Apakah bank masih bisa mengenakan bunga pada kredit yang sudah dinyatakan macet? Banyak debitur yang merasa terbebani oleh bunga yang terus berjalan, meskipun mereka sudah gagal membayar kewajiban kreditnya. Sebaliknya, perbankan khawatir putusan berikut ini dapat merugikan stabilitas sistem keuangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1021 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 telah menetapkan preseden penting dalam sengketa kredit macet. Dalam […]
Kasus dugaan penggelapan oleh direksi sering kali muncul dalam konflik bisnis, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan di perusahaan. Akan tetapi, bagaimana jika tuduhan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang tidak valid? Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pid/2013 memberikan pelajaran penting: tanpa audit yang sah dari akuntan publik, tuduhan penggelapan terhadap direksi bisa runtuh
Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit Read More »
Dalam sistem peradilan, gugatan yang diajukan seseorang seharusnya bertujuan untuk mencari keadilan dan penyelesaian sengketa secara adil. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan hak menggugat yang dikenal sebagai vexatious litigation, yaitu tindakan menggugat dengan niat jahat tanpa dasar hukum yang jelas, yang bertujuan untuk mengganggu, melemahkan, atau merugikan pihak lain. Fenomena ini tidak hanya merugikan
Kerjasama investasi memang menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi risiko kegagalan juga tak bisa dihindari. Ketika hal tersebut terjadi, tak sedikit pihak yang merasa dirugikan melaporkan kasusnya ke polisi dengan tuduhan penipuan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua kasus kegagalan investasi dapat diselesaikan melalui jalur pidana? Artikel ini akan membahas secara komparatif bagaimana hukum membedakan penipuan
Kerjasama Investasi Gagal: Penipuan atau Wanprestasi? Read More »
Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi utama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan atau keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dianggap merugikan. Namun, polemik muncul ketika Badan atau Pejabat TUN yang telah dinyatakan kalah oleh pengadilan mencoba mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
Badan Tata Usaha Negara Tidak Bisa Ajukan Peninjauan Kembali Read More »
Dalam pendirian perseroan terbatas (PT), penyetoran modal oleh para pemegang saham bukan hanya formalitas, tetapi merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memastikan perseroan memiliki modal awal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Meski demikian, tidak sedikit kenyataan bahwa pemegang saham gagal memenuhi kewajiban tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi PT dan pemegang
Wanprestasi Pemegang Saham yang Tidak Menyetorkan Modal Perseroan Read More »
Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, pengambilan keputusan strategis sering kali melibatkan risiko hukum yang signifikan. Keputusan bisnis yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dapat menimbulkan sengketa hukum, kerugian finansial, hingga ancaman terhadap kelangsungan perusahaan. Di sinilah pentingnya legal opinion, yaitu opini hukum tertulis yang disusun oleh penasihat hukum untuk memberikan panduan, analisis,
Peran Penting Legal Opinion Dalam Keputusan Bisnis Read More »
Konflik kontrak antara anak perusahaan dan induk perusahaan (perseroan terbatas) adalah permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan grup perusahaan. Meskipun anak perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah dari induknya, hubungan kepemilikan yang erat sering kali memunculkan benturan kepentingan. Konflik ini dapat berdampak serius pada kelangsungan usaha, reputasi, serta integritas grup perusahaan secara keseluruhan. Dalam artikel
Konflik Kontrak Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan Read More »
Direksi dan komisaris memiliki peran strategis dalam menjalankan dan mengawasi kegiatan perusahaan. Namun, tanggung jawab besar ini juga membawa risiko hukum, terutama dalam bentuk tuntutan tanggung jawab pribadi. Dalam beberapa kasus, direksi atau komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan atau pihak ketiga. Artikel ini akan mengupas dasar hukum, batas tanggung jawab,
Perlindungan Hukum Direksi dari Tanggung Jawab Pribadi Read More »
Restrukturisasi perusahaan sering kali menjadi pilihan langkah strategis menghadapi tantangan bisnis, seperti tekanan finansial, persaingan pasar, atau perubahan regulasi. Namun, proses tersebut juga membawa risiko hukum yang signifikan, termasuk potensi sengketa dengan kreditur, karyawan, atau pemegang saham. Artikel ini akan mengulas bagaimana risiko hukum dalam restrukturisasi perusahaan dapat dikelola secara efektif, dengan mengacu pada dasar
Pengelolaan Risiko Hukum dalam Restrukturisasi Perusahaan Read More »
