pengacara corporate

Tuntutan Upah Lembur Harus Ada Perintah Tertulis

Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah

Banyak pekerja di Indonesia merasa dirugikan ketika pengusaha menolak membayar upah lembur yang telah mereka jalani. Sering kali, alasan yang digunakan adalah kurangnya bukti bahwa lembur tersebut merupakan perintah perusahaan. Di sisi lain, ada pula pengusaha yang tidak menyadari bahwa mempekerjakan karyawan di luar jam kerja normal tanpa prosedur yang benar dapat menimbulkan risiko hukum […]

Tanpa Perintah Lembur, Tuntutan Upah Lembur Tidak Sah Read More »

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan

Saham dalam sebuah perseroan terbatas bukan sekadar angka di laporan keuangan; saham merupakan bukti atas hak dan kendali yang dapat menentukan nasib perusahaan. Namun, bagaimana jika pengalihan saham terjadi di bawah tekanan, intimidasi, atau bahkan penipuan? Apakah perjanjian semacam itu tetap sah atau batal demi hukum? Kasus Goenarni Goenawan vs. PT Pacific Royale Airways dapat

Pengalihan Saham di Bawah Tekanan Read More »

Dividen Interim

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan

Pembagian dividen selalu menjadi momen yang ditunggu oleh pemegang saham. Sebagai pemilik modal, mereka berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan perseroan terbatas (perseroan). Namun, bagaimana jika dividen dibagikan sebelum adanya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik? Apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban hukum direksi? Faktanya dalam praktik, tidak sedikit direksi

Risiko Membagi Dividen Interim Tanpa Audit Keuangan Read More »

Tenaga Kerja Asing_

Status Tenaga Kerja Asing Sebagai Pekerja Kontrak

Dalam dunia usaha, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi hal yang lumrah, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan keahlian khusus yang belum tersedia di dalam negeri. Satu pertanyaan hukum yang sering muncul adalah: apakah seorang TKA dapat menjadi pekerja tetap (PKWTT) di Indonesia? Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2019 memberikan jawaban yang tegas atas persoalan

Status Tenaga Kerja Asing Sebagai Pekerja Kontrak Read More »

RUPS Perseroan Terbatas_

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur

Bayangkan sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat, tetapi tiba-tiba salah satu pemegang saham atau pengurusnya melaporkan direktur utama ataupun komisaris atas dugaan penggelapan, tanpa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya, laporan tersebut langsung diajukan ke pihak kepolisian dan diproses secara pidana. Apakah laporan tersebut sah menurut hukum? Apakah tindakan tersebut tidak melangkahi prosedur yang

Laporan Penggelapan Tanpa RUPS, Tindakan Prematur Read More »

penggelapan_

Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit

Kasus dugaan penggelapan oleh direksi sering kali muncul dalam konflik bisnis, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan di perusahaan. Akan tetapi, bagaimana jika tuduhan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang tidak valid? Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pid/2013 memberikan pelajaran penting: tanpa audit yang sah dari akuntan publik, tuduhan penggelapan terhadap direksi bisa runtuh

Sengketa Bisnis Atau Penggelapan? Ini Pentingnya Audit Read More »

Wanprestasi Pemegang Saham

Wanprestasi Pemegang Saham yang Tidak Menyetorkan Modal Perseroan

Dalam pendirian perseroan terbatas (PT), penyetoran modal oleh para pemegang saham bukan hanya formalitas, tetapi merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memastikan perseroan memiliki modal awal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Meski demikian, tidak sedikit kenyataan bahwa pemegang saham gagal memenuhi kewajiban tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi PT dan pemegang

Wanprestasi Pemegang Saham yang Tidak Menyetorkan Modal Perseroan Read More »

Pendapat Hukum

Peran Penting Legal Opinion Dalam Keputusan Bisnis

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, pengambilan keputusan strategis sering kali melibatkan risiko hukum yang signifikan. Keputusan bisnis yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dapat menimbulkan sengketa hukum, kerugian finansial, hingga ancaman terhadap kelangsungan perusahaan. Di sinilah pentingnya legal opinion, yaitu opini hukum tertulis yang disusun oleh penasihat hukum untuk memberikan panduan, analisis,

Peran Penting Legal Opinion Dalam Keputusan Bisnis Read More »

Konflik Kontrak Perusahaan Grup

Konflik Kontrak Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan

Konflik kontrak antara anak perusahaan dan induk perusahaan (perseroan terbatas) adalah permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan grup perusahaan. Meskipun anak perusahaan merupakan badan hukum yang terpisah dari induknya, hubungan kepemilikan yang erat sering kali memunculkan benturan kepentingan. Konflik ini dapat berdampak serius pada kelangsungan usaha, reputasi, serta integritas grup perusahaan secara keseluruhan. Dalam artikel

Konflik Kontrak Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan Read More »

Perlindungan Hukum Direksi

Perlindungan Hukum Direksi dari Tanggung Jawab Pribadi

Direksi dan komisaris memiliki peran strategis dalam menjalankan dan mengawasi kegiatan perusahaan. Namun, tanggung jawab besar ini juga membawa risiko hukum, terutama dalam bentuk tuntutan tanggung jawab pribadi. Dalam beberapa kasus, direksi atau komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan atau pihak ketiga. Artikel ini akan mengupas dasar hukum, batas tanggung jawab,

Perlindungan Hukum Direksi dari Tanggung Jawab Pribadi Read More »