Hak-hak pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering dianggap otomatis timbul keberadaannya seketika perseroan telah berdiri, tetapi tahukah Anda bahwa ada kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan haknya secara hukum? Salah satu faktor krusial adalah terkait penyetoran saham. Berdasarkan Pasal 48, 51, dan 52 UU 40/2007, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. […]
Dalam dunia bisnis, praktik penagihan janji atau utang adalah hal yang lumrah. Namun, ada garis tegas yang membedakan penagihan yang sah dengan penagihan yang melanggar hukum. Sayangnya, masih banyak pihak yang mengira bahwa dengan menekan secara psikologis, mengintimidasi, atau bahkan mendatangi rumah dan kantor seseorang secara berulang kali adalah bagian dari strategi yang sah untuk
Menagih Janji dengan Intimidasi Siap-Siap Dituntut Ganti Rugi! Read More »
Dalam dunia hukum dan bisnis yang kian hari makin kompleks, tidak sedikit kita menemukan sengketa perdata berujung pada laporan polisi. Bayangkan seorang pengusaha yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi bisnis mengajukan gugatan terhadap rekan bisnisnya atas dugaan wanprestasi. Namun disisi lain tidak sedikit dari pihak yang di gugat (tergugat), meresponsnya dengan menjawab gugatan dan melaporkan
Melaporkan Dugaan Tindak Pidana, Hak Warga Negara Read More »
Kontrak Diputus, Gugatan Miliaran Mengancam Pernahkah anda membayangkan bahwa Anda sebagai kontraktor telah mengerjakan proyek konstruksi dengan sebaik mungkin. Tiba-tiba, pemberi kerja secara sepihak memutus kontrak dengan alasan yang tidak jelas. Lebih buruk lagi, Anda dimasukkan ke dalam daftar hitam, kehilangan proyek, dan harus menghadapi beban finansial yang besar. Permasalahan semacam itu bukan sekadar cerita
Kontrak Konstruksi di Putus Sepihak? Ini Akibat Hukumnya! Read More »
Dalam bisnis konstruksi, sengketa antara pemilik proyek (owner) dengan kontraktor adalah hal yang umum terjadi. Salah satu langkah ekstrem yang bisa diambil oleh owner ketika menghadapi kontraktor yang wanprestasi adalah Forfeiture, yaitu pengambilalihan pekerjaan yang belum selesai dan menyerahkannya kepada pihak ketiga dengan membebankan seluruh biaya kepada kontraktor, hal tersebut dapat dikakukan jika dalam kontrak
Kesalahan Fatal Gugatan Forfeiture Merugikan Owner Read More »
Transparansi Kewajiban yang Tidak Bisa Ditawar Salah satu tanggung jawab utama direksi dalam sebuah perseroan terbatas adalah memastikan laporan keuangan diaudit dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya untuk perseroan tertentu yang wajib melakukan Audit. Namun, dalam praktiknya, banyak direksi yang mengabaikan kewajiban ini, baik dengan sengaja maupun karena kurangnya pemahaman. Padahal, kelalaian dalam melakukan
Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007 Read More »
Banyak pekerja di Indonesia merasa dirugikan ketika pengusaha menolak membayar upah lembur yang telah mereka jalani. Sering kali, alasan yang digunakan adalah kurangnya bukti bahwa lembur tersebut merupakan perintah perusahaan. Di sisi lain, ada pula pengusaha yang tidak menyadari bahwa mempekerjakan karyawan di luar jam kerja normal tanpa prosedur yang benar dapat menimbulkan risiko hukum
Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah Read More »
Pengambilan keputusan strategis di internal perseroan terbatas harus didasarkan pada ketentuan hukum dan mekanisme yang tepat. Salah satu aspek krusial dalam operasional perseroan adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum utama dalam mengambil keputusan penting, termasuk menentukan laba dan rugi perseroan. Meski demikian, terkadang dalam beberapa kasus, saat perseroan merasa di rugikan dan
Legal Action Prematur, Untung Tak Di Dapat, Rugi Berkali Lipat Read More »
Pembagian dividen selalu menjadi momen yang ditunggu oleh pemegang saham. Sebagai pemilik modal, mereka berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan perseroan terbatas (perseroan). Namun, bagaimana jika dividen dibagikan sebelum adanya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik? Apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban hukum direksi? Faktanya dalam praktik, tidak sedikit direksi
Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan Read More »
Dalam bisnis konstruksi, kontrak lumpsum sering dipilih karena dianggap memberikan kepastian bagi para pihak, khususnya Pengguna Jasa Konstruksi (Owner/Pemilik proyek). Sistem ini menjanjikan transparansi anggaran serta membuat pemilik proyek terhindar dari risiko eskalasi biaya. Namun, di balik keuntungan tersebut, kontrak lumpsum menyimpan risiko besar bagi Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor), Terutama ketika terjadi eskalasi harga material
Hati Hati ! Kontrak Lumpsum Bisa Bikin Kontraktor Bangkrut Read More »
