News

Dugaan Penggelapan Harus Diselesaikan Perdata

Mengapa Dugaan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata

Artikel, News /

Dalam dunia bisnis, pengelolaan keuangan perusahaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Salah langkah dalam transaksi keuangan bisa berujung pada tuduhan pidana, bahkan ketika niat jahat sebenarnya tidak ada. Namun, apakah setiap dugaan penggelapan memang harus diselesaikan secara pidana? Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450 K/Pid/2024 memberikan […]

Mengapa Dugaan Penggelapan Harus Diselesaikan Secara Perdata Read More »

Pengalihan Aset Oleh Direksi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS: Pelanggaran Perdata, Bukan Pidana!

Artikel, News /

Dalam dunia korporasi, pengalihan aset tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering kali menjadi sumber konflik. Kasus terbaru yang diputuskan oleh Mahkamah Agung (Putusan No. 310 K/Pid/2021) menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran perdata, bukan pidana. Artikel ini akan membahas secara singkat perbedaan antara hukum perdata dan pidana dalam konteks korporasi, serta memberikan rekomendasi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS: Pelanggaran Perdata, Bukan Pidana! Read More »

praejudicial geschill

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata!

Artikel, News /

Bisnis dan investasi tidak lepas dari risiko sengketa. Namun, yang sering terjadi di Indonesia adalah kecenderungan membawa persoalan bisnis ke ranah pidana, padahal substansinya lebih tepat diselesaikan dalam koridor perdata. Akibatnya, kriminalisasi sengketa bisnis pun marak terjadi. Salah satu prinsip hukum yang dapat mencegah kriminalisasi semacam ini adalah praejudicieel geschil—konsep yang mengharuskan penyelesaian perkara perdata

Stop Kriminalisasi, Selesaikan Dulu Secara Perdata! Read More »

Risiko Pemegang Saham

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal

Artikel, News /

Hak-hak pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering dianggap otomatis timbul keberadaannya seketika perseroan telah berdiri, tetapi tahukah Anda bahwa ada kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan haknya secara hukum? Salah satu faktor krusial adalah terkait penyetoran saham. Berdasarkan Pasal 48, 51, dan 52 UU 40/2007, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal Read More »

Menagih Janji Dengan Intimidasi PMH

Menagih Janji dengan Intimidasi Siap-Siap Dituntut Ganti Rugi!

Artikel, News /

Dalam dunia bisnis, praktik penagihan janji atau utang adalah hal yang lumrah. Namun, ada garis tegas yang membedakan penagihan yang sah dengan penagihan yang melanggar hukum. Sayangnya, masih banyak pihak yang mengira bahwa dengan menekan secara psikologis, mengintimidasi, atau bahkan mendatangi rumah dan kantor seseorang secara berulang kali adalah bagian dari strategi yang sah untuk

Menagih Janji dengan Intimidasi Siap-Siap Dituntut Ganti Rugi! Read More »

Melaporkan dugaan tindak pidana

Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara

Artikel, News /

Dalam dunia hukum dan bisnis yang kian hari makin kompleks, tidak sedikit kita menemukan sengketa perdata berujung pada laporan polisi. Bayangkan seorang pengusaha yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi bisnis mengajukan gugatan terhadap rekan bisnisnya atas dugaan wanprestasi. Namun disisi lain tidak sedikit dari pihak yang di gugat (tergugat), meresponsnya dengan menjawab gugatan dan melaporkan

Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara Read More »

Pemutusan Kontrak Tidak Sah

Kontrak Konstruksi di Putus Sepihak? Ini Akibat Hukumnya!

Artikel, News /

Kontrak Diputus, Gugatan Miliaran Mengancam Pernahkah anda membayangkan bahwa Anda sebagai kontraktor telah mengerjakan proyek konstruksi dengan sebaik mungkin. Tiba-tiba, pemberi kerja secara sepihak memutus kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Lebih buruk lagi, Anda dimasukkan ke dalam daftar hitam, kehilangan proyek, dan harus menghadapi beban finansial yang besar. Permasalahan semacam itu bukan sekadar cerita

Kontrak Konstruksi di Putus Sepihak? Ini Akibat Hukumnya! Read More »

Kesalahan Fatal Gugatan Forfeiture

Kesalahan Fatal Gugatan Forfeiture Merugikan Owner

Artikel, News /

Dalam bisnis konstruksi, sengketa antara pemilik proyek (owner) dengan kontraktor adalah hal yang umum terjadi. Salah satu langkah ekstrem yang bisa diambil oleh owner ketika menghadapi kontraktor yang wanprestasi adalah Forfeiture, yaitu pengambilalihan pekerjaan yang belum selesai dan menyerahkannya kepada pihak ketiga dengan membebankan seluruh biaya kepada kontraktor, hal tersebut dapat dikakukan jika dalam kontrak

Kesalahan Fatal Gugatan Forfeiture Merugikan Owner Read More »

Audit Laporan Keuangan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007

Artikel, News /

Transparansi Kewajiban yang Tidak Bisa Ditawar Salah satu tanggung jawab utama direksi dalam sebuah perseroan terbatas adalah memastikan laporan keuangan diaudit dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya untuk perseroan tertentu yang wajib melakukan Audit. Namun, dalam praktiknya, banyak direksi yang mengabaikan kewajiban ini, baik dengan sengaja maupun karena kurangnya pemahaman. Padahal, kelalaian dalam melakukan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007 Read More »

Tuntutan Upah Lembur Harus Ada Perintah Tertulis

Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah

Artikel, News /

Banyak pekerja di Indonesia merasa dirugikan ketika pengusaha menolak membayar upah lembur yang telah mereka jalani. Sering kali, alasan yang digunakan adalah kurangnya bukti bahwa lembur tersebut merupakan perintah perusahaan. Di sisi lain, ada pula pengusaha yang tidak menyadari bahwa mempekerjakan karyawan di luar jam kerja normal tanpa prosedur yang benar dapat menimbulkan risiko hukum

Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah Read More »