sengketa Komersial bersama Pengacara Jakarta Read More »

Persekongkolan Tender Terbaru Menurut Mahkamah Agung

Ahli Hukum untuk Gugatan Kelompok di Jakarta – Ercolaw Siap Bantu

Pidana /

Gugatan kelompok atau class action merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan sekelompok orang dengan kepentingan hukum yang sama untuk menggugat secara bersama-sama. Di Indonesia, mekanisme ini telah diakui dalam sistem hukum positif, dan menjadi salah satu sarana penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan secara kolektif. Di tengah kompleksitas hukum dan birokrasi, keberadaan

Ahli Hukum untuk Gugatan Kelompok di Jakarta – Ercolaw Siap Bantu Read More »

Daluarsa Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah

Judicial Review Peraturan oleh Pengacara Profesional di Jakarta

Pidana /

Dalam sistem hukum Indonesia, judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan merupakan mekanisme penting yang bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi dan asas hukum yang berlaku. Proses ini memungkinkan individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian suatu peraturan apabila dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan hak konstitusional mereka. Di Jakarta, sebagai

Judicial Review Peraturan oleh Pengacara Profesional di Jakarta Read More »

Pendampingan Kasus Kriminal & Korupsi oleh Pengacara Jakarta

Pidana /

Dalam dunia hukum yang dinamis, pendampingan oleh pengacara yang berpengalaman sangat dibutuhkan, terutama dalam perkara yang menyangkut kasus pidana seperti tindak kriminal dan korupsi. Proses hukum pidana tidak hanya kompleks, tetapi juga sangat menentukan masa depan seseorang atau entitas yang terlibat. Maka dari itu, penting untuk memilih pengacara yang tidak hanya menguasai hukum secara teori,

Pendampingan Kasus Kriminal & Korupsi oleh Pengacara Jakarta Read More »

REPO saham berujung penggelapan dan pencucian uang

REPO Saham Berujung Penggelapan dan Pencucian Uang

Bisnis Komersial, Pidana /

Transaksi Repurchase Agreement (REPO) adalah instrumen keuangan yang sering digunakan dalam pasar modal. Namun, saat terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan perjanjiannya, transaksi yang seharusnya masuk ranah keperdataan bisa berubah menjadi tindak pidana, dan masuk dalam kualifikasi penggelapan dan pencucian uang. Putusan Mahkamah Agung No. 1491 K/Pid.Sus/2016 menyoroti bagaimana seorang direktur perusahaan yang terlibat dalam transaksi REPO

REPO Saham Berujung Penggelapan dan Pencucian Uang Read More »

Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata?

Bisnis Komersial, Pidana /

Dalam praktik bisnis, pengelolaan keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Salah langkah dalam transaksi keuangan bisa berujung pada tuduhan pidana, Pertanyannya, apakah setiap kesalahan dalam transaksi keuangan di perseroan harus diselesaikan secara pidana?, Mari kita lihat analisis singkat satu putusan baru berikut ini. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi yang dikuatkan oleh Putusan

Mengapa Perkara Penipuan dan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata? Read More »

Pengalihan Aset Oleh Direksi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana!

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan, Pidana /

Dalam praktik pengelolaan perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), terkadang tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering kali menjadi sumber konflik internal. Sepanjangan pengetahuan kami, kasus terbaru terkait dengan permasalahan tersebut, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 310 K/Pid/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa, tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana! Read More »

praejudicial geschill

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata!

Bisnis Komersial, Pidana /

Bisnis dan investasi tidak lepas dari risiko sengketa. Namun, yang sering terjadi di Indonesia adalah kecenderungan membawa persoalan bisnis ke ranah pidana, padahal substansinya lebih tepat diselesaikan dalam koridor perdata. Akibatnya, kriminalisasi sengketa bisnis pun marak terjadi. Salah satu prinsip hukum yang dapat mencegah kriminalisasi semacam ini adalah praejudicieel geschil—konsep yang mengharuskan penyelesaian perkara perdata

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata! Read More »

Melaporkan dugaan tindak pidana

Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara

Bisnis Komersial, Pidana /

Dalam dunia hukum dan bisnis yang kian hari makin kompleks, tidak sedikit kita menemukan sengketa perdata berujung pada laporan polisi. Bayangkan seorang pengusaha yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi bisnis mengajukan gugatan terhadap rekan bisnisnya atas dugaan wanprestasi. Namun disisi lain tidak sedikit dari pihak yang di gugat (tergugat), meresponsnya dengan menjawab gugatan dan melaporkan

Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara Read More »