Perseroan dan Ketenagakerjaan

Kesalahan Fatal Gugatan Forfeiture

Pengacara Khusus PMH dan Hak Intelektual di Jakarta

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, perbuatan melawan hukum (PMH) dan pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi dua topik yang terus berkembang dan memerlukan perhatian khusus, terutama bagi para pelaku usaha dan pemilik karya. Ketika reputasi bisnis, hasil karya, atau kepentingan hukum Anda terancam, langkah terbaik adalah mendapatkan bantuan dari pengacara yang memiliki pemahaman mendalam serta […]

Pengacara Khusus PMH dan Hak Intelektual di Jakarta Read More »

Kontraktor Wanprestasi Somasi Dulu Jangan Asal Gugat

Jasa Pengacara Jakarta untuk Gugatan Wanprestasi Kontrak

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia bisnis, kontrak adalah fondasi dari hampir seluruh bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban, serta menjadi alat penting untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi kontrak oleh salah satu pihak, yang berujung pada

Jasa Pengacara Jakarta untuk Gugatan Wanprestasi Kontrak Read More »

Putusan Landmark Kunci Sukses Sengketa Komersial dan Korporasi

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia hukum dan bisnis, putusan landmark bukan sekadar vonis akhir di pengadilan. Putusan ini menjadi tolak ukur bagi hakim, praktisi hukum, bahkan pelaku bisnis dalam menangani sengketa serupa. Sebagai contoh, dalam Kompilasi Putusan Penting Mahkamah Agung 2020-2024, terdapat beberapa kasus krusial yang mengubah cara kita memandang sengketa bisnis, kepailitan, hingga pertanggungjawaban direksi. Misalnya, Putusan No. 358

Putusan Landmark Kunci Sukses Sengketa Komersial dan Korporasi Read More »

Hak Pekerja Yang Diangkat Sebagai Direksi

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia kerja, promosi jabatan sering kali dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kinerja seorang pegawai atau pekerja. Namun, ketika seorang pekerja tetap diangkat menjadi Direksi di perusahaan yang sama, muncul pertanyaan hukum apakah hubungan kerja berakhir, dan jika iya, apakah pekerja tersebut masih berhak atas pesangon dan hak normatif lainnya?. Pertanyaan tersebut telah menjadi

Hak Pekerja Yang Diangkat Sebagai Direksi Read More »

Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Sampai hari ini ternyata tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang masih melakukan kesalahan dalam menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kesalahan tersebut biasanya terjadi karena beberapa perusahaan sering kali menggunakan template perjanjian kerja yang tersedia di internet secara gratis, tanpa dilakukan analisa hukum secara memadai. Beberapa kesalahan dalam penyusunan klausul PKWT sering kali tidak disadari

Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap Read More »

Pengalihan Aset Oleh Direksi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana!

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan, Pidana /

Dalam praktik pengelolaan perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), terkadang tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering kali menjadi sumber konflik internal. Sepanjangan pengetahuan kami, kasus terbaru terkait dengan permasalahan tersebut, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 310 K/Pid/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa, tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana! Read More »

Risiko Pemegang Saham

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Hak-hak pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering dianggap otomatis timbul keberadaannya seketika perseroan telah berdiri, tetapi tahukah Anda bahwa ada kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan haknya secara hukum? Salah satu faktor krusial adalah terkait penyetoran saham. Berdasarkan Pasal 48, 51, dan 52 UU 40/2007, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal Read More »

Audit Laporan Keuangan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Transparansi Kewajiban yang Tidak Bisa Ditawar Salah satu tanggung jawab utama direksi dalam sebuah perseroan terbatas adalah memastikan laporan keuangan diaudit dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya untuk perseroan tertentu yang wajib melakukan Audit. Namun, dalam praktiknya, banyak direksi yang mengabaikan kewajiban ini, baik dengan sengaja maupun karena kurangnya pemahaman. Padahal, kelalaian dalam melakukan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007 Read More »

Tuntutan Upah Lembur Harus Ada Perintah Tertulis

Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Banyak pekerja di Indonesia merasa dirugikan ketika pengusaha menolak membayar upah lembur yang telah mereka jalani. Sering kali, alasan yang digunakan adalah kurangnya bukti bahwa lembur tersebut merupakan perintah perusahaan. Di sisi lain, ada pula pengusaha yang tidak menyadari bahwa mempekerjakan karyawan di luar jam kerja normal tanpa prosedur yang benar dapat menimbulkan risiko hukum

Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah Read More »

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Saham dalam sebuah perseroan terbatas bukan sekadar angka di laporan keuangan; saham merupakan bukti atas hak dan kendali yang dapat menentukan nasib perusahaan. Namun, bagaimana jika pengalihan saham terjadi di bawah tekanan, intimidasi, atau bahkan penipuan? Apakah perjanjian semacam itu tetap sah atau batal demi hukum? Kasus Goenarni Goenawan vs. PT Pacific Royale Airways dapat

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan Read More »