DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

 

PER OJK NO. 29/POJK.05/2014 PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PER OJK NO. 1/POJK.07/2013 PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN

SURAT EDARAN OJK NO 13/SEOJK.07/2014 PERJANJIAN BAKU

(PETUNJUK PASAL 21 DAN 22)

Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi :

a. Pembiayaan Investasi;

b. Pembiayaan Modal Kerja;

c. Pembiayaan Multiguna; dan atau

d. Kegiatan Usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja ditujukan untuk badan usaha atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan atau memiliki ide ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

 

Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara :

a. Sewa pembiayaan (Finance lease);

b. Jual dan sewa balik (sale & Leaseback);

c. Anjak Piutang dengan Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring with recourse);

d. Pembelian dengan pembayaran angsuran;

e. Pembiayaan proyek;

f. Pembiayaan infrastruktur; dan atau

g. Pembiayaan lain dengan persetujuan OJK lebih dulu.

Pembiayaan Modal Kerja wajib dilakukan dengan cara :

a. Jual dan sewa balik (sale & leaseback);

b. Anjak Piutang dengan Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring with recourse);

c. Anjak Piutang tanpa Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring without recourse);

d. Fasilitas modal usaha; dan atau

e. Pembiayaan lain dengan persetujuan OJK lebih dulu.

Pembiayaan Multiguna wajib dilakukan dengan cara :

a. Sewa pembiayaan (finance lease)

b. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan atau

c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;

b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan

c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang memuat:

a. Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.

b. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan

SEWA PEMBIAYAAN

Sewa pembiayaan (finance lease) dilakukan dalam rangka penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur dalam jangka waktu tertentu, yang mengalihkan substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai.

Dalam hal perjanjian sewa pembiayaan masing berlangsung, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan berada pada perusahaan pembiayaan.

Wajib memastikan dalam perjanjian klausul bahwa debitur dilarang menyewa pembiayaankan kembali barang objek sewa pembiayaan kepada pihak lain.

Wajib memuat klausul bahwa perusahaan pembiayaan berhak untuk menempelkan plakat atau etiket pada barang yang menjadi objek sewa pembiayaan, dengan mencantumkan nama dan alamat perusahaan pembiayaan serta pernyataan bahwa barang dimaksud terikat dalam perjanjian sewa pembiayaan.

ANJAK PIUTANG

perusahaan pembiayaan Dilarang melakukan transaksi anjak piutang dengan perusahaan pembiayaan lainnya sebagai debitur.

Piutang usaha yang dapat dialihkan dalam transaksi anjak piutang adalah piutang usaha dengan jangka waktu paling lama 10 tahun.

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:

a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;

b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan

c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.

2. Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.

4. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.

5. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;

b. menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;

c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;

e. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Dalam hal pembelian dengan pembayaran angsuran untuk pengadaan barang, kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada Debitur.

PEMBIAYAAN PROYEK

Pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan proyek dapat dilakukan dengan cara :

a. sewa pembiayaan (finance lease)

b. jual dan sewa balik (sale & lease back)

c. anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse)

d. pembelian dengan pembayaran angsuran.

FASILITAS MODAL USAHA

Fasilitas Modal Usaha wajib dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan bukti tagihan pembelian barang atau penggunaan jasa yang diterima debitur dari penyedia barang atau jasa.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Seluruh perjanjian pembiayaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis dan wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sector jasa keuangan.

Perjanjian Pembiayaan paling sedikit memuat :

a. jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan

b. nomor dan tanggal perjanjian

c. identitas para pihak

d. barang atau jasa pembiayaan

e. nilai barang atau jasa pembiayaan

f. jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan

g. jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan

h. objek jaminan (jika ada)

i. rincian biaya terkait pembiayaan yang diberikan (biaya survey, biaya asuransi/penjaminan/fidusia, provisi dan biaya notaries;

j. klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan;

k. ketentuan hak dan kewajiban para pihak

l. ketentuan mengenai denda.

Dalam hal pembiayaan dilakukan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara pembelian dengan angsuran, perjanjian wajib mencantumkan nilai uang muka. Dan dalam hal pembiayaan dilakukan dengan cara sewa pembiayaan, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai simpanan jaminan (security deposit).

UANG MUKA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR.

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran wajib menerapkan ketentuan uang muka kepada debitur sebagai berikut :

a. Bagi kendaraan roda dua atau tiga paling rendah 20 % dari harga jual kendaraan yang bersangkutan

b. Bagi kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi (tujuan produktif) paling rendah 20 % dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;

c. Bagi kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 25 % dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Khusus terhadap kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi (tujuan produktif) harus memenuhi criteria sebagai berikut :

a. Merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu;

b. Diajukan orang perseroangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;

b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;

c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

FORMAT PERJANJIAN BAKU

1. Perjanjian Baku yang memuat hak dan kewajiban Konsumen dan persyaratan yang mengikat Konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen.

2. Apabila Konsumen menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen, baik secara tertulis di dalam Perjanjian Baku, maupun secara lisan sebelum Perjanjian Baku ditandatangani.

3. Dalam hal Perjanjian Baku menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain tersebut harus disandingkan dengan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia.

4. Dalam Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut: “PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”.

5. Selain berbentuk cetak, Perjanjian Baku dapat berbentuk digital atau elektronik atau disebut e-contract untuk ditawarkan oleh PUJK melalui media elektronik.

6. Dalam hal Perjanjian Baku berbentuk cetak, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

a. PUJK wajib memastikan terdapat persetujuan tertulis Konsumen dengan cara antara lain membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Baku atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Baku yang menyatakan persetujuan Konsumen.

b. PUJK dapat menggandakannya sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan, yaitu cepat, efektif, efisien, berulang, dan memberikan kepastian hukum.

c. PUJK memberikan waktu yang cukup bagi Konsumen untuk membaca dan memahami Perjanjian Baku sebelum menandatanganinya atau sebelum efektif berlakunya Perjanjian Baku.

d. PUJK wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

MITIGASI RESIKO PEMBIAYAAN

Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi resiko pembiayaan dengan cara :

a. mengalihkan resiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;

b. mengalihkan resiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan atau

c. melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari pembiayaan.

Dalam hal pengalihan resiko atas barang yang dibiayai melalui mekanisme asuransi, perusahaan pembiayaan wajib menggunakan perusahaan asuransi yang telah mendapat izin dari OJK dan tidak dalam pengenaan sanksi usaha atau pembekuan dari OJK.

Jangka waktu pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan kredit huruf (a) diatas paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan. Terhadap perjanjian pembiayaan yang menggunakan instrument fidusia sedapat mungkin memuat ketentuan pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia dalam perjanjian sesuai dengan undang undang fidusia.

Perjanjian Pembiayaan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum peraturan PJK iin ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan tersebut.

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.

2. Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen

Dalam hal pada saat berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, PUJK melakukan penyesuaian terhadap klausula dalam Perjanjian Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka PUJK harus memberitahukan kepada Konsumen.

Dalam hal pada saat berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, PUJK belum selesai melaksanakan pemenuhan penyesuaian ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka PUJK membuat action plan yang disetujui oleh Bidang Pengawasan masing-masing PUJK terkait.