Perseroan dan Ketenagakerjaan

Putusan Landmark Kunci Sukses Sengketa Komersial dan Korporasi

Putusan Landmark Kunci Sukses Sengketa Komersial dan Korporasi

Dalam dunia hukum dan bisnis, putusan landmark bukan sekadar vonis akhir di pengadilan. Putusan ini menjadi tolak ukur bagi hakim, praktisi hukum, bahkan pelaku bisnis dalam menangani sengketa serupa. Sebagai contoh, dalam Kompilasi Putusan Penting Mahkamah Agung 2020-2024, terdapat beberapa kasus krusial yang mengubah cara kita memandang sengketa bisnis, kepailitan, hingga pertanggungjawaban direksi. Misalnya, Putusan No. 358 […]

Putusan Landmark Kunci Sukses Sengketa Komersial dan Korporasi Read More »

Hak Pekerja Tetap Yang Diangkat Sebagai Direksi

Hak Pekerja Yang Diangkat Sebagai Direksi

Dalam dunia kerja, promosi jabatan sering kali dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kinerja seorang pegawai atau pekerja. Namun, ketika seorang pekerja tetap diangkat menjadi Direksi di perusahaan yang sama, muncul pertanyaan hukum apakah hubungan kerja berakhir, dan jika iya, apakah pekerja tersebut masih berhak atas pesangon dan hak normatif lainnya?. Pertanyaan tersebut telah menjadi

Hak Pekerja Yang Diangkat Sebagai Direksi Read More »

Kesalahan Penyusunan Perjanjian Kerja

Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap

Sampai hari ini ternyata tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang masih melakukan kesalahan dalam menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kesalahan tersebut biasanya terjadi karena beberapa perusahaan sering kali menggunakan template perjanjian kerja yang tersedia di internet secara gratis, tanpa dilakukan analisa hukum secara memadai. Beberapa kesalahan dalam penyusunan klausul PKWT sering kali tidak disadari

Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap Read More »

Pengalihan Aset Oleh Direksi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana!

Dalam praktik pengelolaan perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), terkadang tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering kali menjadi sumber konflik internal. Sepanjangan pengetahuan kami, kasus terbaru terkait dengan permasalahan tersebut, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 310 K/Pid/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa, tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana! Read More »

Risiko Pemegang Saham

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal

Hak-hak pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering dianggap otomatis timbul keberadaannya seketika perseroan telah berdiri, tetapi tahukah Anda bahwa ada kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan haknya secara hukum? Salah satu faktor krusial adalah terkait penyetoran saham. Berdasarkan Pasal 48, 51, dan 52 UU 40/2007, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal Read More »

Audit Laporan Keuangan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007

Transparansi Kewajiban yang Tidak Bisa Ditawar Salah satu tanggung jawab utama direksi dalam sebuah perseroan terbatas adalah memastikan laporan keuangan diaudit dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya untuk perseroan tertentu yang wajib melakukan Audit. Namun, dalam praktiknya, banyak direksi yang mengabaikan kewajiban ini, baik dengan sengaja maupun karena kurangnya pemahaman. Padahal, kelalaian dalam melakukan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007 Read More »

Tuntutan Upah Lembur Harus Ada Perintah Tertulis

Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah

Banyak pekerja di Indonesia merasa dirugikan ketika pengusaha menolak membayar upah lembur yang telah mereka jalani. Sering kali, alasan yang digunakan adalah kurangnya bukti bahwa lembur tersebut merupakan perintah perusahaan. Di sisi lain, ada pula pengusaha yang tidak menyadari bahwa mempekerjakan karyawan di luar jam kerja normal tanpa prosedur yang benar dapat menimbulkan risiko hukum

Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah Read More »

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan

Saham dalam sebuah perseroan terbatas bukan sekadar angka di laporan keuangan; saham merupakan bukti atas hak dan kendali yang dapat menentukan nasib perusahaan. Namun, bagaimana jika pengalihan saham terjadi di bawah tekanan, intimidasi, atau bahkan penipuan? Apakah perjanjian semacam itu tetap sah atau batal demi hukum? Kasus Goenarni Goenawan vs. PT Pacific Royale Airways dapat

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan Read More »

Dividen Interim

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan

Pembagian dividen selalu menjadi momen yang ditunggu oleh pemegang saham. Sebagai pemilik modal, mereka berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan perseroan terbatas (perseroan). Namun, bagaimana jika dividen dibagikan sebelum adanya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik? Apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban hukum direksi? Faktanya dalam praktik, tidak sedikit direksi

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan Read More »

Tenaga Kerja Asing_

Status Tenaga Kerja Asing Sebagai Pekerja Kontrak

Dalam dunia usaha, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi hal yang lumrah, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan keahlian khusus yang belum tersedia di dalam negeri. Satu pertanyaan hukum yang sering muncul adalah: apakah seorang TKA dapat menjadi pekerja tetap (PKWTT) di Indonesia? Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2019 memberikan jawaban yang tegas atas persoalan

Status Tenaga Kerja Asing Sebagai Pekerja Kontrak Read More »