pengacara corporate

Peran Direksi

Pengacara Bisnis Jakarta: Solusi Negosiasi & Rekonsiliasi Profesional

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia bisnis, konflik dan ketidaksepakatan merupakan bagian dari dinamika yang tak terhindarkan. Entah itu perselisihan internal antar pemegang saham, perbedaan pandangan dalam perjanjian kerja sama, atau sengketa kontrak dengan mitra bisnis, semua berpotensi mengganggu stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Dalam situasi seperti itu, keterlibatan seorang pengacara yang berpengalaman dalam negosiasi dan rekonsiliasi bisnis menjadi sangat […]

Pengacara Bisnis Jakarta: Solusi Negosiasi & Rekonsiliasi Profesional Read More »

Bank Tidak Kembalikan Sertifikat Jaminan

Arbitrase dan Mediasi Sengketa Komersial bersama Pengacara Jakarta

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia usaha yang kompetitif, sengketa bisnis atau komersial bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Meski setiap pelaku usaha menginginkan hubungan bisnis yang lancar dan berkelanjutan, faktanya perselisihan kerap muncul, baik karena perbedaan penafsiran kontrak, wanprestasi, persaingan usaha tidak sehat, maupun karena dinamika internal perusahaan. Di tengah kompleksitas tersebut, penyelesaian sengketa secara damai seperti arbitrase dan

Arbitrase dan Mediasi Sengketa Komersial bersama Pengacara Jakarta Read More »

Konflik Kontrak Perusahaan Grup

Pengacara Perusahaan dan Ahli Sengketa Tenaga Kerja

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia bisnis modern yang dinamis, hubungan antara pengusaha dan pekerja menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul sengketa yang melibatkan tenaga kerja dan kepentingan industrial. Sengketa ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari perbedaan penafsiran kontrak kerja, pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak sah, hingga tuntutan hak

Pengacara Perusahaan dan Ahli Sengketa Tenaga Kerja Read More »

Kesalahan Fatal Gugatan Forfeiture

Pengacara Khusus PMH dan Hak Intelektual di Jakarta

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, perbuatan melawan hukum (PMH) dan pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi dua topik yang terus berkembang dan memerlukan perhatian khusus, terutama bagi para pelaku usaha dan pemilik karya. Ketika reputasi bisnis, hasil karya, atau kepentingan hukum Anda terancam, langkah terbaik adalah mendapatkan bantuan dari pengacara yang memiliki pemahaman mendalam serta

Pengacara Khusus PMH dan Hak Intelektual di Jakarta Read More »

Kontraktor Wanprestasi Somasi Dulu Jangan Asal Gugat

Pengacara Bisnis dan Perusahaan di Jakarta – Spesialis Gugatan Wanprestasi Kontrak

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia bisnis, wanprestasi kontrak dapat merugikan perusahaan secara signifikan. Kami, sebagai pengacara bisnis dan perusahaan di Jakarta, siap membantu Anda menyelesaikan sengketa kontrak dengan solusi hukum yang tepat. Kontrak dalam bisnis adalah fondasi seluruh bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban, serta menjadi alat

Pengacara Bisnis dan Perusahaan di Jakarta – Spesialis Gugatan Wanprestasi Kontrak Read More »

Hak Pekerja Tetap Yang Diangkat Sebagai Direksi

Hak Pekerja Yang Diangkat Sebagai Direksi

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Dalam dunia kerja, promosi jabatan sering kali dianggap sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kinerja seorang pegawai atau pekerja. Namun, ketika seorang pekerja tetap diangkat menjadi Direksi di perusahaan yang sama, muncul pertanyaan hukum apakah hubungan kerja berakhir, dan jika iya, apakah pekerja tersebut masih berhak atas pesangon dan hak normatif lainnya?. Pertanyaan tersebut telah menjadi

Hak Pekerja Yang Diangkat Sebagai Direksi Read More »

Kesalahan Penyusunan Perjanjian Kerja

Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Sampai hari ini ternyata tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang masih melakukan kesalahan dalam menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kesalahan tersebut biasanya terjadi karena beberapa perusahaan sering kali menggunakan template perjanjian kerja yang tersedia di internet secara gratis, tanpa dilakukan analisa hukum secara memadai. Beberapa kesalahan dalam penyusunan klausul PKWT sering kali tidak disadari

Kesalahan Dalam PKWT Menyebabkan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap Read More »

Pengalihan Aset Oleh Direksi

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana!

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan, Pidana /

Dalam praktik pengelolaan perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), terkadang tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering kali menjadi sumber konflik internal. Sepanjangan pengetahuan kami, kasus terbaru terkait dengan permasalahan tersebut, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 310 K/Pid/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa, tindakan pengalihan aset tanpa persetujuan

Pengalihan Aset Tanpa RUPS Harus Diselesaikan Secara Perdata, Bukan Pidana! Read More »

Risiko Pemegang Saham

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal

Bisnis Komersial, Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Hak-hak pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sering dianggap otomatis timbul keberadaannya seketika perseroan telah berdiri, tetapi tahukah Anda bahwa ada kondisi di mana pemegang saham bisa kehilangan haknya secara hukum? Salah satu faktor krusial adalah terkait penyetoran saham. Berdasarkan Pasal 48, 51, dan 52 UU 40/2007, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.

Risiko Pemegang Saham Yang Tidak Setor Modal Read More »

Audit Laporan Keuangan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007

Perseroan dan Ketenagakerjaan /

Transparansi Kewajiban yang Tidak Bisa Ditawar Salah satu tanggung jawab utama direksi dalam sebuah perseroan terbatas adalah memastikan laporan keuangan diaudit dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya untuk perseroan tertentu yang wajib melakukan Audit. Namun, dalam praktiknya, banyak direksi yang mengabaikan kewajiban ini, baik dengan sengaja maupun karena kurangnya pemahaman. Padahal, kelalaian dalam melakukan

Direksi Yang Tidak Melakukan Audit Melanggar Pasal 68 UU 40/2007 Read More »