DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PROSES KONSINYASI
Pertimbangan
Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “UU Pengadaan Tanah”), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.

Pengadaan Tanah
Pengertian Pengadaan Tanah dalam UU Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, yakni kepada pihak yang menguasai atau memiliki Objek pengadaan tanah, dengan penggantian yang layak dan adil dalam proses pengadaan tanah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
Read more...
 

STANDART PENYUSUNAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh : Erlangga Kurniawan S.H

Artikel ini hanya sebuah acuan dalam penyusunan perjanjian pembiayaan yang kami rangkum berdasarkan beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak termasuk pedoman resmi dari OJK melainkan hanya ukuran yang digunakan penulis dalam membuat perjanjian pembiayaan yang menjadi perjanjian baku pada Perusahaan Pembiayaan, untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari kembali tabel berikut dan aturan terkait lainnya.

Read more...
 
PERBUATAN PENGURUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

oleh : Erlangga Kurniawan

A. Latarbelakang

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahi bahwa sesungguhnya korporasi tidak memliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam tranksaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada kenyataannya kegiatan Korporasi membutuhkan manusia untuk merealisasikan rencana dan atau strategi bisnisnya, apapun korporasinya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan dan atau kuasanya, karena korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. Dan sebab itu korporasi selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan usahanya.

Read more...
 
DELAY PESAWAT DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL

Detik.com Kamis, 30/08/2012. Medan, Puluhan calon penumpang maskapai Batavia Air marah karena pesawat molor berangkat hampir 4 jam dari Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Calon penumpang tidak mendapat keterangan jelas dari pihak Batavia terkait tertundanya waktu keberangkatan. Sedianya, Batavia Air dengan nomor penerbangan Y6-596 tujuan Jakarta berangkat dari Bandara Polonia Medan, Rabu (29/8/2012) pukul 18.15 WIB. Meski penumpang yang telah berada di dalam kabin, namun pesawat tak kunjung terbang. Setelah dua jam di dalam pesawat, sejumlah penumpang memilih turun karena tidak mendapatkan keterangan jelas penyebab pesawat tak kunjung terbang. Pesawat kemudian terbang pada Rabu tengah malam pukul 22.40 WIB. Tetapi sekitar 40 calon penumpang memilih membatalkan keberangkatan karena cemas dengan keselamatan penerbangan itu.

Read more...
 
INTERNATIONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF
Written by adminerco   

Oleh: Indra Rahmatullah

Pada tanggal 14 Mei 2012, Negara-negara Asean bersepakat untuk menerapkan sejumlah jaminan dalam rangka proteksi investasi intra kawasan ini seiring penerapan Asean Economic Community (AEC) tahun 2015. Direktur Kerjasama Regional Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rizar Indomo Nazaroedin mengungkapkan liberalisasi investasi dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, akan diiringi oleh penerapan proteksi investasi bagi investor yang berasal dari Asia Tenggara. "Proteksi terhadap liberalisasi, misalnya berupa jaminan penyelesaian sengketa antara investor dengan negara melalui arbitrase," ujarnya dalam seminar Investment Grade Rating & AEC 2012: Peluang dan Tantangan Perbankan dalam Peningkatan Perekonomian Indonesia.

Read more...